Senin, 14 Oktober 2019


Masyarakat Anggap Musrenbang Provinsi Kalbar Hanya Seremonial

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1694
Masyarakat Anggap Musrenbang Provinsi  Kalbar Hanya Seremonial

ILUSTRASI- Integrasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Musrenbang. (slideshare.net)

PONTIANAK, SP - Sejak sepekan terakhir, Pemprov Kalbar  disibukkan dengan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi. Sejumlah pejabat pun turun ke daerah.

Mereka menyerap aspirasi pembangunan dari perwakilan masyarakat.
  Sayang, nama Musrenbang yang biasa menjadi ikon daerah untuk menyerap aspirasi langsung masyarakat ini sekarang tidak lagi populer.

Masyarakat justru apatis dengan Musrenbang, dianggap acara seremonial yang sarat dengan kepentingan politik. Mereka juga menganggap, Musrenbang sebagai acara yang dianggap membuang-buang waktu dan anggaran.  

“Saya sudah beberapa kali mengikuti Musrenbang setiap tahunnya, tapi yang dibicarakan tidak pernah ada tindak lanjutnya. Yang ada hanya urusan kepentingan pribadi baik eksekutif maupun legislatif,” tutur tokoh masyarakat Sambas, Syabas Khan.  

Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi dianggap “lips service”, karena tidak banyak aspirasi atau usulan masyarakat yang terakomodir dalam hasil Musrenbang tersebut.  

Dijelaskannya, Musrenbang merupakan kegiatan setiap tahun yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atas dasar usulan dari masyarakat di tingkat paling bawah, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek.

Namun, kegiatan tersebut sekarang dianggap hanya mencukupi syarat setiap tahun, harus dilaksanakan Musrenbang.   Syabas Khan menganggap, anggota dewan selaku wakil rakyat harusnya lebih mendominasi dan mengakomidir usulan masyarakat, dari pada kepentingan dirinya sendiri.

Apalagi sejak adanya kebijakan dana aspirasi, dewan sudah mengakar dan dijadikan ajang untuk mengatasnamakan masyarakat di daerah pemilihannya.   “Memang tidak semua anggota DPRD berperilaku seperti itu. Tapi kita melihat sendiri apa yang dilakukannya bagi rakyat, bisa dihitung dengan jari,” sindir dia.  

 Ia berkata, Musrenbang hanya dijadikan ajang pecitraan oleh segelintir oknum. Usulan masyarakat dari tingkat bawah mayoritas tidak direalisasikan. Jika, pemerintah tidak mampu mengakomodir usulan dari setiap desa, seharusnya bisa mengakomodir usulan prioritas setiap kecamatan.  

Sekjen LSM Fitra, Ucok Khadafi menilai, Musrenbang yang digelar tiap tahun oleh Pemda hanya formalitas. Ia mengatakan, “Acara yang seharusnya menjadi forum musyawarah untuk menentukan program pembangunan tahun mendatang, justru jadi acara seremonial belaka.”  

Padahal, menurut regulasinya, Musrenbang merupakan forum dialog antar pemangku kebijakan dan pemerintah, menyusun rencana pembangunan agar tepat sasaran.   Lantaran sekedar formalitas,

Musrenbang tak menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses usulan pembangunannya pun dinilai tidak datang dari bawah, sebagaimana diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008.   “Indikasinya, sebagian besar usulan proyek pembangunan tak mencerminkan kebutuhan masyarakat,” kata Ucok.

Hal itu diamini Awang Ali Akbar. Ketua Asosiasi RT se-Kota Singkawang ini menilai, Musrenbang yang dihasilkan di tingkat kecamatan maupun kota, setiap tahunnya selalu membohongi masyarakat.

Salah satunya adalah, permintaan peningkatan jalan di RT 26 RW 09, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.
"Peningkatan jalan yang kita usulkan pun hingga sekarang tak disetujui. Buruk tinggal buruk, hancur tinggal hancur," kesalnya.

Artinya, kegiatan Musrenbang hanya membuang waktu dan anggaran saja, karena setelah tahapan Musrenbang dilakukan, masih akan terjadi tarik ulur antara berbagai pihak.

"Eksekutif dan legislatif selalu ribut masalah anggaran. Kapan Singkawang mau maju?" tanyanya. Ia memberikan contoh lain, adanya proyek pipanisasi yang rata-rata dari Provinsi Kalbar. Proyek tersebut banyak merusak jalan Singkawang.

Sementara airnya tidak bisa dinikmati masyarakat Singkawang. "Itu bukannya mau membangun Singkawang, tetapi malah justru menghancurkan Singkawang," katanya.  

Anggota DPRD Kalbar, Markus Amid mengatakan, dalam mekanisme pengusulan program pembangunan, dirinya terlebih dulu mendengar berbagai aspirasi dari masyarakat. Untuk itu, para anggota legislatif turun ke setiap daerah pemilihannya (dapil). “Untuk mendengarkan aspirasi, kita turun ke konstituen saat masa reses. Dari usulan masyarakat, itu yang kita bawa untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Diakui Amid, saat ini dirinya fokus memperjuangkan aspirasi konstituennya di Kabupaten Landak. Terutama untuk pembangunan sarana rumah ibadah dan pertanian. Amid menilai, melalui Musrenbang, di situlah mestinya pemerintah benar-benar merencanakan pembangunan yang menyentuh masyarakat.

Mau tidak mau, pemerintah harus tahu, apa yang menjadi keinginan masyarakat. “Nah, kita juga mengawal ini. Kita akan sambungkan aspirasi masyarakat dengan program-program yang dimiliki instansi terkait,” tuturnya.

Butuh Perhatian
Warga Ketapang, Radjiman meragukan efektivitas Musrembang. “Sudah bertahun-tahun jalan kami rusak. Kami sudah usulkan di Musrenbang tingkat desa. Ini  jalan milik provinsi. Buktinya, sampai sekarang tu belum pernah diperbaiki,” tutur Radjiman, kemarin.
 

Ia mencontohkan, seperti Jalan Provinsi Pelang-Tumbang Titi di Ketapang. Saat ini kondisinya berlubang dan berlumpur. Otomatis para pengendara yang melintas kesulitan melintasi jalan tersebut.

"Bahkan, di ruas jalan di Indotani, ada yang ditanami warga keladi dan pohon pisang," tutur Radjiman. 


Selain infrastruktur jalan, ada pula dengan masalah air bersih, banyak daerah belum mampu melayani 100 persen air bersih bagi warganya.   “Air di tempat kami sering keruh.  Jadi kita tidak bisa menggunakannya untuk konsumsi karena takut sakit," kata Hadi, warga Jalan Arif Rahman Hakim, Desa Banjar, Kecamatan Benua Kayong, Ketapang.  

Ia berharap, PDAM Ketapang serius menyikapi keluhan masyarakat. Apalagi air merupakan kebutuhan sehari-hari. Jika air keruh atau tidak layak konsumsi, tentu dapat berdampak negatif bagi kesehatan.

"Kita minta Pemkab anggarkan dana untuk peningkatan pelayanan air bersih. Kalau daerah tidak ada dana, minta dana ke provinsi atau pusat,” tuturnya.
 

Apalagi, di Ketapang selain air keruh, banyak warga belum terlayani pemasangan pipa air. Lukman (42) warga Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan, mengaku hingga saat ini sudah puluhan tahun di rumahnya bahkan di tempatnya belum mendapatkan aliran air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ketapang.

Hal itu, membuat ia dan warga lainnya, kesulitan ketika kemarau panjang melanda dan sumur mereka kering. Untuk itu, ia berharap PDAM dapat masuk ke tempatnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan, Musrenbang merupakan tahap awal dalam pembangunan suatu daerah. Melalui forum ini diharapkan dapat menampung program pembangunan.

“Jika memang masih ada yang kurang dalam pembahasan, harus dibahas melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tuturnya.

Ia pun menyadari, Musrenbang tingkat provinsi pasti ada aspirasi masyarakat yang tidak tertampung. Itu karena kemampuan APBD provinsi masih sedikit. “Per tahun hanya Rp 2 -3 triliun saja,” paparnya.  (umr/jee/teo/loh/lis)