Pencairan Dana Desa di Kabupaten Sekadau Terancam Tertunda

Regional

Editor sutan Dibaca : 1920

Pencairan Dana Desa di Kabupaten Sekadau Terancam Tertunda
ILUSTRASI (www.jarkomdesa.com)
SEKADAU, SP – Kucuran dana pada termin pertama Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Kabupaten Sekadau, terancam tertunda. Pasalnya, 80 desa sampai sekarang belum menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes), yang merupakan syarat pencairan.

 “Sedangkan yang sudah memberikan RAPBDes nya baru 7 desa. Yakni Desa Batu Pahat, Nanga Suri, Sungai Sambang, Sunsong, Belitang II, Belitang I, dan Sebabas,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Desa, Bayu Dwi Harsono, Kamis (10/3).


Dia mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara jelas dana yang akan terkucur pada termin pertama nanti. Sebab, itu merupakan kewenangan BPKAD.
“Tetapi kelengkapan adminitrasi memang dari kita supaya anggaran itu keluar, kalau tahu secara persis datang dana dari pusat itu yang tahu adalah BPKAD, setelah kelengkapan syarat selesai semua barulah masuk ke kas desa,” ungkapnya.

Berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri RI nomor 140/334/SJ, perihal Evaluasi Pengelolaan Dana Desa TA 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Dana Desa TA 2016, yang bersifat penting di antara poin surat tersebut, melalui 3 termin yakni 40, 40, 20 persen dari anggaran yang ada.

“Sesuai dengan Permendes Nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas Dana Desa (DD) tahun 2015, yakni ada dua prioritas seperti bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.  

Sementara itu, Camat Nanga Taman, Afronsius mengatakan, pihakhya tentu akan gopoh untuk menyiapkan RAPBDes. Karena dalam pelaksanaannya harus menerapkan ketelitian supaya berdampak positif bagi pihak desa.

“Kemarin ada pertemuan di kantor camat, kondisi sementara ini memang sedang menyiapkan data yang baik, kita memang berharap ini cepat selesai sesuai dengan jadwal di kabupaten. Tetapi, teknis di lapangan kita harus berhati-hati,” ujarnya.

Menurutnya, ketika pengerjaan dilakukan terburu-buru, dikhawatirkan akan menghasilkan hal yang buruk.  Akurasi data menurutnya sangat penting untuk diperhatikan.“Karena disitu ada perhitungan, apalagi dana desa ini besar,” jelasnya.


Buat Pokja Khusus

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sekadau, Subandrio menilai perlu sebuah peraturan desa (perdes) yang mengatur APBDes. “Eksekutif harus punya Kelompok Kerja (Pokja) khususnya yang mengontrol desa-desa yang belum membuat APBDes,” ujarnya.

Menurutnya, keterlambatan ini akibat sejumlah faktor. Ke 87 desa tidak semuanya mempunyai tenaga teknis yang baik.
 “Memang SDM perangkat desa kita lemah, kita dari DPRD menyarankan juga untuk cepat juga melakukan bimtek. Saya yakin kalau itu sudah ada, kita bisa melihat kemampuannya, apalagi dalam waktu dekat sudah masuk triwulan pengeluaran anggaran,” beber politisi Nasdem itu.

 Ia menegaskan, jika kondisi seperti ini terus bergulir, maka akan berdampak kurang baik bagi penyelenggara desa. “Seperti pada penyerapan anggaran dan implementasi di lapangan. Kita mendorong kepada eksekutif agar cepat bekerja, terus berusaha mencari kendalanya dan berupaya memaksimalkannya,” pungkasnya. (akh/and)