Sabtu, 19 Oktober 2019


AMAN Dukung DPRD Sahkan Raperda Masyarakat Adat

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 80
AMAN Dukung DPRD Sahkan Raperda Masyarakat Adat

Deputi BPH PW AMAN Kalbar Glorio Sanen

BENGKAYANG, SP - Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar mendorong DPRD Kalbar mengesahkan Raperda tentang Masyarakat Hukum Adat.

Hal ini menyusul akan digelarnya rapat paripurna di DPRD pada Jumat, 13 September 2019 dengan agenda Penyampaian Laporan Pansus DPRD Pembahas Raperda tentang Masyarakat Hukum Adat, Penetapan Keputusan DPRD terhadap Raperda tersebut, dan Pendapat Akhir Kepala Daerah.

Deputi BPH PW AMAN Kalbar Glorio Sanen, Kamis (12/9) mengatakan, Perda Masyarakat Adat merupakan instrumen Pelaksana Reforma Agraria yang diagendakan dalam Nawacita Presiden Jokowi, sehingga Kedatangan Presiden pada 5 September 2019 di Kalbar dengan agenda menyerahkan SHM dan SK Hutan Adat merupakan simbol dukungan kepada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat untuk melaksanakan Reforma Agraria.

"Berdasarkan Pasal 345 UU MD3 Rapat Paripurna tersebut dapat dilaksanakan jika Kourum dengan syarat dihadiri 1/2 jumlah anggota DPRD maka harapannya Rapat Paripurna tersebut Kuorum  mengingat 30 September 2019 akan dilantik DPRD Periode 2019 - 2024, sehingga Perda tersebut merupakan hadiah bagi Masyarakat Adat di Kalimantan Barat dari DPRD Kalbar saat ini," ucapnya. 

Terkait isi dari Raperda Masyarakat Adat tersebut, Sanen berharap isinya  mengatur mekanisme pengakuan dan penetapan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum.

"AMAN Kalbar akan memantau Rapat Paripurna tersebut dan akan menyampaikan kepada Masyarakat Adat terkait sikap setiap Fraksi atau Anggota terhadap Raperda tersebut, sehingga Masyarakat Adat mengetahui Partai atau Anggota yang berpihak kepada Masyarakat Adat atau sebaliknya," tegasnya. (Nar)