Jumat, 15 November 2019


Gidot Minta SKPD Kumpulkan Rekap Absen Pegawai

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 245
Gidot  Minta SKPD Kumpulkan Rekap Absen Pegawai

PIMPIN RAPAT - Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot saat memimpin rapat yang berlangsung diruang rapat Bupati, Senin (10/6). Gidot mengumpul para kepala SKPD dan meminta rekap absensi pegawai per tanggal 31 Mei, 1 Juni dan 10 Juni.

BENGKAYANG, SP - Pasca libur panjang hari raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 pada Minggu (9/6) bagi ASN dilingkungan Pemkab Bengkayang, dan pada  hari Senin (10/6)  ASN diwajibkan untuk kembali beraktivitas seperti sediakala.

Terkait hal tersebut, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, meminta kepada seluruh Kepala SKPD, termasuk Sekda, Staf Ahli, Kepala Dinas, Sekwan, Inspektur, Asisten, dan Kabag untuk hadir pada kegiatan rapat di Ruang Rapat Bupati, Senin (10/6).

Dalam agenda rapat tersebut, Bupati meminta kepada Kepala SKPD yang telah disebutkan diatas untuk membawa Rekap Absensi per tanggal, 31 Mei, 1 Juni dan 10 Juni 2019. Hal itu sesuai dengan hasil rapat setelah melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Juni 2019 yang lalu.

Suryadman Gidot mengatakan setidaknya ada tiga point utama yang dibahas, yakni meminta Kepala SKPD untuk menjaga lingkungan kantor masing-masing, perbaikan laporan terkait LHP BPK RI serta pemberian sanksi bagi ASN atau honorer yang bolos, tidak masuk pada waktu yang telah disepakati. 

"Yang diberi sanksi pada tanggal 31 Mei, 1 Juni dan 10 Juni. Sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat, penundaan berskala, bisa sanksi tertulis berupa teguran. Pokok yang tidak masuk sanksi," tegas  Suryadman Gidot.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bengkayang, Geraldus mengatakan tingkat kedisiplinan pegawai di pemerintahan kabupaten Bengkayang meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari rekap Absen setiap OPD pada rapat bersama Bupati. Karena itu semua sudah disampaikan juga oleh Bupati sebelum libur. 

"Tadi kita sudah melakukan rapat terkait hal tersebut, jumlah pegawai yang masuk pada hari kerja pertama pasca libur lebaran diperkira 90 persen. Kemudian yang tidak masuk akan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin. Ini berlaku khusus untuk tiga hari seperti yang sudah disampaikan Bupati," ujarnya. 

Kata Geraldus, Sanksi bagi pegawai yang tidak masuk sudah dirumuskan, berdasarkan jumlah absen ketidakhadiran pada tiga hari, seperti hari terjepit pada tanggal 30 Mei, Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni dan pada tanggal 10 Juni 2019. 

"Itupun berdasarkan laporan dari masing-masing OPD. Dan untuk sanksi ada  tingkatannya,  ada sanksi berat itu bila ada yang melanggar peraturan perundangan dan bisa pada pemecatan, Kemudian sanksi ringan yang menyangkut dalam teguran secara  administrasi," ujarnya. 

“Sanksi ini untuk pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan, jadi sepanjang dari yang bersangkutan ada halangan dengan diberikan keterangan sakit dan hal urgen lainnya tentu ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri," ucapnya lagi. (nar/nak)