Sabtu, 21 September 2019


Nelayan Sungai Duri Minta Kompensasi Dampak Pembangunan Pelabuhan

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 79
Nelayan Sungai Duri Minta Kompensasi Dampak Pembangunan Pelabuhan

BENGKAYANG, SP- Pemerintah Desa Sungai Duri bersama UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, melakukan musyawarah dengan para nelayan.

Musyawarah dilakukan untuk menyerap aspirasi, sekaligus menepis isu terkait usulan kompensasi dampak dari pembangunan dan operasional Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah.
Setidaknya ada 90 nelayan Desa Sungai Duri yang diundang dalam musyawarah tersebut.

Dalam kesempatan itu, satu persatu nelayan menyuarakan aspirasi mereka. Para nelayan mengeluh hasil tangkap yang menurun drastis, serta adanya persoalan terkait wilayah tangkapan mereka yang bergesekan dengan wilayah pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.

Mulyadi misalnya, dia meminta agar pemerintah desa dan dinas terkait memperjuangkan hak para nelayan yang hidup bergantung pada hasil tangkapan dan melaut. Selain itu, Mulyadi juga mengeluh alat tangkap ikan sering rusak akibat sampah atau sisa pengerjaan proyek pelabuhan.

"Kita para nelayan juga mohon untuk diperjuangkan adanya kompensasi bagi nelayan Sungai Duri yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lokasi Pelabuhan Kijing di wilayah Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah," ujarnya, kemarin.

   Kata Mulyadi, semenjak dibangunnya Pelabuhan Internasional Kijing tersebut, hasil tangkapan ikan dan udang di pesisir mengalami penurunan.

"Meskipun kami di wilayah Kabupaten Bengkayang, namun kami mencari ikan juga di perairan yang sama dengan rekan kami nelayan Kabupaten Mempawah. Kami mendukung dibangunnya pelabuhan, namun kami juga minta keadilan," tuturnya. 

Menanggapi hal tersebut, Hermansyah selaku Penyuluh Perikanan Kecamatan Sungai Raya mengklarifikasi terkait isu yang beredar, pasalnya ada pihak tertentu yang menawarkan jasa untuk menguruskan kompensasi bagi nelayan Sungai Duri, atas dibangunnya pelabuhan Kijing sebagaimana yang sudah dilaksanakan bagi nelayan di wilayah Kabupaten Mempawah. Bahkan kabarnya beberapa nelayan sudah diambil datanya dengan iming-iming akan mendapatkan kompensasi.

   "Hal tersebut tidak dibenarkan dan ilegal, karena tidak ada koordinasi dengan unsur pemerintah maupun dinas teknis di wilayah Kabupaten Bengkayang," kata Hermansyah.

Hermansyah meminta kepada para nelayan untuk tidak mudah percaya dengan berita atau informasi yang beredar dan menyarankan untuk selalu berkoordinasi dengan UPT dan pemerintah desa. Sementara itu, Kepala Desa Sungai Duri Rezza Herlambang mengatakan, para nelayan harus memiliki data yang kuat, disertai dengan usulan yang jelas, sehingga pihak desa dapat menindaklanjuti aspirasi nelayan. Memang kata Rezza, sebelum dibangunnya Pelabuhan Kijing, pendapatan nelayan lumayan besar dibandingkan dengan setelah proses  pembangunan. Apalagi sebagian masyarakat bergantung sepenuhnya di laut.

"Kalau musim tertentu mereka menangkap udang, musim lain mereka ambil udang rebon untuk bahan baku terasi (menjuluk), kalau musim paceklik mereka kerja serabutan kadang buruh atau kuli bangunan," kata Rezza.

"Menyambut usulan nelayan tersebut Kepala Desa bersama UPT Kelautan dan Perikanan Kecamatan Sungai Raya berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Dinas teknis di kabupaten sehingga dapat ditindaklanjuti," tambah  Rezza. Rezza juga mengharapkan, agar selalu dibangunnya komunikasi yang baik baik para nelayan dengan pemerintah desa.

"Terimakasih sudah menyampaikan kepada kami, semoga usulan ini direspon oleh yang berwenang. Kami harapkan koordinasi bisa kita tingkatkan lagi. Kalau ada informasi lanjutan maka akan kami sampaikan kembali," ucapnya.  

Jamin Kesejahteraan Nelayan

Sementara Ketua BPD Sungai Duri Djarni menambahkan, sebagai dampak dari pembangunan pelabuhan, ditambah nantinya ada jalur transportasi laut di wilayah sekitar nelayan menangkap ikan, hal itu akan menyebabkan penurunan hasil tangkap.

Selain kompensasi dana yang diharapkan oleh nelayan, pihak desa juga akan mengusulkan kompensasi tambahan, misalnya bantuan alat tangkap yang lebih modern, melakukan pelatihan dan bantuan budidaya perikanan, serta bantuan pemberdayaan pengolahan hasil laut.

"Hal tersebut akan jadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak pembangunan pelabuhan bagi nelayan pesisir, sehingga dapat memberikan jamin kesejahteraan pendapat masyarakat pesisir, khusus para nelayan," tegasnya. (nar)