Penjabat Bupati Ketapang, Kartius Dinilai Salahgunakan Wewenang dalam Mutasi Pejabat

Regional

Editor sutan Dibaca : 1750

Penjabat Bupati Ketapang, Kartius Dinilai Salahgunakan Wewenang dalam Mutasi Pejabat
Penjabat Bupati Ketapang, Kartius memberikan ucapan selamat kepada Farhan usai dilantik menjadi Asisten Pejabat Struktural Kabupaten Ketapang, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang, Jum'at, (30/10). (dok. suara pemred)
PONTIANAK, SP – Penjabat (Pj) Bupati Ketapang, Kartius telah menyalahgunakan wewenangnya karena melakukan mutasi terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah melayangkan surat dan meminta Kartius mengembalikan seluruh PNS dengan jabatan semula, atau membatalkan semua surat keputusan mutasi yang dilakukannya.

Praktisi Hukum Kalbar, H Alamuddin yang mewakili masyarakat dan beberapa LSM di Ketapang menegaskan, Kartius telah melakukan pelanggaran dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai PJ Bupati Ketapang. "Ini jelas perbuatan yang ilegal, karena bukan kewenangannya untuk melakukan mutasi. Dia (Kartius) ini kan hanya Pj Bupati Ketapang, tidak ada kewenanganya untuk melakukan mutasi," katanya, Sabtu (30/1).

Berdasarkan informasi yang dilengkapi bukti-bukti, Kartius diketahui melakukan mutasi terhadap sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Ketapang. ?Tercatat pada 30 Oktober 2015, Kartius telah melakukan tiga tahap mutasi di hari yang sama, yakni mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 16 orang melalui Keputusan PJ Bupati Ketapang Nomor 698/UP-B/2015. Kemudian mutasi Pejabat Administrator sebanyak 37 orang melalui Keputusan PJ Bupati Ketapang Nomor 699/UP-B/2015 dan mutasi Pejabat Pengawas sebanyak 82 orang melalui Keputusan PJ Bupati Ketapang Nomor 700/UP-B/2015.

Mengetahui proses mutasi tak sesuai aturan, sejumlah PNS yang di?mutasi, mengadukan hal tersebut pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mendapatkan aduan, KASN langsung melakukan pengecekan ke Kabupaten Ketapang, dan setelah memastikan aduan tersebut benar, pada 18 Desember 2015, KASN melayangkan surat kepada Kartius.


Surat yang dilayangkan tersebut, berisi permintaan agar Kartius agar mengembalikan seluruh PNS dengan jabatan semula, atau membatalkan semua surat keputusan mutasi yang dilakukannya.
KASN menilai, tiga putusan mutasi yang dilakukan Kartius telah menyalahi wewenangnya sebagai Pj Bupati karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pertama, Kartius tidak melakukan sidang dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Kedua, sama sekali tidak melibatkan anggota Tim Bapaerjakat dan parahnya lagi, berani melakukan hal itu tanpa ada izin tertulis dari Mendagri.


Padahal pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural sudah diatur pada pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan Maupun Pemberhentian Kepala Daerah. ?Tidak cukup sampai di situ, Kartius juga melakukan kesalahan dengan melakukan pengangkatan Sekda Ketapang, HM Mansyur, tanpa ada proses seleksi terbuka.

Pengangkatan itu, pada 29 September 2015, sesuai dengan Keputusan PJ Bupati Ketapang Nomor 661/UP-B/2015, tanpa didahului dengan proses seleksi terbuka.
Hal itu pun membuat Kartius dianggap melanggar Pasal 108 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014, bahwa pengisian PJT Pratama harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS. Yakni dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas serta pesyaratan jabatan lain, dan tentunya melalui panitia seleksi. ?

Menurut KASN, pelanggaran aturan ini menimbulkan implikasi hukum, baik bagi PNS yang melantik maupun pegawai yang dilantik, karena telah melanggar Undang-undang. Sehingga KASN memberikan rekomendasi bersifat wajib dan harus segera dilaksanakan Kartius. Dimana rekomendasi tersebut, yakni mencabut dan membatalkan keputusan PJ Bupati yang dibuat.


Selain itu, Kartius juga diminta untuk segera mengembalikan jabatan ASN di Kabupaten Ketapang, yang telah dimutasinya. Kemudian mencabut dan membatalkan keputusan yang dibuatnya pada 29 September 2015, atas pengangkatan HM Mansyur sebagai Sekda. Alamuddin menambahkan, meski KASN telah melayangkan surat kepada Kartius, sejauh ini Kartius tidak juga mengindahkan dan menjalankan rekomendasi dari surat KASN tersebut.

Menurutnya, juga tidak menutup kemungkinan ada indikasi korupsi dalam persoalaan ini. Untuk itu dia berharap, BPK dapat menghitung kerugian negara akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kartius. Dia meminta kepolisian dan kejaksaan di Kabupaten Ketapang melakukan penyelidikan dan penyidikan.


?Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, jika terbukti korupsi, yang bersangkutan akan terancam dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun, dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp 1 miliar.

"Jika bicara kerugian negara, jelas. Karena uang  pemerintah yang dikeluarkan untuk menggaji mereka yang mendapat jabatan ilegal ini, sudah pasti negara dirugikan," tegasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Ketapang, Kartius saat dihubungi melalui sambungan seluler oleh sejumlah wartawan untuk dimintai konfirmasi terkait hal ini, tak menjawab panggilan telepon. Hingga berita ini diturunkan, Kartius belum dapat dihubungi. (jto/ind)