Rabu, 20 November 2019


Kades Bengkayang Beberkan Modus Bantuan Dana ‘Bermasalah’

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 1122
Kades Bengkayang Beberkan Modus Bantuan Dana ‘Bermasalah’

Ilustrasi

BENGKAYANG, SP – Para kepala desa di Bengkayang tak menyangka penyaluran dana bantuan khusus desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang dari APBD tahun 2017 dengan total Rp20 miliar akan bermasalah. Mereka bahkan sempat tak tahu, ketika dana itu ditransfer ke rekening desa. 

Penyaluran uang dengan judul program dana bantuan khusus desa, Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) oleh BPKAD itu, kini memasuki fase baru penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus tersebut.

Dana itu diberikan pada 48 desa. Jumlah dana yang diterima tiap desa bervariasi. Desa Sungai Duri tercatat sebagai penerima dana terbesar senilai Rp.1.880.138.000, dan Desa Capkala penerima dana terkecil yakni Rp64.182.000.

Kepala Desa Bukit Serayan, Kecamatan Samalantan, Resmy (47) mengaku desanya menerima dana senilai Rp363.927.000. Pada Minggu, 31 Desember 2017, dana bantuan itu dikirim ke rekening 48 desa. 

Resmy mengaku, ia hanya dapat informasi, dana itu untuk pembayaran pembangunan fisik ke pihak ketiga. Anehnya lagi, Resmy mengetahui ada uang ratusan juta masuk ke rekening desa, dari pihak ketiga. 

"Saya baru mengetahui bahwa dana masuk ke rekening desa setelah ditelepon pihak ketiga, yang melaksanakan kegiatan pekerjaan proyek. Dana yang ditransfer ke rekening desa untuk pembayaran proyek berbagai kegiatan mulai dari drainase, rehab jembatan, dan lain-lain," ujarnya. 

Ia tak menduga transfer dana ratusan juta ke rekening desa yang ia pimpin akhirnya bermasalah hukum. 

Pihak ketiga, kata Resmy, ingin dana segera dicairkan. Para kades pun diminta tidak membuat proposal usulan kegiatan. Setelah berkoordinasi dengan kecamatan, camat enggan tanda tangan.

“Karena camat kami tidak mau tanda tangan berkas, saya selaku Kades juga tidak berani membuat proposal usulan karena takut bermasalah," ungkapnya.

Dana bantuan khusus desa ini disidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Para kepala desa penerima dana diperiksa penyidik secara maraton, sejak Februari 2017 hingga 17 Juni 2019. Dalam pemeriksaan itu, penyidik meminta fotokopi rekening koran desa dan rekening pribadi. 

Berdasarkan aturan dana desa, ada komitmen 3 persen untuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan dua persen untuk kades. Namun, Resmi tak berani mengambil fee itu.

"Dana yang ditransfer ada yang sudah diberikan kepada pihak ketiga untuk membayar kegiatan sebesar 60 persen sesuai pagu dana yang diberikan berdasarkan perintah pembayaran. Ada juga dana yang tidak disalurkan karena para kades mempertanyakan siapa yang akan buat laporan (SPJ) dan bayar pajak, sedangkan bukti kegiatan fisik ada di desa," ucapnya. 

Belakangan, tepatnya 17 Januari 2018, dia melihat Peraturan Bupati Bengkayang tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa. Bantuan semestinya diberikan untuk semua desa. Sedang dalam kasus ini, Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang hanya menyalurkan dana bantuan ke 48 desa dari total 122 desa di Kabupaten Bengkayang. Sebanyak 74 desa tak kebagian.

Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang, Benediktus Basuni belum bisa berkomentar terkait hal ini.

Anggota DPRD Bengkayang, Eddy meminta penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan keuangan kepada desa diperbolehkan. Sepanjang kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan Anggaran Dana Desa (ADD) sudah terpenuhi.

“Mekanisme pelaksanaan Bankeusus tentu harus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, sehingga penyaluran dan pertanggungjawabannya menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah dan pemerintahan desa yang menjadi penerima bantuan tersebut," ujarnya. 

Jika ada indikasi dugaan penyalahgunaan dalam penyaluran Bankeusus, mesti diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 
"Saya menerima informasi, banyak Kepala Desa yang sudah diminta keterangan terkait kasus tersebut, oleh sebab itu mesti ada kejelasan dalam pemeriksaannya sehingga masyarakat bisa mengetahui hal yang sebenarnya," tuturnya.

Tuntaskan Melawi

Selain kasus di Bengkayang, Polda Kalbar dan KPK juga mengusut dugaan korupsi dalam pembangunan Masjid Agung Melawi yang menggunakan APBD berjalan, tahun 2012 hingga 2015, dengan nilai Rp13 miliar. Pembangunan masjid yang dilakukan sejak 2013, hingga kini mangkrak.  

 “Saya nilai kasus ini sudah terlalu lama. Terlunta-lunta tanpa kejelasan status. Kita berharap kasus bisa segera selesai, karena ini menyangkut kepentingan umat, fasilitas umum yang sampai hari ini belum bisa dilanjutkan karena tersandera kasus hukum,” ujar Ketua Panitia Masjid Agung Melawi, Abang Tajudin.

Terjunnya KPK diharap bisa mempercepat penyelesaian proses hukum. 

“Segala pihak dan semua pihak harus didengar keterangannya secara menyeluruh, jangan setengah-setengah,” katanya.
Proyek pembangunan masjid itu dikerjakan pihak yayasan. Pemerintah sekadar membantu sesuai kemampuan daerah.

“Sesungguhnya, Masjid Agung sendiri baru terbantu, sampai saat ini kurang lebih Rp13 miliar. Namun yang sudah terserap dan panitia kelola baru sebesar Rp11,5 miliar. Sementara proses yang sudah berjalan mulai dari pematangan lahan sampai pembangunan sekarang berdasarkan hitungan panitia sudah mencapai Rp18 miliar,” ungkapnya.

Anehnya, serapan anggaran pembangunan justru lebih banyak dari dana yang dikucurkan pemerintah. Dia pun meminta ada auditor independen yang bisa memeriksa agar tidak ada korban dari keputusan yang salah.

“Perlu dipahami semua, pidana korupsi tentunya harus ada kerugian negara. Nah, sekarang kerugian negara itu rujukannya berdasarkan pemeriksaan kredibel dan berdasarkan lembaga yang ada, mestinya BPK,” sebutnya.

Penyidik diminta menghadirkan pemeriksa independen, kredibel, dan sesuai aturan serta mekanisme seperti BPK. Atau lembaga lain yang punya kapasitas menilai bangunan Masjid Agung. Karena yang menjadi persoalan, ada kesalahpahaman penafsiran sehingga menganggap Masjid Agung sebagai proyek pemerintah.

“Sementara itu, Masjid Agung kan bukan karena ditangani panitia. Kalau Bansos kan tentu mengacu pada pelaporan dana Bansos. Kita berharap penyidik bisa melihat dengan independen dan riil sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi,” kata Abang Tajudin. 
Dalam perencanaan pembangunan, Masjid Agung bakal menelan dana hingga Rp86 miliar. Dana yang ada, sekitar Rp11-12 miliar tak akan cukup. Hanya bisa untuk pondasi. 

Tunggu Audit BPK

Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Donny Charles Go mengatakan usai rapat koordinasi dengan KPK, Rabu (19/6), saat ini Tipikor Ditkrimsus Polda Kalbar menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saat ini ditangani, kemudian dari Tipikor Ditkrimsus Polda Kalbar diminta memaparkan progres penangangannya di Bareskrim dan kemudian dilanjutkan KPK," ungkapnya.

Hasil audit BPK akan memperlihatkan besaran kerugian negara. Andai hasilnya keluar, proses akan naik ke tahap sidik. 
"Ini juga merupakan hasil rapat koordinasi dengan KPK, kemarin,” kata Donny. 

Donny belum bisa memberikan keterangan lebih banyak, sebab perkara korupsi merupakan kasus yang sangat sensitif. Apalagi kasus korupsi sudah tentu melibatkan banyak pihak. (eko/nar/sms/bls/has)