Rabu, 13 November 2019


UMP 2017 Naik 8,25 Persen, Ini Tanggapan DPRD Kalbar

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 656
UMP 2017 Naik 8,25 Persen, Ini Tanggapan DPRD Kalbar

Ilustrasi

PONTIANAK, SP – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan persentase kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 sebesar 8,25 persen.   Persentase tersebut berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni angka inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Surat Kepala BPS RI Nomor B-245/BPS/1000/10/2016 per 11 Oktober 2016 menyebutkan, inflasi nasional sebesar 3,07 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen. Ini artinya, kenaikan UMP 2017 di masing-masing provinsi yaitu besaran UMP 2016 dikalikan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu 8,25 persen.

Pada 2016, UMP Kalbar sebesar Rp 1.739.400. Maka jika dikalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, UMP 2017 Kalbar sebesar Rp 1.882.900 atau meningkat Rp 143.500.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah, kenaikan UMP Kalbar yang kurang dari 10 persen tersebut dirasa belum meningkat secara layak.

“Tapi mengingat kondisi perekonomian daerah dan nasional secara umum agak kurang baik, mungkin itu sudah dianggap nilai yang paling memungkinkan untuk ditanggung oleh industri atau perusahaan,” katanya kepada Suara Pemred di Pontianak.

Menurutnya, berdasarkan kondisi ekonomi itu pula, jika persentase 8,25 persen dinaikkan lebih tinggi maka dikhawatirkan para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi upah para karyawannya.

“Terutama pengusaha kecil tidak mampu untuk memenuhi UMR (Upah Minimum Regional). Jadi ini memang harus dimaklumi sebagai pengorbanan. Tapi saya menganggap, mestinya (peningkatan UMP) minimal 10 sampai 15 persen,” harapnya.

Politisi Gerindra ini menambahkan untuk mencapai harapan kenaikan UMP lebih dari 8,25 persen, maka perlu dilakukan beberapa strategi. Pertama peningkatan efisiensi produksi dari pengusaha, sehingga tingginya biaya produksi bisa dikurangi.  Kedua,  kita harapkan pemerintah lebih siap untuk mengurangi pungli di berbagai sektor.

"Terutama perizinan-perizinan perusahaan sehingga mencegah biaya tinggi administrasi dan produksi,” ungkapnya. (umr)