Sabtu, 21 September 2019


Suap Gidot Untuk Siapa

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 1112
Suap Gidot Untuk Siapa

Grafis Koko

JAKARTA, SP – Bupati Bengkayang Suryadman Gidot bersama anak buahnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aleksius resmi menyandang status tersangka korupsi. Selain kedua pejabat Pemkab Bengkayang itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan lima orang dari pihak swasta-rekanan sebagai tersangka. Mereka adalah Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat  dan Pandus.

Ketujuh tersangka korupsi dengan modus jual beli proyek tersebut ditangkap personel KPK yang menggelar operasi tangkap tangan (OTT), di Kota Pontianak dan Kabupaten Bengkayang, Selasa (3/9) kemarin. Dari OTT itu, KPK menyita uang tunai Rp336 juta.

Kasus ini terbongkar setelah lembaga anti-rasuah itu mengendus adanya perintah permintaan uang Rp300 juta dari Suryadman Gidot kepada Kepala Dinas PUPR Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agustinus Yan. Permintaan ini dilatari adanya keperluan, urusan pribadi yang sedang dihadapi Gidot yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat ini.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengemukakan permintaan itu terjadi dalam pertemuan ketiganya, pada Jumat (30/8).

“Mereka (Aleksius dan Agustinus Yan) menghadap Bupati jam 8 pagi. Di situ, SG (Suryadman Gidot) diduga meminta uang kepada AKS (Aleksius) dan YN (Agustinus Yan) masing-masing sebesar Rp300 juta. Uang tersebut diduga diperlukan SG untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya, dan SG meminta untuk disiapkan pada hari Senin (2/9) dan diserahkan kepada SG di Pontianak,” kata Bansaria dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (4/9).

Di APBD-Perubahan 2019 yang telah disahkan, Dinas PUPR memiliki anggaran (proyek) penunjukan langsung sebesar Rp7,5 miliar, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.

Menindaklanjuti permintaan Gidot itu, pada Minggu (1/9), Aleksius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan bersifat penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal, minimal 10 persen dari nilai proyek. Tiap proyek penunjukan langsung (PL) bernilai Rp200 juta. Satu paket pekerjaan, diminta (rekanan) menyetor Rp20 juga hingga Rp25 juta.

Pada Senin (2/9), Aleksius pun menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang sepakat. Pengumpulan uang setoran diserahkan kepada Fitri Julihardi. Setoran itu berasal dari Bun Si Fat sebesar Rp120 juta, Nelly Margaretha Rp60 juta, kemudian Pandus, Yosef dan Rodi keseluruhannya berjumlah Rp160 juta.

Modus korupsi yang dilancarkan Gidot berhasil dibongkar KPK. Tim penindak KPK turun ke Kota Pontianak hingga Kabupaten Bengkayang, pada Selasa (3/9), menggelar operasi tangkap tangan. 

“Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya terkait pembagian proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2019,” ujar Basaria.

Dari dua lokasi operasi penangkapan yang dilakukan KPK, berhasil ditangkap ketujuh tersangka, juga turut diamankan ajudan Bupati Risen Sitompul, staf honorer Dinas PUPR Fitri Julihardi, Sekda Bengkayang Obaja, dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang Agustinus Yan.

Basaria mengungkapkan, operasi penangkapan terhadap Gidot dilakukan sejak Selasa pagi, pukul 10.00 WIB.

“Selasa sekitar pukul 10.00 WIB, tim melihat AKS Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang dan FJ, staf Dinas PUPR berada di Mes Pemkab Bengkayang (di Kota Pontianak). Tidak lama kemudian tim melihat mobil Bupati datang dan masuk ke mes. Tim menduga pemberian uang terjadi saat itu,” tegas Basaria.

Tim KPK masuk ke Mes Bengkayang dan mengamankan Gidot, Risen Sitompul, Aleksius, Fitri Julihardi dan Obaja, serta uang sejumlah Rp336 juta dalam bentuk pecahan Rp100 ribu. Mereka lantas diterbangkan ke Jakarta, Selasa sore.

Penangkapan terus dilakukan tim OTT KPK hingga malam hari. Di salah satu hotel Kota Pontianak, sekitar pukul 21.00 WIB, KPK menangkap seorang tersangka rekanan, atas nama Rodi. 

Sedang Kadisdikbud Bengkayang, Agustinus Yan diamankan dari Bengkayang sekitar pukul 22.30 WIB. Pada Selasa sore, Agustinus Yan tampak menghadiri Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2019 di Aula Hotel Reppo, Jalan Pahlawan, Kelurahan Sebalo. 

Dia pun dibawa ke Jakarta, Rabu pagi (4/9), bersama tersangka Bun Si Fat alias Alut. Yang disebut namanya belakangan, dijemput Polres Bengkayang bersenjata lengkap dan sejumlah petugas berpakaian preman, dari rumahnya di BRC Basuki Rahmat, Kelurahan Bumi Mas, Kecamatan Bengkayang, Selasa malam sekitar pukul 20.00 WIB.

“Ketujuh orang tersebut kemudian diterbangkan secara bertahap ke kantor KPK di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan awal di kantor KPK,” sebutnya.

“Setelah pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya terkait terkait pembagian proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang 2019,” kata Basaria.

Barang bukti yang disita KPK dalam OTT Bupati Bengkayang, selain uang tunai Rp336 juta, juga turut disita handphone dan buku tabungan. 

KPK menetapkan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Kepala Dinas PUPR Aleksius sebagai tersangka, dan dijerat  pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 Sedangkan untuk tersangka dari pihak rekanan yang memberikan uang suap, yakni Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat dan Pandus, dijerat dengan r pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Gidot di Polda Kalbar 

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go menegaskan, Polda Kalbar tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan keuangan desa senilai Rp20 miliar bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017. Kasus ini menyeret  Bupati Bengkayang Suryadman Gidot. 
“Iya tetap berlanjut,” ujar Kombes Donny kepada Suara Pemred, Rabu malam. 

Dijelaskan, pihak penyidik Polda Kalbar telah memeriksa sejumlah saksi dalam pengusutan kasus itu. 

Hanya saja, hingga kini Polda Kalbar belum menetapkan tersangka.

Donny menyatakan hal ini sebab hasil audit BPKP tentang kerugian negara dalam kasus itu belum keluar. 

“Jadi kami terbentur itu. Tapi yang jelas, proses dan progresnya tetap ada,” ungkapnya. 

Donny mengakui dalam penanganan kasus tersebut, Polda Kalbar baru sekali melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bengkayang Suryadman Gidot.

Namun, untuk pemeriksaan selanjutnya, Gidot meminta diundur. 

“Saya lupa sudah berapa kali itu (pemanggilan), tapi yang jelas pernah minta diundur (pemeriksaannya),” pungkas Donny.
 
Wabup Gelar Rapat  

Pascatangkap tangan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, suasana di lingkungan Kantor Bupati Bengkayang terlihat sepi, Rabu (4/9). 
Bahkan, akses menuju ruang kerja Gidot tampak diblokade dengan deretan kursi. Sementara pintu masuk ruang kerja disegel KPK. Terlihat beberapa anggota Kepolisian dan Satpol-PP berada di depan. 

Suasana serupa terlihat di Kantor Dinas PUPR, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara di Rumah Dinas Bupati di Gang Langgawi, Jalan Raya Sanggau Ledo, Kelurahan Sebalo, tampak pertambahan jumlah personel Satpol-PP yang berjaga. Kondisi serupa terlihat di kediaman Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon dan dan Sekda Bengkayang, Obaja.

Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon, Rabu pagi, menggelar bersama para kepala dinas, hingga kepala bidang. Pembahasan dalam rapat, menanggapi operasi tangkap tangan KPK terhadap Suryadman Gidot.

“Memang betul, tadi langsung rapat untuk menyamakan persepsi dalam menanggapi pemberitaan yang beredar. Karena sampai saat ini kita belum tahu kebenarannya seperti apa,” ujar Kassubag Humas Pemda Bengkayang, Robertus.

Dia menjelaskan rapat dilakukan juga agar berita penangkapan Bupati Bengkayang tidak berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat.
Robertus tidak mengetahui dalam rangka kegiatan apa Suryadman Gidot ke Kota Pontianak, hingga tertangkap OTT KPK.

“Waktu (Bupati) ke Pontianak, gak tahu ya ada kepentingan apa. Nanti kita tunggu keterangan resmi. Sekarangkan masih simpang-siur,” ucapnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon  mengaku belum mengetahui secara pasti kasus yang melilit Bupati Bengkayang dan Kepala Dinas PUPR.

“Tidak tahu masalah apa. Saya tahu siang kemarin, dapat informasi dari ajudan,” katanya.

Sementara itu , anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Eddy menyatakan prihatin dengan kasus OTT Bupati Bengkayang.

“Sebagai anggota Dewan, sebagai masyarakat, dan secara pribadi, saya prihatin ada OTT tersebut. Namun demikian, saya menghormati upaya-upaya KPK dalam menjalankan proses hukum. Yang pasti kita berharap, tidak ada kasus serupa yang terjadi lagi," ucap Eddy. 

Eddy meminta apa pun kasus hukum yang sedang berjalan, tidak pengaruh pada pelayanan masyarakat. Dia pun meminta pemerintah baik provinsi dan pusat mengambil sikap atas kekosongan jabatan di pemerintahan. 

"Jangan sampai ada kekosongan, dan pelayanan pada masyarakat berkurang. Jangan sampai upaya hukum menganggu pelayanan publik," ujarnya. 

Taat Aturan

Terpisah, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan setiap kepala daerah, baik itu Bupati, Wali Kota dan terutama para pengusaha harus bekerja sesuai aturan yang berlaku.

"Kerja itu kan sudah ada aturannya. Ini kan yang bahaya itu pengusaha. Sudahlah, (pengusaha) jalan saja sesuai aturan. Jangan lewat sana lewat sini," kata Midji Rabu siang.

Dia mengaku tak tahu kasus yang menjerat Gidot. OTT terhadap mantan saingannya dalam Pilgub 2018 lalu itu, diketahuinya dari berita daring.
"Dia tak ada menghadap saya. Kasusnya saya tak tahu. Kalau OTT-nya saya tahu berita. Berita online," katanya.

Sementara Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menyatakan sangat mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi. Dia pun mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apa pun. 

"Sejak saya dilantik sebagai Wali Kota, saya minta jangan ada ASN yang melakukan korupsi. Karena korupsi sangat tidak dibolehkan," katanya.
 
Guna menghindari hal tersebut, usai dilantik dia langsung menggelar rapat dengan mantan Wakil Ketua KPK, M Jasin untuk memberikan paparan baik dari segi administrasi, penganggaran dan sebagainya kepada semua kepala OPD. 

"Itu langkah awal yang sudah kami lakukan," ujarnya. 

Langkah kedua, setelah rapat bersama seluruh Kepala Daerah yang dipimpin Gubernur Kalbar dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, ditekankan peganggaran harus lewat e-Planning dan e-Budgeting. Semua secara elektronik. 

"Kita di Singkawang sudah melakukan, di mana kami tahun ini sudah melakukan e-Planning dan e-Budgeting. Sedangkan untuk di tingkat Kelurahan juga semua sudah menggunakan komputer," ungkapnya. 

“Pada prinsipnya, harus ada kehati-hatian, jangan sampai ada kesalahan administrasi maupun tata cara penganggaran dan sebagainya agar tidak terjadi korupsi,” tutupnya. (nar/rud/sms/bls/has)