Senin, 14 Oktober 2019


Akbar Tandjung Tolak Setoran Rp 20 Miliar bagi Kandidat Ketum Golkar

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1181
Akbar Tandjung Tolak Setoran Rp 20 Miliar bagi Kandidat Ketum Golkar

Ketua Steering Comitte (SC) Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid (kanan), Sekretaris SC Agung Gunanjar (tengah), dan Ketua Pemilihan SC Munaslub partai Golkar Rambe Kamarulzaman (kiri) memimpin rapat SC di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (13/4). AN

PONTIANAK, SP-  Akbar Tandjung  menolak pemberlakuan wajib setor Rp 20 miliar bagi kandidat Ketua Umum Partai Golkar ke pihak steering committee  munaslub partai tersebut.     "Terus terang saja,  itu tidak kami ketahui sebagai tokoh-tokoh Golkar. Itu gagasan  steering committee, " tegas Akbar, usai menjadi pembicara di Seminar Nasional Jejak Langkah Prof Lafran Pane di Aula Wali Kota Pontianak, Sabtu (16/4). 

 Akbar menyatakan tidak setuju atas wacana menjelang Munaslub Golkar pada 7 Mei mendatang itu. Apalagi jumlah itu dinilainya terlalu besar.

Menurutnya, jika benar harus menyetor Rp 20 miliar untuk menjadi kandidat Ketua Umum Golkar, pasti akan memunculkan pertanyaan terkait asal uang tersebut.   "Akan muncul kecurigaan yang bisa saja justru mengganggu jalannya munaslub.  Apalagi kalau anggota dewan, kan diperiksa kekayaannya. Secara umum itu tidak baik,” katanya.  

Selain itu, tambah mantan Menpora ini, wajib setor itu secara moral dan etika meurpakan sesuatu yang bertentangan dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebab, masih banyak warga negara yang dinilainya belum sejahtera.

"Hati rakyat akan tersakiti jika untuk jadi calon Ketua Umum Golkar harus menyetor uang sedemikian banyak," tambahnya.  

Menurut mantan Ketua Umum Golkar ini, jika memang munaslub tersebut  membutuhkan biaya sehingga terjadi kekurangan, maka wajar saja muncul permintaan kontribusi tersebut.
 

Namun, saran Akbar, permintaan itu harus disampaikan secara terbuka dengan menyertakan alasan-alasan yang rasional dan objektif. Hal ini supaya tidak memunculkan berbagai dugaan baik dari dalam maupun luar internal partai.  

Imbauan kepada stakeholder partai pun dinilainya bisa dilakukan agar memberi kontribusi dalam upaya memenuhi kekurangan tersebut.   Menurut Akbar,  munas memang menjadi keinginan bersama dan akan segera dilakukan. Sebelumnya Rapimnas Golkar juga sudah sepakat menggelar munas, ditambah Menkumham pun mendukung kepengurusan Golkar hasil Munas Riau.
“Munas ini perlu untuk evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Termasuk perihal kepemimpinan organisasi seterusnya,” pungkasnya.
 

Sementara itu,  Wakil Sekjen DPP Golkar, Sirajuddin Abdul Wahhab menilai, beredarnya informasi soal setoran Rp 20 miiliar itu  merupakan hal yang konyol.

"Konyol apabila informasi itu benar, apalagi itu menjadi keputusan Steering Commitee Munaslub. Kita berharap hal tersebut hanya menjadi isu belaka," ungkap Siraj kepada RMOL, Rabu (13/3).
 

Siraj mengingatkan, slogan 'Suara Golkar Suara Rakyat' harus tercermin dalam tingkah laku dan kebijakan yang diambil Partai Golkar. Partai Golkar diharapkannya jangan semakin jauh dari rakyat. Golkar harus dijadikan sebagai partai yang semakin dekat dan peduli terhadap penderitaan rakyat.

"Jangan sampai dipersepsikan oleh publik bahwa Partai Golkar adalah partainya para pengusaha, dan para pemilik modal, dan tidak ada lagi ruang bagi aktivis partai dan anak rakyat untuk berjuang bersama Partai Golkar," tegas Siraj.
 

Terpisah, analis politik dari Akar Rumput Strategic Consulting, Dimas Oky Nugroho menilai, ada sisi baik dan sisi buruk dari usulan 'sumbangan'  tersebut.
   
"Kalau ini sebagai konsensus untuk mengatur internal sendiri dalam mencegah money politics, sah-sah saja. Untuk sekaliber Golkar, dana Rp 20 miliar itu bukan apa-apa. Para kader Golkar kan punya kemampuan finansial yang besar," ucapnya.

Namun sisi buruknya, format tersebut tidak bisa menjamin hilangnya money politics. Walau sudah setor ke panitia, bisa saja ada calon tetap nyawer ke peserta agar memperoleh suara banyak. Bisa juga peserta dari DPD-DPD melakukan obral politik kepada kandidat untuk mendapatkan akomodasi yang lebih besar lagi.

Karena itu, Dimas menyerankan dibuat agar dibuat aturan yang tegas dan keras bagi kandidat yang tetap bagi-bagi uang. "Kalau format itu diterapkan, harus ada saksi keras. Kalau masih ada yang bagi-bagi, panitia harus mengungurkan pencalonannya. Berani tidak OC dan SC melakukan itu," tantangnya.(bls/pat)