4 Kartel Ayam Kuasai Kalimantan Barat

Regional

Editor sutan Dibaca : 4181

4 Kartel Ayam Kuasai Kalimantan Barat
STOK JAGUNG- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Kiri) berdialog dengan peternak ayam saat melakukan kunjungan di Gudang Bulog Sub Divre Tulungagung di Blitar, Jawa Timur, Selasa (2/2). Menteri Pertanian menyatakan menjamin ketersediaan stok jagung di
PONTIANAK, SP - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyeret 12 perusahaan besar, atas dugaan persekongkolan mengatur stok ayam. Dari 12 perusahaan tersebut, empat perusahaan berinvestasi di Kalbar. Tiga perusahaan asing, satu perusahaan lokal. Ketiga perusahaan asing itu, PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Japfa Comfeed Indonesia dan PT Malindo.

Sementara PT Satwa Borneo merupakan perusahaan lokal, Kalbar. Keberadaan empat perusahaan asing di Kalbar tersebut, dirasa tak memberikan kontribusi bagi penyediaan harga daging ayam murah di pasaran.

Harga daging ayam di tingkat pengecer pasar, sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan, harga daging ayam rutin naik, begitu memasuki hari besar keagamaan.
Seperti dikatakan seorang ibu rumah tangga, Viana di Pontianak Timur. “Naiknya dua ribu, dibandingkan dengan harga sebelumnya,” tutur Viana, saat dihubungi Suara Pemred.  

Selain harga daging ayam, harga telur ayam alami kenaikan dari Rp 1.500 per butir menjadi  Rp1.900 per butir. Kenaikan itu untuk telur berukuran paling besar. “Ya, saya berharap harga stabil saja,” tuturnya.  

Naiknya harga daging yang sudah membudaya di Kalbar, tak lain karena adanya monopoli perdagangan yang dilakukan perusahaan besar. Terkuaknya praktik monopoli perdagangan ayam, bermula dari KPPU. Lembaga ini meningkatkan status penyelidikan ke persidangan, atas kasus dugaan persekongkolan mengatur stok ayam yang dilakukan 12 perusahaan besar. 

"Kami telah menyelesaikan penyelidikan dan menemukan bukti cukup kuat, adanya dugaan kartel pengaturan stok ayam,” kata Muhammad Syarkawi Rauf, Ketua KPPU, Selasa (9/2).


Menurut Syarkawi, tim penyelidik menemukan alat bukti terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 11 dan 24, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hasil penyelidikan telah dilaporkan ke Komisi pada rapat komisi, dan komisi menyetujui jika laporan tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan.
"Perkara ini merupakan inisiasi KPPU, bukan berdasarkan laporan masyarakat. Diawali dengan adanya pemberitaan terkait adanya kesepakatan pengafkiran indukan ayam (parent stock) yang dibuat oleh beberapa perusahaan," katanya.

Kesepakatan itu, juga diketahui oleh pemerintah dalam hal ini, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) yang kemudian oleh KPPU melakukan penyelidikan.

Dalam penyelidikan diketahui, harga jual anak ayam yang baru berumur sehari atau DOC mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari harga jual DOC sebelum dilakukan pengafkiran parent stock. Hal ini akhirnya berdampak pada naiknya harga daging ayam di pasar.

Tolak Ukur

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Provinsi Kalbar, Abdul Manaf mengatakan, dirinya tidak mengetahui tolok ukur dan metodologi KPPU, dalam menyelidiki dugaan persekongkolan mengatur stok ayam.

“Saya tidak tahu tolok ukur dan metodologi KPPU, karena mereka yang menilai. Kalau kita (Dinas Peternakan), sifatnya melakukan pembinaan teknis yakni pencegahan penyakit,” ujarnya kepada Suara Pemred, Selasa (9/2).

Lebih jelas, dia menambahkan, Dinas Peternakan Kalbar ranah kerjanya melakukan bimbingan manajemen dan teknis terkait kesehatan hewan ternak, baik itu usaha budidaya ayam pedaging maupun petelur.

Sementara kaitannya dengan pelaku usaha, itu ranahnya Dinas Perdagangan. Pihaknya juga mengawasi mutu bibit, dan pakan ternak. “Itu ada SNI-nya,” terang Manaf.

Sementara itu, Suryaman, Ketua Harian Asosiasi Agribisnis Perunggasan (APP) Kalbar mengatakan, pengusaha tidak menstok harga Day Old Chick (DOC)-nya sendiri. Sementara KPPU ingin harga bibit ayam harus sesuai standar, maka yang ada para pengusaha, penyedia bibit, maupun peternak ayam bisa merugi.

“Kalau menurut keterangan KPPU, DOC per ekornya Rp 3.000, coba dilihat costnya. Sebutir telur DOC, harganya Rp 4.000. Jika per ekor DOC dijual Rp 3.000, tentu rugi,” jelasnya.

Diakuinya, para pengusaha ayam saat ini berusaha menstabilkan harga. Hal ini dilakukan, agar antara konsumen dan peternak maupun penyuplai bibit, bisa sama-sama diuntungkan. Suryaman membenarkan, ada permainan harga oleh PT Japfa Comfeed Indonesia. “Itu betul. Itu ada datanya,” bebernya.

Denda Rp 50 Miliar
Perusahaan ternak, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk menyatakan berpotensi membayar sanksi denda hingga Rp50 miliar, jika dugaan tindakan kartel stok ayam yang dituduhkan oleh KPPU kepada dua anak usaha perseroan terbukti benar.

Sekretaris Perusahaan Japfa Comfeed, Maya Pradjono mengatakan, perseroan bersama-sama dengan 16 perusahaan perunggasan lainnya, telah diarahkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan RI, melakukan afkir dini atas 6 juta bibit induk di tahun 2015.

“Karenanya Perseroan tidak berharap akan dituduh melakukan pelanggaran hukum apapun, sebagai akibat menjalankan tindakannya sesuai arahan Direktur Jenderal yang berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia,” tulisnya, dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (8/2).

Sebelumnya, usaha perunggasan rakyat dalam negeri selama Januari hingga Juni 2015, mengalami kerugian mencapai Rp 12 triliun, akibat ekspansi perusahaan peternakan unggas multinasional besar-besaran di Tanah Air.


Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar Indonesia), Singgih Januratmoko mengatakan, sejak akhir 2013 peternak ayam broiler atau pedaging mengalami kerugian terus menerus. Pada 2014, kerugian yang diderita peternak rakyat mandiri tersebut mencapai Rp7,5 triliun. “Para pembibit raksasa melampiaskan ambisinya untuk ekspansi secara berlebihan, sejak mereka menikmati kondisi perunggasan yang menguntungkan selama periode 2010-2012,” kata Singgih.

Ekspansi sangat agresif, terutama perusahaan yang sudah “go public”. Seperti PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia (JCI), PT Malindo Feedmill (MF) Tbk.

Pertumbuhan para integrator tersebut cukup tinggi, terutama PT CPI sangat luar biasa hingga hampir tiga kali lipat selama empat tahun terakhir atau rata-rata 45% per tahun. Padahal, lanjut Singgih, pertumbuhan rata-rata daya serap produk unggas nasional hanya sekitar 1,5 -2 kali pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 7,5% -12% per tahun.

Perusahaan-perusahaan raksasa tersebut, memberikan kontribusi terbesar dalam pengrusakan pasar ayam broiler. Pasokan ayam broiler nasional mencapai 64 juta ekor per minggu, sementara daya serap pasar maksimal saat ini hanya 47 juta ekor per minggu, atau kelebihan pasokan 17 juta ekor per minggu.

Kondisi tersebut mengakibatkan jumlah peternak rakyat mandiri tinggal 18% dari populasi secara nasional, sementara yang 82% dikuasai perusahan besar. “Sudah banyak peternakan ayam broiler mandiri di wilayah Sumatra, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bangkrut, akibat over supply dan kandang-kandang mereka diambil alih para integrator raksasa,” kata Singgih. (umr/ant/cnn/det/loh/lis)