Pengemudi Ojol Pontianak Tanggapi Kebijakan Kemenhub

Bisnis

Editor Shella Rimang Dibaca : 522

Pengemudi Ojol Pontianak Tanggapi Kebijakan Kemenhub
Ilustrasi Ojol
PONTIANAK, SP - Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan batas atas dan batas bawah tarif ojek online (ojol) berdasarkan tiga zona, Senin (25/3) lalu.

Batas bawah tarif paling rendah ditetapkan sebesar Rp1.850 per km, sedangkan batas atas tarif paling tinggi ditetapkan sebesar Rp2.600 per km. Tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Mei 2019.

Menanggapi hal itu, Ketua Paguyuban Komunitas Gojek Pontianak, Yayat Rachman mengatakan, ia mewakili pengemudi (driver) di Pontianak menyatakan setuju terhadap peraturan baru tersebut.

Menurut Yayat, adanya peraturan baru ini berarti ada keberpihakan pemerintah terhadap para pengemudi.

"Karena memang tarif ini rasional. Artinya, dengan adanya kenaikan tarif ini (dibandingkan tarif awal), akan ada peningkatan kesejahteraan bagi driver Pontianak. Mudah-mudahan terealisasi bulan Mei nanti," ujarnya, kemarin.

Selanjutnya, ia berharap agar pihak aplikator mematuhi aturan pemerintah. Sebab selama ini, kata dia, para pengemudi bukan merasa dirugikan, tetapi tarif yang dipatok kurang rasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Komunitas Gojek Pontianak, Budiono, menyatakan hal serupa.

"Kalau ada tarif dasar seperti ini, cukup bagus. Tapi kita tidak tahu apakah pihak kantor di Kalbar menerima peraturan ini atau tidak. Risikonya begitu," tuturnya.

Budiono menilai, permasalahan lain yang dihadapi oleh para pengemudi ojol di Pontianak adalah pemesan jarak dekat, berbeda dengan Jakarta.

Sebenarnya, pihak aplikator memberikan subsidi untuk pesanan di bawah 4 km. Di Pontianak, kebanyakan pemesan memesan dalam jarak dekat, tidak mencapai 1 km.

Akhirnya, pengemudi juga khawatir, konsumen akan kecewa dan protes.

"Bagi driver, (peraturan) ini untung. Tapi bagi konsumen, mereka sudah terbiasa dengan tarif yang murah. Sekali tarif melonjak, kami khawatir, konsumen kecewa," katanya.

Intinya, Paguyuban Komunitas Gojek menilai, Permenhub ini belum menyelesaikan masalah, tapi baru membuka gerbang. Karena, permasalahan tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda, terutama di Pontianak. (lha)