Dugaan Penggelembungan Suara Menguat di Dapil II Bengkayang

Bengkayang

Editor Nanak Dibaca : 3761

Dugaan Penggelembungan Suara Menguat di Dapil II Bengkayang
Sejumlah Caleng yang datang menyerahkan pengaduan secara resmi diterima oleh pihak Bawaslu Bengkayang, Kamis sore (9/5)
BENGKAYANG, SP-  Beberapa Calon Anggota Legislatif dari Dapil II Bengkayang yang mencakup Kecamatan Lumar, Ledo, Sanggau Ledo , Kecamatan Tujuh Belas, Seluas  Siding dan Jagoi Babang, serta Caleg DPR RI, Petrus SA mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkayang, Jalan Sentagi Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kamis sore (9/5).

Diantara mereka yang hadir antara lain, Caleg DPR RI Partai Gerindra Petrus.SA, Caleg PKS H. Mariadi, Caleg PDIP Tomo, Caleg Nasdem A Yandi, Caleg Golkar Jupi, Caleg Demokrat, Kurnadi, Caleg Golkar, Wellyus, Caleg Perindo Gunawan, Caleg Golkar Yulianus Widodo, dan Caleg PDIP Nikodemus.

Kehadiran para caleg ini untuk menuntut hasil agar dilakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap perhitungan suara Pemilu Daerah Pemilihan II. Mereka menilai telah terjadi dugaan kecurangan diwilayah Dapil II Bengkayang.

“Pertama telah terjadi dugaan penggelembungan suara yang cukup signifikan antara hasil Pleno di PPK dan KPU dibandingkan dengan Formulir C1 asli yang tidak dipublikasikan pada Situng KPU. Kedua Telah terjadi Perbedaan jumlah surat suara DPT ditambah dua persen untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI pada masing masing Kecamatan,” ujar juru bicara mereka, Petrus SA yang juga Caleg DPR RI.

Ketiga lanjut Petrus, KPU Bengkayang dan PPK tidak melaksanakan publikasi Formulir C1 di Kantor Desa atau Kelurahan dimana hal tersebut tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 tahun 2019 pasal 61. Keempat Pihak KPU Bengkayang tidak menanggapi dengan baik usulan maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik meskipun masalah yang diajukan sangat krusial seperti terdapat DPT plus dua persen dan publikailsi C1 di desa atau kelurahan serta adanya indikasi pemalsuan dokumen caleg dari Partai Perindo dan Kelima Terdapat 16 TPS yang bermasalah dan tidak dibuka dari Situng KPU.

"Maka atas dasar lima permasalahan diatas kami meminta agar, pertama menganulir hasil pleno KPU Kabupaten Bengkayang sekaligus melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam waktu segera mungkin. Kedua memberikan hukuman/sanksi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran serta ketiga meminta agar menunda dan membatalkan hasil pleno Kabupaten Bengkayang dan tidak menetapkan Caleg terpilih sampai permasalahan tersebut diselesaikan," seru Petrus mewakili yang lainnya.

Secara khusus untuk Partai Gerindra kata Petrus yang mana Ia juga merupakan sekretaris Seknas Kalbar, apabila ada penggelembungan suara yang dilakukan dan itu merugikan Caleg lain dan Caleg internal  Partai Gerindra. Maka dirinya secara  pribadi tidak segan-segan untuk melaporkan hal itu Kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk diberhentikan atau dipecat dari Partai.


"Persoalan ini juga akan disampaikan  ke Bawaslu Provinsi Kalbar dan Bawaslu RI karena yang dilakukan merupakan pelanggaram berat dan fatal demi hukum. Oleb sebab itu  kami dari gabungan beberapa Caleg dan Partai ingin langkah awal pemanasan dari kami untuk persoalan segera dituntaskan dan menunda hasil penetapan KPU Bengkayang untuk tidak diteruskan ke Provinsi Kalbar," tegasnya.


Selanjutnya menurut Petrus, tim advokasi akan menindaklanjuti bukti-bukti adanya disinyalir oknum pemimpin Kabupaten Bengkayang yang turun langsung disuatu daerah dan hal itu akan tetap telusuri persoalannya. Laporan tersebut sudah diterima oleh Bawaslu kabupaten Bengkayang, Koordinator Divisi  Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi, Evi Flavia. Ia mengatakan bahwa Laporan dan pengaduan diterima untuk ditindak lanjuti.

"Laporan sudah kita terima.  Namun tentunya dengan proses dan tahapan serta aturan yang berlaku. Kemudian Baik Pelapor dan terlapor akan diperiksa dilengkapi dengan saksi dan bukti bukti nantinya," ucap Evi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Bengkayang, Musa Jairani mengatakan terhadap laporan yang telah di sampaikan maka KPU Bengkayang tetap pada ketentuan hukum dan siap memberikan keterangan jika di perlukan untuk proses klarifikasi.

"Dalam melaksanakan proses tahapan yang berjalan, kami yakin sudah sesuai prosedur, pleno di tingkat PPK juga dilakukan sesuai prosesdur.  Jika ada perbedaan hasil maka kami meminta untuk PPK menyandingkan C1 yang dimiliki oleh PPK dengan panwascam dan saksi-saksi lainnya," ujar Musa. (nar/nak)