Rabu, 16 Oktober 2019


Presiden MADN Cornelis Diminta Tertibkan Internal DAD

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1141
Presiden MADN Cornelis Diminta Tertibkan Internal DAD

Ilustrasi- Motif Dayak (antarafoto)

PONTIANAK, SP - Ketua Dewan Adat Dayak Kanayatn Provinsi Kalimantan Barat, Yohanes Nenes, meminta Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Barat dan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), melakukan penertiban internal. 

Permintaan disampaikan  Rabu (3/2), menanggapi polemik penggarapan lahan 300 hektar di Desa Arang Limbung, Parit Bugis, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.  

Pasalnya, pada halaman 9 Suara Pemred, Rabu, 3 Februari 2016, dengan judul: Rico Bantah Catut Gubernur, dengan subjudul: Sumadi Dinilai Cemarkan Nama Baik, menyebutkan keberatan dikaitkan dengan Cornelis, baik jabatannya di komunitas adat maupun Gubernur Kalimantan Barat.  

Nenes mengatakan, kalau diteliti, oknum di DAD Provinsi Kalimantan Barat yang menggelar konferensi pers di Rumah Betang, Jalan Sutoyo, Pontianak Selatan, Jumat, 29 Januari 2016,  tentang laporan Sumadi, memang terkesan kurang bijaksana dalam melangkah.   

Karena seakan-akan terjadi rebutan sumber asap dapur yang tidak layak diungkap ke publik. Sangat memalukan orang Dayak secara keseluruhan. Akan sangat jauh lebih terhormat, kedua belah pihak, antara Sumadi dan Rico dipertemukan terlebih dahulu. 
 “Setelah itu, baru dilakukan langkah lebih lanjut. Tapi tidak boleh diumbar ke publik, dengan memihak kepada salah satu pihak,” ungkap Nenes, sambil menegaskan dukung perkampungan Dayak.  

Nenes mengatakan, penertiban dilakukan Cornelis, agar jangan sampai terjadi geng di lingkungan Sekretariat DAD Provinsi Kalimantan Barat oleh sejumlah oknum.   Mestinya DAD, lanjut Nenes, berada di barisan terdepan membela kepentingan masyarakat luas yang lahannya dirampas investor berkantong tebal. Tidak dengan bangganya memperlihatkan rebutan lapak di hadapan publik.  

Sudah saatnya DAD Provinsi Kalimantan Barat, kata Nenes, berani memberikan pengakuan ke hadapan publik sudah berapa ratus ribu hektar tanah ulayat milik warga masyarakat di pedalaman dan perbatasan yang berhasil diselamatkan dari rampasan kerakusan investor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.  

“Jangan hanya berani rebutan lahan cuma 300 hektar di Desa Arang Limbung. Banyak pihak mempertanyakan sering kali terkesan DAD Provinsi Kalimantan Barat, diam seribu bahasa apabila berhadapan dengan investor yang dengan rakusnya merampas tanah ulayat masyarakat di pedalaman dan perbatasan,” kata Nenes.  

Suarmin dan Ferdinandus Herri, kuasa hukum Rico, mengatakan, dalam polemik, justru Sumadi, Ketua Ketua Kelompok Tani Bina Lestari Tebing Dayak yang mempersoalkan penggarapan lahan 300 hektar dilakukan kliennya di Desa Arang Limbung.  

Padahal, lanjut Suarmin, kliennya memiliki legal formal di dalam menggarap lahan, berdasarkan akte notaris Nomor 2, tanggal 1 Desember 2015, dan terdaftar dalam registrasi, Senin, 14 Desember 2015, Nomor 142/LBG/2015/PN Mempawah.  

“Rico tidak ada hubungannya dengan Cornelis. Rico hanya petani biasa. Selama menggarap lahan, Rico tidak pernah membawa nama Cornelis, sehingga Sumadi mesti minta maaf. Jika dalam limit waktu tertentu tidak minta maaf, Sumadi akan dilaporkan ke polisi,” tambah Herri. (aju)