Kamis, 19 September 2019


MADN Desak Berlakukan Otsus di Kalimantan

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1501
MADN Desak Berlakukan Otsus di Kalimantan

Pulau Kalimantan- (gis.pusair-pu.go.id)

PONTIANAK, SP-Pernyataan sikap mendesak diberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) di seluruh wilayah di Kalimantan, terungkap  dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Adat Dayak Nasional (Rakernas MADN) di Pontianak, dianggap lebih bersifat elitis,  apabila tidak ditindaklanjuti konsep yang jelas.  

Mestinya, untuk memberlakukan Otsus di Kalimantan, pemangku kebijakan  segera menggalang dukungan secara masif dan terstruktur dengan komponen masyarakat etnis lain di Kalimantan.
Sebaliknya, bila itu tidak dilakukan, maka tuntutan Otsus, tidak lebih dari sekedar alat tawar politik di kalangan elit Suku Dayak dengan Pemerintah Pusat.
 

Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun Suara Pemred, dengan praktisi adat Suku Dayak, Tobias Ranggie, Tim Advokasi dan Bantuan  Hukum  Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Yohanes Nenes dan pemuka masyarakat Dayak Uud Danum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Yohanes Napa Irang Awad, Minggu (10/4/).  

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, menilai apabila Otsus bisa diwujudkan, maka percepatan pembangunan yang berkeadilan di Kalimantan, bisa segera terwujud, terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan.  

Ketua Majelis Adat dan Budaya Melayu (MABM) Provinsi Kalimantan Barat, Chairil Effendy, menegaskan, “Masih melihat dulu formulasi Otsus yang digelindingkan, sebelum menyatakan sikap mendukung atau tidak.”  

Chairil mengatakan, pada prinsipnya wilayah Kalimantan terlalu luas, masyarakatnya juga plural dari aspek anthropolois, historis, dan sosiologis. Dengan kondisi yang kompleks itu, solusinya bukan pada Otsus, melainkan memendekkan rentang kendali pemerintahan dan mengintensifkan pendampingan kepada masyarakat.  

“Itu berarti Kalimantan Barat, misalnya, harus dimekarkan. Idealnya Kalimantan Barat jadi tiga provinsi, tapi yang mendesak sekarang dijadikan dua provinsi,” kata Chairil Effendy.  

Tobias Ranggie, praktisi hukum di Pontianak, mengatakan, tuntutan Otsus di dalam Rakernas MADN, bagaikan melempar bola panas,  yang pada akhirnya bisa membakar diri sendiri, apabila tidak digelindingkan dengan baik dan benar.  

Dikatakan Tobias, selagi dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagian besar masyarakat di Kalimantan, dijamin setuju dengan pemberlakuan Otsus.  

“Tapi mesti jelas konsepnya, sehingga saat diusulkan kepada pemerintah pusat, sudah ada rancangan bahasannya. MADN, apapun alasannya, mesti bertanggungjawab untuk segera merealisasikan pernyataan sikap tuntutan Otsus, dengan menggalang dukungan dan merangkul semua pihak,” kata Tobias.  

Tobias mengatakan, salah satu pihak yang mesti segera dirangkul, adalah Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), asal pemilihan Provinsi Kalimantan Barat.  

Oesman Sapta, lanjut Tobias, merupakan salah satu tokoh sentral Kalimantan yang berpengaruh serta memiliki hubungan dekat dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sehingga suaranya menjadi sangat didengar di lingkungan Pemerintah Pusat.  

Yohanes Nenes, mengharapkan, tuntutan Otsus ditindaklanjuti dengan membentuk badan pekerja di tiap-tiap provinsi, untuk menginventarisir semua masalah, serta merangkul segenap komponen masyarakat, agar seia dan sekata di dalam menentukan masa depan Kalimantan.  

Diungkapkan Nenes, posisi Cornelis sebagai Presiden MADN, menjadi sangat strategis di dalam memperjuangkan Otsus, tapi mesti mampu diimbangi dengan kinerja yang baik dan aplikatif pengurus lengkap MADN periode 2015 – 2020.  

“Idealnya Otsus Kalimantan minimal formulasinya diwujudkan paling lambat dalam dua tahun mendatang, seiring dengan masa jabatan Cornelis sebagai Gubernur Kalimantan Barat yang tinggal dua tahun lagi,” ujar Nenes.  

Yohanes Nenes, mengatakan, apabila Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis yang mengakhiri jabatan selama dua periode per 14 Januari 2018, tapi formulasi Otsus tetap tidak terlihat, maka perjuangan strategis dimaksud, menjadi sangat sulit direalisasikan.  

Nenes memprediksi, kalau Cornelis sudah tidak lagi menjadi Gubernur Kalimantan Barat, maka dengan sendirinya, posisinya sebagai Presiden MADN, suka atau tidak suka, bagaikan macam ompong.  

“Ini mesti disadari, sehingga tinggal waktu dua tahun, 2016 – 2017, harus dibarengi kerja keras segenap pengurus MADN untuk bersama-sama etnis lainnya mewujudkan Otsus Kalimantan,” kata Nenes.  

Yohanes Napa Irang Awad, mengatakan, selain mewacanakan Otsus, MADN diharapkan, melakukan hal-hal prinsip yang menyangkut integritas nasional masyarakat Kalimantan.   Di antaranya menjabarkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006, tanggal 29 Desember 2006, tentang Pembakuan Nama Rupabumi.  

Menurut Napa, pembakuan nama Rupabumi, artinya mengembalikan nama tempat, jalan, sungai, pulau, wilayah, lembah, ngarai, gunung, bukit ke dalam nama yang sesuai kearifan lokal.  

Napa mengatakan, kalau saja pembakuan nama Rupabumi yang diberlakukan sekarang implikasinya masih membuat asing warga lokal, maka sulit mewujudkan integrasi nasional di kalangan masyarakat Dayak di Kalimantan.  

Setahu Napa, Sungai Barito dan Sungai Mahakam, bukan nama asli Suku Dayak di Kalimantan, sehingga mesti diusulkan untuk diubah sesuai kearifan lokal.   “Itu bisa dilakukan, sebagaimana Taman Nasional Bentuang Karimun yang sekarang disetujui diubah menjadi Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat,” kata Napa Irang Awad.  

Di bagian lain, Napa Irang, mengatakan, di dalam upaya mendukung pelestarian Jantung Borneo atau Heart of Borneo (HoB) yang sekarang sebagai komitmen Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, maka MADN mesti mendesak penerapan kurikulum budaya menanam di seluruh tingkat pendidikan di Kalimantan.  

“Melalui budaya menanam dengan menanam tanaman produktif, warga Dayak yang hidup di sekitar hutan, akan memiliki sumber mata pencaharian sendiri, sehingga tidak lagi tergiur menebang tegakan pohon di hutan,” ungkap Napa.  

Sekretaris Jenderal MADN, Yakobus Kumis, mengatakan, otsus dalam rangka percepatan pembangunan berkeadilan, terutama di kawasan perbatasan dan pedalaman.  

Yakobus Kumis mengatakan, tuntutan otsus,  salah satu dari 9 butir pernyataan sikap bersama Rakernas MADN I Tahun 2016 yang segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta.  

“Otonomi khusus pertama kali dikemukakan terbuka setelah MADN berusia 10 tahun, sebagai wadah berhimpun pengurus Dewan Adat Dayak dari lima provinsi di Kalimantan,” kata Yakobus.  

Diungkapkan Yakobus, tuntutan otonomi khusus mesti disampaikan karena selama ini program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Pusat, kurang berlandaskan rasa keadilan bagi masyarakat Suku Dayak di Kalimantan, terutama dalam partisipasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA). (aju)