Masyarakat Keluhkan Aktivitas PETI

Bengkayang

Editor elgiants Dibaca : 88

Masyarakat Keluhkan Aktivitas PETI
ILEGAL - Potret aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Tiga Desa, Desa Tirta Kencana, Kota Bengkayang. Aktivitas ini dikeluhkan masyarakat lantaran telah berdampak juga pada lahan pertanian yang terdapat di sekitar lokasi penambanga
BENGKAYANG, SP - Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Tiga Desa, Desa Tirta Kencana, Kota Bengkayang disesalkan masyarakat Kabupaten Bengkayang. Karena aktivitas PETI tersebut telah berdampak pada lingkungan dan lahan pertanian yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan pantauan dan laporan masyarakat, aktivitas PETI di Kabupaten Bengkayang, terutama dalam kota terus terjadi. Aktivitas ini semakin marak bahkan menggunakan alat berat, dengan alasan untuk pengerukkan  batu pasir. 

Aktivitas PETI di wilayah kota tersebut dominan dilaksanakan di daerah Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. 

Camat Bengkayang, Dominus Robinson saat ditemui mengatakan, aktivitas PETI tersebut sebenarnya sudah lama dikeluhkan masyarakat. Sebab jika  diamati  bersama aktivitas tersebut bukan lagi dilakukan oleh masyarakat kecil, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal besar. 

"Kita bisa amati bersama, bahwa aktivitas tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang kecil lagi, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal besar.  Karena menggunakan alat berat jenis excavator yang tentunya memerlukan modal besar," tuturnya, Senin (17/6)

"Keluhan masyarakat kerap sampai kepada kami, maka kami meminta kepada para pengusaha PETI untuk berhenti beraktivitas dan lebih mementingkan kepentingan umum dan memikirkan masa depan anak cucu," ujarnya lagi.

Robinson menambahkan, telah banyak cara dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan PETI di kota Bengkayang. Namun sampai saat ini permasalahan tersebut juga tidak terselesaikan. Akibat aktivitas tersebut, berdasarkan pengamatan langsung dilapangan telah tampak kerusakan lingkungan yang mengarahkan pada pengerukan tanah, dan bahkan berdampak pada lahan pertanian masyarakat.

"Karena kami tidak ada wewenang untuk menertibkan maka kami meminta kepada satuan Polisi  Pamong Praja, dan Kepolisian  untuk melakukan tindakan terhadap pelaku," ucapnya. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kabupaten Bengkayang, Zakarias berharap agar dilakukan penindakan terhadap para pelaku dengan melakukan razia gabungan.

"Kita berharap adanya razia gabungan yang dilakuan. Karena aktivitas PETI di desa Tirta Kencana, Tiga Desa Kecamatan Bengkayang  tergolong besar. Untuk melakukan razia ini harus libatkan semua unsur baik pemerintah, Pol PP, Bidang Lingkungan Hidup, Kepolisian, Tokoh Masyarakat dan juga TNI. Intinya harus dilakukan oleh semua pihak dan gabungan," harap Zakarias.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resort Bengkayang, AKBP Yos Guntur Yudi Fairus Susanto mengatakan akan membawa permasalahan tersebut di dalam rapat Forkopimda.

"Nanti kita bawa permasalahan ini di rapat forkompimda," ucap Kapolres, Senin (17/6).

Dewan Minta Keluhan Masyarakat Direspon

Anggota DPRD kabupaten Bengkayang, Eddy mengatakan, keluhan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin, seharusnya  segera di tindaklanjuti, apalagi jika kegiatan PETI tersebut telah berdampak pada kerusakan lingkungan dan lahan pertanian yang merugikan masyarakat.

“Saya meminta Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian segera menyampaikan himbauan kepada pelaku aktivitas PETI maupun masyarakat setempat, untuk menghentikan kegiatannya,” kata Eddy.

Eddy mengatakan perlu ada upaya pendekatan kepada masyarakat bahwa aktivitas PETI ini merusak lingkungan dan juga meresahkan warga lainnya yang terdampak aktivitas PETI.

“Hal ini diperlukan upaya persuasif terlebih dahulu, sehingga masyarakat setempat dapat memahaminya. Apabila himbauan tidak juga di tindaklanjuti maka baru melakukan penindakan," imbuhnya. 

Lanjut Eddy, pemerintah Daerah harus berusaha memberikan informasi mengenai dampak akibat Pertambangan liar kepada masyarakat, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan menyadarinya.  Karena hanya upaya penindakan yang dikedepankan dan pelaksanaan penindakannya tidak konsisten juga tidak akan menyelesaikan masalah PETI. (nar/nak)