Gubernur Kalbar Cornelis Kecewa UNBK Bermasalah

Regional

Editor sutan Dibaca : 1542

Gubernur Kalbar Cornelis Kecewa UNBK  Bermasalah
Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, didampingi Wali Kota Pontianak Sutarmidji, meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMAN 1 Pontianak, Senin (4/4). SUARA PEMRED/YODI RISMANA
PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar, Cornelis kecewa penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) serentak di Kalbar bermasalah.

Seperti jaringan internet lelet dan adanya pemadaman listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). 
  “Di Kota Pontianak saja, sinyal 4G saja masih lelet. Bahkan di daerah tertentu jaringan internetnya hilang,” tutur Cornelis, saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMAN 1 Pontianak, Senin (4/4).

Di SMA favorit tersebut, Cornelis didampingi Wali Kota Pontianak, Sutarmidji.   Menurut Cornelis, permasalahan ini menjadi tantangan pemerintah ke depan, bagaimana masalah telekomunikasi ini bisa merata.

Apalagi komunikasi bukan lagi barang mewah, tapi sudah jadi kebutuhan.   Cornelis berkata, pelaksanaan UNBK sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, Pemprov Kalbar ke depan, tidak memiliki keterbatasan akses telekomunikasi.  
“Minimal akan ada perencanaan, tahun ini berapa yang akan dibangun,” tuturnya.  

Apa yang dikatakan Cornelis benar terbukti. Selain internet lelet, di daerah, listrik byarpet masih menjadi masalah klasik. Seperti pelaksanaan UNBK di Kabupaten Kayong Utara. Saat siswa belajar jelang UN atau pas melaksanakan UN perdana berlangsung, Senin (4/4), listriknya byarpet

 Sebut saja Nisa. Siswi peserta UNBK mengatakan, ia terpaksa menggunakan lampu penerangan seadanya untuk belajar, dan mempersiapkan perlengkapan ujian karena listrik padam.
"Untung di sekolah ada gensetnya, jadi masih bisa ikut ujian. Kalau mau matikan listrik, kalau bisa jangan saat belajar malam atau pas ujian," kata Nisa.

Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara (KKU), Sukardi MM menyayangkan ketidaksiapan PLN dalam mengantisipasi padamnya listrik pada saat ujian nasional, baik malam hari saat jam belajar, atau saat ujian tengah berlangsung.

"Ini bentuk ketidaksiapan PLN, padam tidak pada waktu dan tempatnya, apalagi anak-anak sedang Ujian Nasional," kata Sukardi.

Pihaknya akan menjadikan pengalaman padamnya listrik yang berulang pada saat pelaksanaan UN, untuk memanggil PLN guna mendapat kejelasan kendala yang terjadi.

Bupati KKU, Hildi Hamid mengatakan, dirinya tidak bisa berbuat banyak akibat pemadaman listrik oleh PLN, saat jelang dan pelaksanaan UN.

"Kayong Utara masih bergantung dengan listrik dari Ketapang. Apalagi jaringan dari Ketapang ke Kayong Utara masih tegangan menengah, dan masih banyak kemungkinan padam," kata Hildi Hamid.  

Pontianak Aman

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji belum menerima laporan gangguan dalam pelaksanaan UN di Kota Pontianak. Pihaknya sudah terjun langsung ke beberapa sekolah sejak Minggu (3/4) malam, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.  

Sutarmidji memastikan, semua peserta UN di Kota Pontianak mengikuti UN dengan jujur. Apalagi ada pengawas ujian, dan setelah selesai ujian lembar jawaban UN langsung dimasukkan ke amplop dan disegel.  

“Soal beredarnya kunci jawaban tiap tahun pasti ada. Jawaban ini, jawaban itu, tinggal siswa saja percaya diri,” tuturnya.  

Ia pun berharap tahun depan, UNBK bisa dilaksanakan di semua sekolah penyelenggara UN di Kota Pontianak. Hanya saja, untuk sekarang, memang ada sejumlah kendala untuk pelaksanaan UNBK.   

Misalnya saja untuk masalah perangkat, dalam aturan diperbolehkan untuk menyewa. Laptop pribadi milik siswa pun bisa dimanfaatkan untuk mendukungnya.   “Saya rasa jaringan sudah ada dan tinggal diperkuat saja. Dananya tidak mahal, untuk ganti jadi 12 GB saja cuma 16 juta,” katanya.  

Kadis Pendidikan Kalbar, Alexius Akim, menjelaskan perihal target UNBK ke depan, paling tidak terjadi penambahan 10 sekolah dari yang ada sekarang. Saat ini, baru 10 persen dari total jumlah sekolah se-Kalbar yang menyelenggarakannya.  

“SMA harus ada tambahan 10 yang UNBK tahun depan, syaratnya komputer, genset dan SDM, tanpa itu akan sulit direalisasikan,” ujarnya.  

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar, Clarry Sada yang ikut memantau pelaksanaan UN di Melawi menegaskan, agar pihak sekolah bisa lebih jujur dalam penentuan kelulusan hasil UN. “Karena kelulusan ditentukan oleh sekolah. Sehingga yang sangat penting adalah kejujuran guru,” ujarnya.

Dia berharap, nilai-nilai siswa tak perlu dikatrol atau ditambahi. Kemampuan anak-anak bervariasi, sehingga terkadang nilai bisa tak maksimal dalam UN. Sekolah tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam POS UN.

Menurutnya, proses belajar mestinya dilakukan dengan baik, dan kelemahan siswa bisa terdeteksi sejak dini oleh guru. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus oleh guru. Baik dalam proses belajar sehari-hari, hingga dalam ujian sekolah atau try out.
“Masalah lainnya yang juga menyebabkan anak tak maksimal dalam hasil UN adalah, guru yang mengajar tidak sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.

Kasus ini banyak terjadi di daerah yang mengalami kekurangan guru. Hal itu bisa mempengaruhi kelulusan murid.  
Berdasarkan data per 27 Februari 2016, UN serentak ini akan diikuti 60.379 siswa, dengan 36.736 siswa SMA/MA, 16.372 siswa SMK dan 7.271 siswa Paket C.  

Sementara, untuk UNBK akan dilaksanakan di 24 SMK dan 3 SMA yang tersebar di Kalbar, kecuali Kabupaten Melawi. Kota Pontianak menjadi kota dengan sekolah paling banyak penyelenggara UN Berbasis Komputer dengan total delapan sekolah. (bls/eko/ant/loh/lis)