Selasa, 10 Desember 2019


Diduga Pungli, Kepala SD 19 Dusun Sebude, Desa Kuala Rosan, Kabupaten Sanggau, Kalbar Terancam Dipecat

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1563
Diduga Pungli, Kepala SD 19 Dusun Sebude, Desa Kuala Rosan, Kabupaten Sanggau, Kalbar Terancam Dipecat

PUNGLI- Ketua Komite SD Negeri 19 Dusun Sebude Daniel Seden Menunjukan Bukti Pungutan Pengambilan Ijazah Yang Dilakukan Kepala Sekolah. (FOTO SUARA PEMRED/ SAIPUL)

SANGGAU, SP – Belasan wali murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 19, Dusun Sebude, Desa Kuala Rosan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, mendatangi pihak komite sekolah, Rabu (10/2).

Mereka mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh kepala sekolah (kepsek).
Kepsek tersebut dicurigai menarik iuran ilegal bagi siswa kelas I-V  senilai Rp 40 ribu per siswa.

Khusus siswa kelas VI dipungut Rp 50 ribu.
“Laporannya malam Kamis pekan kemarin. Saya bertanggungjawab menyelesaikan persoalan, karena orang  tua mempertanyakan bagaimana bisa kepala sekolah melakukan pungutan tanpa pembicaraan  terlebih dahulu,” ujar Ketua Komite SDN 19 Daniel Seden, usai menerima para wali murid itu.  

Daniel mengaku sangat prihatin atas aduan tersebut jika benar terbukti. Berdasarkan perhitungannya, kepsek hampir mengantongi pungli bernilai cukup fantastis, sekitar Rp 10 juta. Ini berdasarkan total akumulasi iuran tak resmi yang ditarik dari 200 siswa yang duduk di bangku kelas I-V dan 31 siswa kelas VI.

“Untuk menyikapi hal ini, saya bilang ke orang tua siswa bahwa kami akan menindaklanjuti laporan ini,” tuturnya.


Pasca kasus ini mencuat, pihaknya mengutus anggota komite guna menelisik dugaan pungli tersebut. Kepsek sudah diundang untuk membahas kasus secara internal  namun tidak diindahkannya.

“Saya minta singgah sebentar di rumah guna menyelesaikan persoalan itu, tetapi ditolak,” katanya. Kepsek justru berbalik meminta wali murid untuk mendatanginya. “Untuk apa saya berurusan dengan ketua komite? Para orang tua siswa yang melapor itu suruh menghadap saya,” ujar Daniel menirukan kepsek tersebut.

Atas penolakan tersebut, Daniel  mengaku sangat kecewa. Jabatannya sebagai ketua komite seolah tak dianggap. Padahal dirinya dipercaya mewakili para wali murid.
“Saya heran kenapa berani melakukan pungutan tanpa meminta pendapat komite atau orang tua,” jelasnya.

Uang hasil pungli itu, belum terdeteksi penggunaannya. “Orang tua murid itu rata-rata petani karet. Sementara harga karet saat ini kan lagi jatuh. Kasihan para orang tua harus dibebani dengan biaya yang mereka sendiri tidak tahu digunakan untuk apa,” jelasnya.


Selain mempertanyakan pungli itu, Daniel juga mengkritisi pungutan iuran ijazah oleh kepsek tersebut. “Anak saya dan anak kades sekolah di situ. Sekitar 34 siswa tamat tahun 2015 kemarin. Kepsek disarankan gunakan dana BOS untuk ijazah. Tapi ditolak dan bersikeras narik duit Rp 60 ribu per siswa,” jelasnya.

Data iuran ijazah itu, masih lengkap disimpan oleh Daniel. Ia mendesak kepsek segera mengembalikan seluruh uang hasil pungli dari kantong wali murid.
“Kalau memang tidak ada aturannya, kami minta uang dikembalikan. Terus terang,  ini menyedihkan, tanpa koordinasi dengan kami,” pungkasnya.

Kadis Ancam Pecat  Kepsek

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sanggau, Willibrodus Welly menegaskan, tidak boleh ada satu sekolah yang melakukan pungutan iuran dengan alasan apapun.

Sementara terkait dugaan pungli ini, dia mengaku belum mendapatkan laporan. “Kita belum mendapat laporan soal itu. Namun kalau itu benar adanya, berarti salah. Tidak boleh siswa dibebankan pungutan,” tegasnya.

Dia menyatakan akan segera memanggil kepsek tersebut, jika sudah ada laporan dari wali murid melalui komite sekolah. “Ya, kalau ada laporan ke saya, tetap saya panggil kepala sekolahnya untuk dimintai keterangan soal itu,” terangnya.

Larangan pungutan iuran, karena seluruh biaya siswa SD dibiayai sepenuhnya oleh negara.“Saya minta orangtua melaporlah ke saya, karena itu sudah melanggar aturan,” terang Welly.

Welly mengancam akan mencopot jabatan kepala sekolah tersebut, jika nantinya terbukti benar. “Kenapa susah-susah, kalau benar ada pungutan, kita ganti saja kepala sekolah itu. Tapi sebelumnya, kita peringati dulu,” pungkasnya. (pul/and)