DAD Kalbar Tolak Transmigran Eks Gafatar

Regional

Editor sutan Dibaca : 1222

DAD Kalbar Tolak Transmigran Eks Gafatar
Kepulangan warga eks Gafatar dari Pelabuhan Dwikora Pontianak. (dok. Suara Pemred)
PONTIANAK, SP - Kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mempersilakan warga eks pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dapat mengikuti program transmigrasi pemerintah, bisa jadi menjadi bola panas.

Pasalnya, di sejumlah daerah langganan transmigrasi, seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera justru keberadaan eks Gafatar mendapat penolakan dari warga.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar, Yakobus Kumis menyebutkan dengan tegas  menolak kehadiran eks Gafatar. Alasannya, keberadaan eks Gafatar di Kalbar, sangat berpengaruh pada kedamaian dan keharmonisan masyarakat.

 
“Kami tetap menolak meskipun eks Gafatar sudah memilih ideologi Pancasila sekali pun,” tutur Yakobus, dalam konferensi pers, didampingi Ketua Dewan Adat Dayak Kanayatn Kalbar, Yohanes Nenes, dan Sekretaris DAD Provinsi Kalbar, Britius Erik di Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Kamis (28/1).

Penolakan DAD menyikapi kebijakan dari Menteri Marwan Jafar. Ia mengatakan, eks Gafatar dapat mengikuti program transmigrasi pemerintah, dan tidak ada eksklusivitas untuk warga eks Gafatar itu.
Mereka tetap harus memenuhi syarat yang ditentukan, termasuk harus setia pada Negara Kesatuan RI, dan bersedia berbaur dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Menteri Marwan mengatakan,
 "Prinsipnya, kalau mereka mau transmigrasi, oke. Saya sediakan semua lahan, semua proses harus diikuti. Tapi tidak ada namanya transmigrasi itu eksklusif kelompok itu tok (saja)."
Ia menegaskan, mantan pengikut eks Gafatar tidak dapat bermukim di suatu wilayah transmigrasi tanpa berbaur dengan masyarakat lain.

Sejalan dengan itu, eks anggota Gafatar diminta meninggalkan ideologi selain Pancasila. Adapun wilayah yang disediakan untuk transmigrasi adalah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. "Kalau NKRI dan Pancasila tidak clear, tidak akan saya berangkatkan. Pokoknya betul-betul dia harus mencium Merah-Putih, cinta NKRI, dan menghormati Pancasila," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, akan memberikan kesempatan bagi pengungsi eks Gafatar, memilih dan mengikuti program transmigrasi khusus. Mereka akan ditempatkan di Kaltim atau Kalimantan Utara.

"Hasil koordinasi kami dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jika mereka (pengungsi Gafatar) akan mengambil pilihan untuk melakukan transmigrasi maka akan dilakukan identifikasi," kata Khofifah.


Sementara itu, Johan Budi, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, mengatakan hingga kini pemerintah belum memutuskan, apakah akan melakukan transmigrasi terhadap mantan eks Gafatar.

Menurutnya, presiden telah meminta kementerian dan aparat tetap menjamin keselamatan para eks Gafatar, sehingga penyerangan tidak terulang lagi. “Para menteri juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait yang warganya ikut diungsikan di Pontianak,” kata Johan.

Siap Transmigrasi

Mantan pengikut organisasi Gafatar menyatakan tidak menerima dipulangkan ke kampung halaman dari Mempawah, Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan mantan Ketua Umum Gafatar Mahful M Tumanurung, kemarin.

 "Kami sesungguhnya tidak menerima dipulangkan ke daerah asal, karena sudah hidup damai di lahan kami, dan bertekad membangun kedaulatan pangan bangsa ini lewat program pertanian mandiri," kata Mahful.

 Untuk mengurangi ekses, kata Mahful, eks anggota Gafatar kini siap mengkuti program transmigrasi pemerintah ke wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ratna Dewi Andriati, Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2DT) Kemendes PDTT mengatakan, pihaknya tidak bisa memutuskan secara sepihak. Pemerintah Daerah (Pemda) yang dituju untuk program transmigrasi, juga memiliki kewenangan memberikan tanggapan.

Pasalnya, dalam program ini, para transmigran yang sengaja dikirim, juga mengemban tugas penting membantu perekonomian di daerah yang dituju. ”Nah untuk ini, harus ada kajian detil ya saya rasa. Jadi tidak bisa buru-buru diputuskan,” tutur Ratna.

Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung Kabar menyebutkan, program transmigrasi untuk eks Gafatar perlu kajian mendalam. Menurutnya, jika ada penolakan dari pihak eksekutif di Kalbar, maka bisa dipastikan ada alasan tersendiri atas penolakan tersebut.
 “Makanya, perlu duduk satu meja antara pemerintah daerah dengan pusat. Eks anggota Gafatar juga manusia dan warga negara Indonesia. Maka dari itu, harusnya diperlakukan selayaknya manusia,” ujarnya.

Harus Terencana


Dalam suatu kesempatan, Gubernur Kalbar, Cornelis membantah menolak Program Transmigrasi yang kembali digalakkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Ia hanya menolak program yang dilakukan tanpa perencanaan matang.   “Kalau program transmigrasi dilakukan asal-asalnya, jelas saya tolak dalam kapasitas sebagai Gubernur Kalbar,” kata Cornelis. 

 Ia mencontohkan ada lahan transmigrasi di Kalbar yang ditinggalkan penghuninya. “Karena fasilitas infrastruktur tidak terencana dengan baik,” ucapnya.  

Hal senada dilontarkan anggota DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jamri. Ia mempertanyakan koordinasi penempatan Transmigrasi Saptamaga di sepanjang perbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia.  

Transmigrasi Saptamarga akan menempatkan para pensiunan TNI yang ditangani langsung Kementerian Pertahanan. “Ternyata Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi tidak dilibatkan dalam pelaksanaan teknis, karena hanya diberi master perencanaan penempatan,” tutur Heri.  

Usut Pimpinan


Jakobus Kumis mendesak Pemerintah Pusat, TNI, Polri, segera mengusut tuntas otak-otak di balik eksodusnya anggota eks Gafatar ke Kalbar. 
 Menurutnya, masyarakat di Kalbar tidak anti orang luar. “Mestinya warga luar bisa menyesuaikan diri dengan alam dan budaya masyarakat di Kalbar,” ujarnya. 

 Pengamat hukum dan kebijakan publik Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Herman Hofi Munawar mendesak aparat kepolisian, segera menangkap warga Kalbar yang terbukti terlibat dalam pengurus maupun memfasilitasi kedatangan eks Gafatar ke Kalbar. 

 “Payung hukum mempidanakan pentolan eks Gafatar di Kalbar sudah ada, yakni Fatwa MUI yang menegaskan Gafatar sebagai aliran sesat.  (del/jto/umr/aju/loh/det/cnn/snh/kbr/lis)