Selasa, 17 September 2019


Sengkarut Penanganan PETI di Bangkayang

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 169
Sengkarut Penanganan PETI di Bangkayang

TAMBANG ILEGAL – Aparat kepolisian dan jajaran Pemkab Bengkayang meninjau salah satu lokasi tambang ilegal. Penertiban tambang ilegal di Bengkayang sulit dilakukan karena berbenturan dengan kebutuhan hidup masyarakat sekitar.

BENGKAYANG, SP – Wakil Bidang Perindustrian dan Perdagangan KNPI Kalbar, Koriadi mengatakan, Pemkab Bengkayang bisa menjadikan wilayah pertambangan tanpa izin (PETI) menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), untuk solusi mengatasi persoalan PETI di Bengkayang.

"Peran Pemkab terhadap WPR sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Di dalamnya jelas tertuang perbedaan mana yang disebut tambang rakyat dan usaha pertambangan," jelas Koriadi, Minggu (11/8). 

Menurut Koriadi yang juga menjabat Kepala Teknik Tambang salah satu perusahaan tambang di Kalbar, Pemilik tambang rakyat, baik perorangan, koperasi dan badan usaha lainnya, sebaiknya duduk bersama dengan pemerintah dan DPRD Bengkayang untuk menentukan wilayah WPR.

“Biar tidak ada lagi PETI berkeliaran dan mengakibatkan sungai menjadi keruh. Yang rugi juga masyarakat," jelasnya.

Kata Koriadi, jika tata kelola WPR sudah menerapkab sistem good mining practice, maka tiap aspek mudah terkontrol. Misalnya, aspek legalitas perizinan, teknik penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, hak masyarakat sekitar, dan penutupan pasca tambang.

WPR atau IPR tidak hanya untuk PETI saja, namun semua tambang, baik mineral logam dan non logam wajib. Izinnya bisa perorangan, kelompok usaha bersama atau koperasi dan CV. 

"Semua sudah diatur undang-undang. Tujuannya biar dalam berusaha lebih aman dan menambah modal pun aman. Pengelolaan lingkungan akan dibantu Pemda, dengan cara yang lebih baik, lingkungan tertata, ekonomi lancar, kesejahteraan terpenuhi, karena sudah legal," tuturnya. 

"Intinya WPR harus ada di Bengkyang, kita tidak bisa stop usaha rakyat. Karena ini menyangkut urusan perut, karena ada ruang legalnya, sebaiknya dibantu biar mereka terjamin, baik secara hukum lingkungan terpantau, kecelakaan kerja terpantau," lanjut Koriadi.

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot sebelumnya mengatakan, pemerintah bisa melakukan tindakan terhadap aktivitas PETI, namun ada pertimbangan yang juga harus diperhatikan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat imbauan larangan melakukan aktivitas PETI bersama kepolisian.

"Imbauan ini untuk menyadarkan masyarakat, betapa lingkungan itu penting dijaga. Imbauan akan terus kita lakukan, kalau imbauan tidak dijalankan, saya pikir perlu penindakan,” ujar Gidot. (nar/jee)