Adik Mendikbud Ikhlas Anaknya Tidak Masuk Sekolah Negeri

Info Anda

Editor elgiants Dibaca : 108

Adik Mendikbud Ikhlas Anaknya Tidak Masuk Sekolah Negeri
BERPRESTASI - Al Uyuna Galuh Cintania dan Al Uyuna Galuh Cantika (keponakan Mendikbud Muhajdir Effendy) saat menunjukkan medali emas. Keduanya tidak masuk dalam sekolah negeri menyusul diterapkannya sistem zonasi oleh pemerintah.
Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jadi polemik. Namun ternyata, tidak hanya masyarakat, sistem ini turut berdampak pada keponakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajdir Effendy.

Anwar Hudijono, adik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ikhlas jika kedua anaknya, Al Uyuna Galuh Cintania dan Al Uyuna Galuh Cantika tidak diterima di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Hal ini menyusul diterapkannya sistem zonasi oleh pemerintah.
"Saya ikhlas, mungkin Allah sudah memilihkan jalan yang terbaik untuk kedua putri kembar saya ini," katanya, Kamis (20/6).

Anwar yang merupakan anak nomor 8 dari 9 orang bersaudara ini mengaku, kedua anaknya itu mendaftar melalui jalur nonakademik. Satu berbekal medali emas Kejurnas Pencak Silat, satunya lagi berbekal medali perak lomba film indie.

Kedua anaknya merupakan keponakan yang paling disayang Mendikbud. Tetapi nasib berkata lain dan anaknya harus sekolah swasta, yakni di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.

"Rumah kami ini jaraknya 2,4 kilometer dari SMAN 1 Sidoarjo. Mungkin yang diterima di sekolah itu memang jauh lebih baik dari kedua anak saya ini," katanya.

Meski demikian, dia menilai sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini sudah cukup bagus. Pasalnya, bisa mengubah disparitas antara sekolah favorit dengan sekolah pinggiran yang selama ini terjadi di masyarakat.

"Dengan demikian, siswa yang selama ini banyak memilih sekolah favorit yang notabenenya hanya dihuni oleh anak pintar dan orang mampu kini bisa diganti," katanya.

Sistem zonasi ini memang harus mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan budaya sekolah favorit yang selama ini selalu menjadi rebutan.

"Dengan demikian, pemerataan sistem pendidikan bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk juga kan mengapresiasi adanya bantuan kepada siswa di sekolah swasta," katanya.

Sementara di Surabaya, ratusan wali murid bertahan di kantor Dinas Pendidikan hingga Rabu (19/6) malam. Mereka memprotes pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri sistem zonasi.

Wali murid merasa zonasi tidak mempertimbangkan jerih payah anak-anak yang sudah sejak jauh hari mengikuti les dan belajar sehingga peraih NUN tinggi.

"Aspirasi mereka kami tampung karena sejak pagi sudah di sini. Mereka mengusulkan banyak hal, salah satunya minta dijalankan PPDB sampai selesai dan kalau sudah selesai mereka meminta penambahan pagu di setiap kelas yang ada," tutur Kadisdik Surabaya, Ikshan.

Aturan pemerintah menetapkan setiap rombongan belajar berisi 32 anak. Permintaan itu pun harus dikonsultasikan lebih dulu ke pemerintah pusat.

"Masalah pengumuman, hingga saat ini belum ada kesepakatan akan diundurnya atau tidak pengumuman PPDB SMP jalur zonasi umum," jelasnya. (antara/balasa)