Gubernur Kaltim Secara Terbuka Menuntut Otsus di Kalimantan

Regional

Editor sutan Dibaca : 1474

Gubernur Kaltim Secara Terbuka Menuntut Otsus di Kalimantan
Gubernur Kaltim Awang Faroek didampingi Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf saat memotong pita tanda diresmikannya Expo Erau 2014, Minggu (15/6) di halaman parkir Stadion Rondong Demang, Tenggarong. (Irwan/news.kutaikartanegarakab.go.id))
OTONOMI Khusus (Otsus) di Kalimantan, pertama kali secara terbuka paling kencang digelindingkan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak.  

Pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, memperingati ulang tahun ke-58 Provinsi Kalimantan Timur, Kamis, 8 Januari 2015, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, secara terbuka menuntut otonomi khusus.
 

“Di tengah keterbatasan, Kalimantan Timur terus berjuang. Masyarakat Kaltim sendiri yang memperjuangkan otsus untuk kesejahteraan,” kata Awang dengan nada meninggi.  

Awang kemudian terisak-isak, dan merinci keterbatasan Kaltim yang menjadi derita masyarakat.   “Kalimantan Timur masih banyak kurangnya, keterbatasan listrik Kalimantan Timur, pendidikan belum berkualitas, infrastruktur tidak sempurna. Seharusnya tidak ada pengangguran dan kemiskinan,” ungkap Awang, terbata-bata.  

Sembari menyeka air matanya, Awang mengatakan jika selama ini pembangunan Kalimantan Timur harus melewati tahap yang tidak sebentar. 
 
“Memang pembangunan Kalimantan Timur memang sudah berubah. Tapi ini merupakan akumulasi pembangunan selama 58 tahun. Tidak sebentar. Seharusnya, di usia 58 tahun saat ini, Provinsi Kalimantan Timur sudah menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua,” sebut Awang.  
Segala keterbatasan itulah, lanjut Awang, yang akhirnya mendorong Kalimantan Timur menuntut otonomi khusus.  

Padahal, kata Awang, sebagai penghasil sumber daya alam (SDA) yang besar, Kalimantan Timur mampu memberi pemasukan besar bagi pemerintah pusat. Namun, yang terjadi tidak ada keadilan untuk Kalimantan Timur.  

“Sekarang di Kalimantan Timur, kita hanya tinggal menunggu bencana saja. Bagaimana tidak? Kaltim berada di peringkat empat Indonesia, sebagai penghasil emisi gas rumah kaca. Masyarakat kita hanya melihat eksploitasi sumber daya alam. Lingkungan kita rusak, kita tidak dapat apa-apa. Kita lihat saja, sekarang ini banjir dan longsor sudah menghantui,” ungkap Awang.  

Awang kemudian membandingkan Kalimantan Timur dengan Papua dan Aceh. “Coba lihat Papua dan Aceh, keduanya menikmati bagi hasil migas sebesar 70 persen. Tapi Kalimantan Timur hanya menuntut bagi hasil 20 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan. Cuma itu,” sebut Awang.  

Dengan kondisi yang tidak sehat, Awang kembali merinci, Product Domestic Brutto (PDRB) Kalimantan Timur 2014 mencapai Rp 401,7 triliun. Angka tersebut lebih sedikit dari tahun sebelumnya, karena Kalimantan Utara sudah memisahkan diri.  

“Sedangkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 yang diterima Kalimantan Timur hanya sebesar Rp27 triliun. Apakah ini adil untuk Kalimantan Timur?” tanya Awang kembali menangis.  

Melihat Gubernur Awang menangis, ruang Sidang Paripurna, di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menjadi hening. 

 Dokter Rachim Dinata, yang menjadi Ketua tim dokter kesehatan Awang, terpaksa naik ke mimbar untuk menenangkan Awang. Namun tak kuasa menahan emosi, Awang terus histeris menangis.  

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Mukmin Faisjal, yang duduk bersebelahan dengan Awang memberikan tisu agar orang nomor satu di Kaltim itu berhenti menangis.  

Tapi Awang terus saja menangis, 20 menit lamanya sembari berpidato Awang kemudian meminta masyarakat Kalimantan Timur untuk mendukung otonomi khusus.  

Sebelum itu, Awang Faroek Ishak, meminta maaf karena di HUT Kalimantan Timur yang ke-58, dia malah menangis. “Mohon maaf, saya terbawa emosi sampai menangis. Kita harus lanjutkan otonomi khusus,” ujar Awang  Faroek Ishak di akhir pidatonya.  

Ketidakadilan ekonomi inilah yang menjadi pemicu Rapat Kerja Nasional Majelis Adat Dayak Nasional (Rakernas MADN) I Tahun 2016 di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (8/4/2016), mendesak diberlakukan otonomi khusus pada lima provinsi di Kalimantan.  

Masyarakat Suku Dayak bersama etnis lainya di Kalimantan, hanya menjadi penonton di dalam pemanfaatan SDA di Kalimantan.   Ironisnya saat bersamaan praktik penjarahan kawasan hutan untuk kepentingan korporasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan secara tidak prosedural periode 2009 – 2015 mencapai 17,243 juta hektar.  

Anton Wijaya, peneliti dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA), menjelaskan, total kerugian negara di lahan yang dijarah seluas 17,243 juta hektar tembus di angka Rp30 triliun, dengan rincian kerugian negara per tahun periode 2009 – 2015, antara Rp2,1 triliun hingga Rp 6 triliun.  

Luas Kalimantan mencapai 53,544 juta hektar, meliputi kawasan hutan (hutan produksi, suaka alam, hutan lindung dan tanam nasional) mencapai 39,207 juta hektar. 

 Logika sederhana saja dari luas Kalimantan 53,544 juta hektar, dikurangi kawasan hutan 39,207 juta hektar, mestinya kegiatan ekonomi non konservasi hanya diperbolehkan di lahan seluas 14,336 juta hektar.  

Nyatanya izin pertambangan di Kalimantan periode 2009 – 2015 tembus 18,356 juta hektar, perkebunan kelapa sawit 13,223 juta hektar, Hutan Tanaman Industri (HTI) 4,982 juta hektar, dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 10,917 juta hektar.  

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Ahmad Sabran, mengatakan, apabila ketidakadilan ekonomi dibiarkan berlarut-larut, sangat berpotensi menumbuhkan gejolak sosial di kalangan masyarakat lokal, terutama masyarakat Suku Dayak.  

Diungkapkan Sabran, untuk mengeliminir potensi gejolak sosial, Rakernas MADN I Tahun 2016 di Pontianak, merekomendasikan, setiap Kepala Keluarga (KK) warga Dayak di wilayah pedalaman dan perbatasan, wajib memiliki 5 hektar lahan yang sertifikasinya difasilitasi pemerintah.  

Menurut Sabran, kewajiban dimaksud dengan mencontoh Provinsi Kalimantan Tengah yang sekarang sudah dilengkapi Peraturan Daerah (Perda). Diharapkan empat provinsi lain di Kalimantan, bisa mengadopsi langkah yang sudah ditempuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.  

Dikatakan Sabran, penolakan terhadap program transmigrasi, didasarkan pula terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah pusat. Warga pendatang langsung mengantongi sertifikat tanah empat hektar tiap KK dan lahan sudah siap digarap, tapi warga Suku Dayak sama sekali tidak diperhatikan.  

“Masyarakat Suku Dayak di Kalimantan, menuntut program pembangunan berkeadilan. Kami bukan anti pendatang, tapi warga Dayak berhak menuntut perlakuan sama dari pemerintah. Ini yang membuat kami menolak keras Program Transmigrasi,” ujar Sabran.  

Sekretaris Jenderal MADN, Yakobus Kumis, mengatakan, dibutuhkan moratorium total berbagai perizinan pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan.

Bagi usaha perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang sudah habis masa berlakunya, supaya tidak diperpanjang lagi.  

“Lahan bekas Hak Guna Usaha yang pernah dimiliki perusahana koorporasi, agar diserahkan kepada komunitas warga lokal, terutama Suku Dayak,” kata Yakobus. (aju/pas/ant/det)