Pejabat PT Telkom Pontianak Terlibat Korupsi Rp 6,6 Miliar

Regional

Editor sutan Dibaca : 2569

Pejabat PT Telkom Pontianak Terlibat Korupsi Rp 6,6 Miliar
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (telkom.co.id)
PONTIANAK, SP - Direktorat Reserse Umum Polisi Daerah Kalbar dinilai setengah hati dalam mengungkap kasus korupsi penggelembungan anggaran jasa telekomunikasi tahun 2011–2014 yang merugikan keuangan negara di tubuh Polri Rp 6,6 miliar.  

Pada 15 Oktober 2015, polisi telah menetapkan AKBP Eddy Triswoyo, Kepala Bagian Teknologi Informasi (TI) Polda Kalbar sebagai tersangka.   Saat bersamaan, ditetapkan Mochmmad Yusuf, Febri Supriadi dan Farida dari unit Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) Pontianak, sebagai tersangka dan sudah dilakukan delapan kali persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak, periode Kamis (21/1) – Kamis (25/2).  

Tamsil Sjoekoer, kuasa hukum Mochammad Yusuf, Febri Supriadi dan Farida, mengatakan, sangat menghormati langkah hukum Polisi Daerah Kalbar yang melakukan penertiban di lingkungan internal.   “Klien saya, yakni Mochammad Yusuf, Febri Surpiadi dan Farida, hanya korban. Tidak terbukti menerima uang hasil korupsi. Tapi kenapa oknum lain di PT Telkom Pontianak yang terbukti menerima kucuran uang tidak diseret ke Pengadilan Negeri Pontianak?” ujarnya, Minggu (28/2).  

Ia melihat penanganan kasus korupsi uang milik Polri hanya setengah hati, kata Tamsil Sjoekor.   Mochammad Yusuf bertindak sebagai Ketua Kopegtel Pontianak, Febri Supriadi sebagai sekretaris dan Farida sebagai manajer keuangan.  

Tiga tersangka yang sekarang sudah berstatus terdakwa, meneruskan pekerjaan Kopegtel Pontianak pendahulunya. Yakni, Ludi Giata (ketua), Rudi Sianturi (bendahara) dan Salehudin (sekretaris) sejak dua tahun silam.  

Ketika kasus mencuat ke permukaan, Ludi Giata ditarik ke Jakarta, Rudi Sianturi dipromosikan sebagai Manager Logistik PT Telkom Pontianak, dan Salehudin sebagai Kepala Kantor PT Telkom Sanggau di Kabupaten Sanggau.  

Sidang lanjutan mendengarkan kesaksian saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalbar, Ignatius Riyadi di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (25/2), ada fakta baru yang menarik.  

Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Kusno didampingi hakim Haryanta dan Harianto, bertanya kepada saksi ahli Ignatius Riyadi: apakah tiga terdakwa, Mochammad Yusuf, Febri Supriadi dan Farida, ada terima uang hasil korupsi?  

Saksi ahli Ignatius Riyadi, menjawab, “Tiga orang terdawa tidak terima uang.”   “Kalau begitu, siapa yang terima uang?” tanya Kusno, si hakim.   “Ada lima orang Yang Mulia,” jawab Ignatius Riyadi.   “Siapa nama lima orang itu?” kejar Kusno.   “Ari Safari, Tohirun, Dedi Supriadi dan Iin Rosifah,” jawab Ignatius Riyadi.  

 “Berapa jumlah uang yang diterima lima orang disebutkan itu?” kejar Kusno lagi.   “Saya tidak ingat persis. Tapi ada dalam catatan, dan sudah saya ungkapkan lebih rinci siapa menerima berapa, waktu diperika sebagai saksi ahli di Polda Kalbar,” jawab Ignatius Riyadi.  



Uner Telkom


Di PT Telkom ada yang namanya uner. Uner merupakan bagian dari PT Telkom yang menangani tagihan pelanggan dalam nilai nominal besar, seperti instansi pemerintah atau corporate.   Ari Safari, Tohirun, dan Dedi Supriadi merupakan karyawan uner PT Telkom Pontianak.  

Tagihan dari Polda Kalbar memang ditangani uner PT Telkom Pontianak, karena tagihan bisa mencapai di atas Rp 50 juta per bulan. Tohirun merupakan uner PT Telkom Jakarta.   Hasil pemeriksaan polisi mengungkap, Dedi Supriadi dan Iin Rosifah adalah pasangan suami istri. Uang hasil korupsi sempat ditransfer Dedi Supriadi ke nomor rekening milik Iin Rosifah di salah satu bank.  

Padahal Iin Rosifah bukan bagian dari Kopegtel dan PT Telkom Pontianak. Iin Rosifah hanya istri dari Dedi Supriadi.   Ari Safari, Tohirun, Dedi Supriadi dan Iin Rosifah merupakan jaringan uner PT Telkom Pontianak yang tidak terpisahkan dari kepengurusan Kopegtel Pontianak sebelumnya. Yakni, Ludi Giata (ketua), Rudi Sianturi (bendahara) dan Salehudin (sekretaris).  

“Masyarakat sekarang menunggu keberanian polisi segera menetapkan pihak terkait di PT Telkom Pontianak sebagai  tersangka. Jangan hanya mengorbankan klien saya, Mochammad Yusuf, Febri Supriadi dan Farida,” kata Tamsil Sjoekoer.  

Tamsil mengingatkan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak, agar bersikap arif dan bijaksana di dalam menangani kasus korupsi yang dituduhkan kepada Mochammad Yusuf, Febri Supriadi dan Farida.  

Kalaupun ketiganya terlibat, lanjut Tamsil, sebatas meneruskan kebijakan Kopegtel yang menjalin kerjasama dengan TI Polda Kalbar dimasa kepengurusan Ludi Giata, Rudi Sianturi dan Salehudin.  

Terus Dipantau

Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Arianto menegaskan, polisi terus memantau proses persidangan, untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.   Menurut Arianto, proses pemeriksaan berawal dari temuan Pengawasan dan Pemeriksaan Secara Khusus Inspektur Pengawasan Umum (Wasriksus Itwasum) Polda Kalbar pada Maret 2015. 

 Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto memerintahkan untuk melakukan pengusutan. Pada tanggal 15 Oktober 2015, Kabag TI Polda Kalbar, AKBP Eddy Triswoyo ditetapkan sebagai tersangka.  

Triswoyo ditetapkan sebagi tersangka, dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Modus praktik korupsi, bagian TI Polda Kalbar bekerja sama dengan Kopegtel Pontianak, melakukan penggelembungan tagihan periode 2011–2014 hingga mencapai Rp6,6 miliar.  

General Manager PT Telkom Pontianak, Bayun Royong Rohadi belum berhasil dikonfirmasi.
Surat permohonan tertulis dari Harian Suara Pemred, untuk melakukan wawancara dengan Bayun pada Jumat (26/2) siang.   Sampai berita ini diturunkan, ia belum menanggapi atau menjawab pertanyaan tertulis dari Suara Pemred. (aju/ang/hd/lis)