Minggu, 15 Desember 2019


Wabub: Penghentian Layanan BPJS Wajar

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 163
Wabub: Penghentian Layanan BPJS Wajar

LAYANAN BPJS – Bangunan RSUD Bengkayang tampak dari tengah. BPJS dipastikan akan menghentikan sementara layanan di rumah sakit ini lantaran belum terakreditasi. Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naon menilai penghentian tersebut wajar adanya. Ist

BENGKAYANG, SP - Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naon angkat bicara terkait dilakukannya  pemberhentian  pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bengkayang. Ia menyebut itu adalah hal yang wajar karena rumah sakit belum terakreditasi. 

Rencana pemberhentian layanan kesehatan oleh BPJS tersebut akan dilakukan beberapa hari kedepan pada bulan Juli ini terhadap RSUD Bengkayang. 

Pemberhentian layanan tersebut dilakukan BPJS berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan dengan hal dukungan Pemda terhadap kesinambungan pelayanan peserta JKN di rumah sakit yang belum terakreditasi per tanggal 30 juni 2019.

"Wajar apabila dilakukan pemberhentian pelayanan BPJS di RS Bengkayang. Karena RS belum terakreditasi.  Karena itu aturan, kita tidak bisa melanggar aturan. Ada aturan seperti itu kita ikuti. Memang kita kasihan sama orang, tapi apa boleh buat itu aturan. Kalau kita langgar salah pula,” kata Naon ditemui, Rabu (3/7). 

Ia menuturkan, warga yang masuk dalam layanan BPJS tetap akan di layani BPJS, namun tidak di RS Bengkayang. 

"Dilayani di RS lain yang terakreditasi dan bekerjasama  dengan  BPJS. Seperti RS di Serukam Sambas dan Singkawang," tuturnya.

Terkait akreditasi RS, Naon mengatakan  Pemda Bengkayang setiap tahunnya   melakukan penganggaran untuk rumah sakit. Dan saat ini, layanan di RS Bengkayang terus mengalami perbaikan. Namun semua tentu tidak sekaligus, semua menurutnya bertahap sesuai dengan keuangan Pemda. 

"Direktur RS  yang baru ini saya lihat sudah bagus. Dia benah sana-sini, dan hubungan dia ke pusat juga bagus. Karena apapun yang dilakukan tentu juga persetujuan pusat," puji Naon.  

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Eddy menilai pemberhentian sementara layanan BPJS di Rumah Sakit Daerah Bengkayang jangan sampai menghambat proses pelayanan itu sendiri. Sebab pelayanan tetap bisa dilakukan meskipun harus di rumah sakit lain yang sudah terakreditasi.

Ia menekankan agar hal ini menjadi perhatian serius Pemkab Bengkayang sebab ini kata Eddy menyangkut soal kemanusiaan jangan sampai hanya persoalan administrasi RSUD Bengkayang belum terakreditasi, kemudian BPJS mengentikan pelayanan disana. 

"Kita kasihan dengan masyarakat, ini soal kemanusiaan. Saya berharap BPJS bekerjasama dengan Pemda agar tetap melaksanakan pelayanan BPJS di RSUD," pinta Eddy. 

Eddy juga berharap pemerintah segera melakukan akreditasi , dan persyaratan-persyaratan segera dipenuhi. " Kita DPRD mendorong hal tersebut," tegasnya. 

Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Eko Junistianto mengatakan pihaknya akan menyurati Pemda Bengkayang dan RSUD hari ini (3/7). RSUD tetap bekerjasama dengan BPJS , tetapi dibatasi pelayanannya. 

"Kami akan bersurat ke Pemda Bengkayang dan RSUD. RSUD tetap bekerjasama dengan BPJS tetapi dibatasi pelayanannya, sampai ada surat Akreditasi dari KARS bahwa RSUD Bengkayang lulus akreditasi, setelah itu pelayanan kembali seperti semula," pungkasnya.  (nar/nak)

Pemeritah dan DPRD Harus Bela Masyarakat

Salah satu warga Bengkayang, Frans Asok mengatakan masyarakat seperti dirinya punya kewajiban dan  hak untuk dijamin dalam  pelayanan kesehatan. Karena itu Ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tidak menghentikan layanan BPJS di RSUD.

Jika pun alasannya karena belum terakreditasi kata Asok, maka tak juga seharusnya layanan BPJS dihentikan karena proses akreditasi bisa dilakukan sembari berjalan dan layanan BPJS tak harus dihentikan.

 “Jika itu belum terakreditasi itu berjalan dengan waktu, tapi masyarakat harus tetap dilayani karena ini menyangkut kemanusiaan dan hak masyarakat secara kesehatan,” kata Asok, Rabu (3/6)

Ia pun berharap pihak DPRD Bengkayang juga angkat bicara membela kepentingan masyarakat Bengkayang dalam hal memperoleh layanan kesehatan melalui BPJS.

“Ini harus didukung oleh DPRD yang ada, dan memanggil direktur RSUD agar semua ini terselesaikan dengan baik, dan kerjasama yang baik. Karena kami sebagai masyarakat biasa akan menuntut hak dan kewajiban kami untuk berobat," serunya. 

Lebih lanjut Asok meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan, dan tentunya kata Asok dengan merujuk atau  berdasarkan peraturan yang ada. (nar/nak)