Sabtu, 21 September 2019


Gubernur Midji Minta Anggota DPRD Bengkayang Bekerjasama dengan Pemkab

Editor:

Aep Mulyanto

    |     Pembaca: 285
Gubernur Midji Minta Anggota DPRD Bengkayang Bekerjasama dengan Pemkab

SERAH TERIMA - Ketua DPRD Bengkayang, Martinus Kajot, menerima berkas pelantikan Periode 2019-2024.

BENGKAYANG, SP - Dalam sambutannya, saat melantik Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan Periode 2019-2024, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, meminta Anggota DPRD Bengkayang bisa bekerjasama dengan Pemkab.  

Sambutan Gubernur Sutarmidji tersebut dibacakan oleh Plh Bupati Bengkayang. Agustinus Naon.  

“DPRD harus memahami kedudukan, tugas, dan fungsi yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan guna mewujudkan daerah yang maju, dan lebih sejahtera disertai dengan komitmen yang kuat, ketulusan serta visi yang jelas,” paparnya.

Kata Naon dalam sambutannya, kita telah  simak bersama Pidato Kenegaraan Presiden RI tentang Penyampaian RAPBN 2020 pada tanggal 16 agustus 2020 yang lalu.
 

“Fokus Pemerintah pada saat ini adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang maksimal,” ungkap Gubernur Midji.  
 

Kebijakan ini tentunya harus dijabarkan sampai tingkat pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.  

"Sejalan dengan kebijakan tersebut ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan terkait hubungannya dengan kemitraan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan fungsi DPRD," ujarnya.  

Pertama,mendorong dan memfasilitasi secara aktif pelaksanaan program Desa Mandiri. Pembentukan Desa Mandiri sejatinya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat dalam berbagai dimensinya, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimulai dengan tingkat pemerintah terendah yakni Desa.  

Mengapa Desa? Karena Desa merupakan tingkatan pemerintahan terendah yang terkoneksi langsung dengan masyarakat akar rumput. Di desa juga kerawanan sosial, ekonomi dan lingkungan langsung dirasakan oleh masyarakat.  

Kedua, sinergi pembiayaan desa mandiri melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD mengingat sumber pembiayaan dari instansi terkait sangat terbatas. Diharapkan dengan masuknya pokok-pokok pikiran anggota DPRD.  

Akan mempercepat proses peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa yang akan menjadi sasaran, sebagaimana indeks desa membangunya itu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Ketiga indeks tersebut, menjadikannya sangat terbuka untuk diintervensi dalam aspek pembiayaan.    

"Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terutama infrastruktur yang berkolerasi langsung dengan kepentingan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti akses jalan dan jembatan serta infrastruktur lain yang berkaitan dengan ketersediaan kebutuhan dasar seperti air bersih dan kelistrikan atau penerangan sesuai dengan karakter masing-masing daerah," ujarnya.  

Pada aspek lain, sektor pendidikan juga merupakan sektor yang tidak kalah penting. Selaras dengan  arus utama pembangunan nasional saat ini yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka program pendidikan gratis dan pengembangan sekolah vokasi yang lulusannya dapat langsung diberdayakan dengan kurikulum yang aplikatif selayaknya menjadi perhatian kita bersama.
 

Lebih lanjut, terkait pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD  pada hakekatnya merupakan realisasi dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam bentuk reses yang kemudian diusulkan dalam perencanaan pembangunan, dengan fokus utama percepatan pengentasan kemiskinan di daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 

Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang optimal mekanisme idealnya harus melalui sistem perencanaan pembangunan yang benar disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang pada Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Desa/Kelurahan sampai Kabupaten Bengkayang.  

Untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta menyesuaikan peran dan fungsinya masing-masing.  

"Akhirnya, saya ingin mengajak para anggota DPRD terpilih untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk peduli terhadap perlindungan ekosistem. Pada musim kemarau tahun ini telah kembali terjadi kebakaran lahan dan kelangkaan ketersediaan air bersih bagi masyarakat,” papar Naon.  

Kejadian ini tidak hanya merugikan dan menurunkan kualitas hidup kita, juga menyangkut integritas Pemerintah Daerah, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Kalimantan Barat dalam menjaga ekosistem. Pemulihan ekosistem yang rusak jauh lebih mahal biayanya dibandingkan dengan menjaganya supaya tetap lestari. Oleh karena itu, jadilah duta untuk kelestarian lingkungan bersinergi dengan berbagai pihak," pungkasnya. (mul/nar/biz)