Sabtu, 21 September 2019


Pilkades 52 Desa Terancam Batal

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 735
Pilkades 52 Desa Terancam Batal

ILUSTRASI PILKADES

BENGKAYANG, SP - Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Kabupaten Bengkayang, Rezza Herlambang mengatakan, pelaksanaan Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Bengkayang terancam batal,  jika dana Pilkades tak dianggarkan dalam APBD Bengkayang.

"Kemarin audiensi dengan bupati kabarnya akan diajukan ke anggaran perubahan. Terus waktu kami audiensi dengan DPRD, katanya draft anggaran perubahan tidak tercantum. Tapi akan dipertanyakan oleh DPRD kenapa tidak muncul ajuan dana Pilkades di APBD perubahan," ungkap Rezza Herlambang, Senin (19/8).

Rezza mengungkapkan, dari 122 desa yang ada di Kabupaten Bengkayang, ada 52 desa yang seharusnya melakukan Pilkades pada tahun 2019 ini. Namun hingga saat ini, belum ada informasi terkait  proses  pelaksanaan Pilkades di 52 desa tersebut.

“Hingga saat ini, kita belum menerima informasi lebih lanjut hasil pembahasan APBD Perubahan. Kesimpulannya, kalau teranggarkan berarti Pilkades tahun ini terlaksana, begitu juga sebaliknya," kata Rezza. 

Rezza menyesalkan dengan belum jelasnya kepastian tentang pelaksanaan Pilkades. Apalagi ini merupakan agenda rutin dan penting yang sudah diketahui jadwalnya, namun tak terbiayai dalam APBD 2019. 

"Kita tidak tahu pertimbangannya apakah tidak masuk program prioritas atau bagaimana. Yang pasti 52 desa yang rencananya akan mengadakan Pilkades tahun ini sangat berharap ada kebijakan yang diambil untuk merealisasikan Pilkades," harap Rezza. 

Di kabupaten lain kate Rezza, saat ini kabarnya sedang dilaksanakan tahapan Pilkades. Pelaksanaan tersebut  bukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok, namun demi kepentingan masyarakat, dan ini juga merupakan  amanat Undang-undang.

"Kira tetap berharap Pilkades dilaksanakan tahun ini. Tidak rumit sebenarnya, dan masa berakhirnya masih sampai bulan November. Sementara untuk biaya,  kita kalkulasi saja per desa dianggarkan sebesar Rp40 juta, jadi total hanya Rp2 miliar," ujarnya. 

Kades Marunsu, Kecamatan Samalantan, Heriadi Mukmin mengatakan, tahun ini seharusnya desa tersebut melaksanakan Pilkades. Namun hingga saat ini belum ada kabar dan kepastian pelaksanaan Pilkades. Ia pun menilai, pemerintah daerah gagal menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan wajib atau rutin tersebut.

"Yang jelas pemerintah daerah gagal menyiapkan dan melaksanakan kegiatan wajib atau kegiatan rutin. Padahal ini seharusnya sudah terjadwal. Tapi mudah-mudahan sampai saat ini masih ada usaha dari mereka (pihak Pemda)," ujarnya. 

Heriadi mengatakan, pihaknya sudah berupaya menyampaikan hal ini ke Pemda lewat audiensi dengan bupati dan Komisi A DPRD. 

"Mudah-mudahan kalau benar mereka memiliki harapan yang sama pasti komitmen dengan apa yang mereka sampaikan, bahwa mereka juga akan usahakan," katanya. 

Menurutnya, jika nanti Pilkades tetap ditunda pelaksanaannya, maka sudah barang tentu menjadi beban cukup berat bagi daerah. 

"Tapi yang namanya kegiatan rutin dan wajib, kapan pun tetap harus dilaksanakan. Dan dampak yang terjadi jika batal Pilkades tahun ini  sangat banyak, apalagi jumlah desa yang akan melakukan Pilkades hampir separuh dari desa-desa di kabupaten Bengkayang," ucapnya. 

Dampak lain katanya, jika Pilkades ditunda tentu akan diganti dengan PJ Kades. Sementara seorang kades tugasnya 24 jam, dan kades harus berdomisili di desa tersebut. Belum lagi warga desa sudah terbiasa dipimpin oleh orang yang ditunjuk masyarakat desa.

"PJ hanya mengisi kekosongan, tidak ada target kerja. Lebih kepada pelaksanaan roda pemerintahan. Bukan pada pelayanan masyarakat. Kita tetap berharap saja Pilkades 2019 dilaksanakan. Pilkades juga sebagai cerminan bahwa Bengkayang bisa," pungkasnya. (nar) 

Tunggu Pengesahan APBD Perubahan

Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Bengkayang, Eddy mengatakan, pembahasan APBD Perubahan serta kaitannya dengan pelaksanaan Pilkades di 52 desa, hingga saat ini belum selesai. Pihaknya akan membberikan informasi jika nanti ada kepastian.

" Nanti kepastiannya ya,  soalnya ada 52 kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya tahun ini, dan rencananya paripurna pengesahan APBD Perubahan 2019 akan digelar akhir bulan ini. Jadwal Bamus DPRD tanggal 26 Agustus 2019," ungkapnya. 

Eddy mengungkapkan, saat pengajuan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2019, memang dana Pilkades belum dianggarkan, namun nanti akan dibahas kembali. Ia juga meminta agar pihak desa yang akan melaksanakan Pilkades bersabar.

 "Kalau sikap Fraksi PDIP Perjuangan, dilaksanakan tahun ini saja Pilkadesnya, karena tahun depan udah agenda Pilkada. Kita tetap mendorong Pilkades dilaksanakan tahun 2019, dan pembiayaannya ditampung dalam Perubahan APBD 2019," ujar Eddy yang juga Sekretaris DPC  PDIP Kabupaten Bengkayang. (nar)