Gidot Dituding Bermasalah

Bengkayang

Editor elgiants Dibaca : 2300

Gidot Dituding Bermasalah
Grafis Gidot Hand
BENGKAYANG, SP – Pemerintah Kabupaten Bengkayang dituding bermasalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Sejumlah aduan dan keluhan pun disampaikan warganya. Terutama menyangkut anggaran pembangunan.

Salah satunya dugaan soal dana bantuan keuangan dari pemerintah ke desa. Bantuan itu menyasar puluhan desa di kabupaten tersebut. Dana paling besar didapat Desa Sungai Duri sebesar kurang lebih Rp1,5 Miliar. Minus desa-desa di Kecamatan Lembah Bawang dan Sutisemarang.

“Anggarannya tidak melalui proposal, main cairkan. Laporannya di-setting oleh Pemkab, dicairkan lewat rekening kades, kemudian kades dapat persen,” duga Sekretaris LAKI Bengkayang, Kris, Senin (10/6).

Ajuan yang sudah dibikinkan proposalnya itu, hanya dibuat sebagai formalitas pencairan. Ketika nanti dananya keluar, sudah ada kontraktor yang menunggu mengerjakan proyek-proyek tersebut. Padahal seharusnya, proyek desa dikerjakan warga setempat.

“Sudah diadukan ke Polda Kalbar. Kawan-kawan di dewan juga banyak yang tidak tahu. Sudah disampaikan ke BPK juga,” katanya.
Anggaran tersebut diserahkan Pemkab dari Desember 2017 sampai 2018.

Sebelumnya pun, salah seorang tokoh Bengkayang, Petrus Sa di akun Facebooknya sempat meminta Kapolda Kalbar, Kejati dan KPK memprioritaskan pengawasan ke Kabupatan Bengkayang. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah di kabupaten yang mekar tahun 1999 itu banyak yang tidak sesuai prosedur.

“Sudah banyak kasus penyalahgunaan keuangan negara dan proyek-proyek pemerintah yang sudah naik ke Kejati Kalbar, namun kesannya didiamkan,” tulisnya di akun Facebook Petrus Sa, Jumat (7/6).

Hal-hal yang tidak sesuai, di antaranya proyek fiktif, bansos, proyek-proyek seperti Gelanggang Olahraga Bengkayang, pembangunan rumah sakit daerah yang sudah empat kali penganggaran namun banyak bangunan retak, dan status tanah rumah adat yang masih milik Pengadilan Negeri tanpa lewat proses tender, dan APBD. Termasuk jalan Sutisemarang.

“(ini) karena Kabupaten Bengkayang rumah kita bersama,” katanya. 

Sementara Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot tidak merespon begitu banyak. Menurutnya, apa-apa yang dituduhkan hanya sebuah informasi. Jika hal itu memang ada, silakan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.  

"Jika memang begitu silakan ke dinas terkait. Jangan melempar sesuatu yang tidak jelas, dan tidak bagus. Memandang segala sesuatu harus dari berbagai sisi," ujar Bupati.

Gidot juga memberikan beberapa ilustrasi. Salah satunya, ketika melihat orang ribut, sebagian akan bilang sedang ada perkelahian. Padahal, belum tentu kelahi, hanya sedang main film.

"Jika memang ada yang mengatakan seperti itu, seperti yang disampaikan oleh akun Facebook Petrus Sa ya kita bersyukur dan berterima kasih untuk mengingatkan demi kebaikan," ujarnya. 

Jika tuduhan itu benar, SKPD akan mengecek dan pihaknya akan bertanggung jawab.

"Gitu aja kan, apa repot. Jika memang dianggap tidak sesuai dengan aturan, aturan mana? Saya pikir kita tanggapi dengan positif, yang terpenting juga tidak punya niat yang aneh di balik status itu, niat-niat untuk perbuatan tertentu," kata Gidot. 
Terkait status rumah adat, Bupati menyampaikan itu merupakan hibah. 

"Ada juga protes pembangunan rumah adat, bukan bangun dengan apa. Itu kan hibah. Hibah silakan tanyakan ke DAD. Saya hanya mentransfer uang ke DAD, yang bertanggung jawab itu ketua pembangunan. Kemudian berkaitan dengan tanah belum diproses, itukan berkaitan dengan admistrasi," kata Gidot. 

Sementara perihal status tanah rumah adat yang kabarnya masih milik Pengadilan Negeri tanpa lewat tender, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Martinus Hasibuan mengatakan belum mengetahui hal tersebut. Dia memilih tidak banyak berkomentar. 
"Saya belum mengetahuinya, justru saya baru tahu ini," jawabnya singkat.

Terpisah, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, AKBP Donny Charles mengatakan bahwa sampai hari ini Krimsus Polda Kalbar belum pernah menangani kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Bengkayang. Informasi itu didapatkan dia usai mengkonfirmasi ulang langsung ke Dirkrimsus Polda Kalbar. 

"Belum ada, info saya peroleh dari Dirkrimsus," ungkapnya. 

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Kalbar, Pantja Edy Kurniawan mengatakan akan mengonfirmasi hal tersebut ke bidang Pidsus terlebih dahulu, dan akan menginformasikan kembali. 

"Saya konfirmasi dulu ke bidang pidsus. Sesegera mungkin saya informasikan," tulisnya melalui pesan WhatsApp. 
Namun sampai berita ini dibuat, informasi lanjutan belum juga didapatkan oleh Suara Pemred. (nar/sms/bls)