BKD Diminta Mendata Ulang PNS di Kalbar

Regional

Editor sutan Dibaca : 1354

BKD Diminta Mendata Ulang PNS di Kalbar
SANKSI ASN- (www.asn-id.org)
Pontianak, SP – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta mendata ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS), menyusul temuan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang menyatakan bahwa, terdapat 57 ribu PNS se-Indonesia yang dianggap misterius.

Satu di antara anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung mengaku heran jika memang benar BKN menemukan PNS yang tak terdata di Pendataan Ulang PNS (PUPNS) alias pegawai misterius.

Menurutnya, tentu ada sistem yang salah dari penemuan tersebut. "Kalau begitu, sistem administrasinya mesti diperbaiki," katanya, Kamis (21/4).

Ia berharap, penemuan 57 ribu PNS yang dianggap misterius itu, mesti ditindaklanjuti. Ia khawatir, penemuan tersebut terjadi juga pada PNS di Kalbar. "Ini hal yang krusial.
BKD Kalbar juga mesti melakukan PUPNS juga. Jangan sampai ada PNS yang tak terdata atau bahkan tak jelas statusnya," ucapnya.

Direktur Sahabat Institute, Achmad Syahril menuturkan, jika BKN ataupun BKD menemukan PNS yang tidak masuk dalam PUPNS, bisa jadi saat mendafatar ulang pegawai yang bersangkutan, tidak menguasai cara melakukan pendaftaran secara online.

"Kalau pegawai itu usianya tua dan tidak menguasai aplikasi pendaftaran, ya wajar kalau tidak bisa masuk data base online, karena tak paham menggunakan komputer," katanya.

Selain itu, faktor lain yang bisa membuat PNS tidak terdata lantaran keberadaan pegawai tersebut jauh dari jangkauan jaringan internet. Seandainya yang mendaftar banyak, maka bisa jadi akses pendaftaran akan maintenance. "Jika berada di daerah yang tidak terjangkau jaringat internet, tentu akan sulit melakukan PUPNS. Begitu juga kalau sedang gangguan jaringan," tuturnya.

Data Ulang 
 Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sintang, Aang menduga, PNS "misterius" tersebut, tak menutup kemungkinan juga berkeliaran di kabupaten Sintang.

Dari isu tersebut, sesuatu yang dikhawatirkan  adalah, adanya oknum PNS bermasalah atau dipecat, namun hal itu tak di laporkan ke pemerintah pusat, dan gajinya terus mengalir. Sementara oknom itu, sudah tak bekerja sebagaimana mestinya.

"Itu bisa saja terjadi. Ini yang kita khawatirkan, dan tentu merugikan negara," katanya.

Oleh sebab itu, Aang pun meminta, pihak BKD Sintang untuk melakukan penyisiran, guna memastikan supaya semua PNS di Kabupaten Sintang, jelas keberadaannya, dan semua bekerja melaksanakan tanggung jawab.

"Ini harus ditindaklanjuti oleh BKD, khusus di Sintang, tentu pihak terkait harus memastikan semua PNS bertugas dengan jelas, menjalankan kewajibannya sebagai aparatur negara," pintanya.


Sebelumnya, BKN menemukan 57 PNS di seluruh Indonesia yang terdaftar dalam database terdahulu, tetapi tidak jelas keberadaannya alias 'misterius'. Hal yang membuat khawatir ialah, diduga selama uang gaji yang mengalir ke rekening PNS 'misterius' itu, merugikan keuangan negara.

"Sekarang tinggal 57 ribu (PNS). Statusnya enggak jelas. Orangnya ada atau enggak?" ucap Kepala BKN, Bima Haria Wibisana.

Bima menyebutkan, terbongkarnya jumlah 57 ribu PNS 'misterius' itu, bermula saat BKN melakukan PUPNS yang berlangsung sejak setahun terakhir. Para PNS wajib mendaftar atau registrasi secara individu, via aplikasi e-PUPNS.

"Awalnya 93 ribu yang enggak ada, kami sisir lagi. Ternyata ada sudah pensiun, tapi datanya masih ada. Pensiunnya atas permintaan sendiri, tidak tercatat di BKN,” ujarnya.


Bila PNS pensiun secara normal, pasti tercatat karena BKN membuat surat keputusannya, ada pertimbangan teknisnya. Tapi kalau mereka pensiun sendiri, hal itu harus dibersihkan.

Bima mengaku tidak ingat soal daerah mana yang paling banyak jumlahnya berkaitan 57 ribu PNS 'misterius'. Keberadaan PNS itu bukan hanya berdinas di daerah-daerah saja, tetapi banyak juga bertugas di kementerian.

"Di perguruan tinggi negeri saja dari total 120 ribu orang (PNS), masih ada lima ribu orang yang enggak jelas," ujar Bima.

Pihak BKN masih mencari tahu keberadaan 57 ribu PNS berstatus tak jelas, tapi terdaftar di data sebelumnya.

“Melalui data tersebut, daerah sudah tahu kalau orang itu tidak ada atau tak pernah hadir. Datanya sudah stagnan atau tak bergerak lagi, kalau mau memberikan gaji harus dilihat,” ujarnya.

Dia mengilustrasikan, rata-rata gaji PNS mencapai Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, jika ada 50 ribu PNS dengan gaji Rp 2 juta, satu bulan artinya Rp 100 miliar atau satu tahun Rp 1,2 triliun.

Ia menjelaskan, saat ini di seluruh Indonesia, terdapat 4,5 juta orang PNS.
Penerimaan Dihentikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan, kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengangkatan PNS pada tahun ini masih diberlakukan.

Mengingat dari sekira 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia dan 200 kabupaten/kota masih menggunakan dana APBD 50 persen untuk pegawai. ''Hal tersebut tentunya untuk mengurangi biaya belanja pegawai,'' kata Yuddy di Provinsi Bengkulu, Kamis (21/4).

Ia mengatakan, tiga tahun ke depan ditargetkan 1 juta orang pegawai bakal dirumahkan dari seluruh Indonesia.

Yuddy menambahkan, salah satu penyebab belum baiknya kinerja birokrasi adanya faktor kelembagaan yang belum tepat fungsi dan ukurannya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Ia minta kepada pemerintah daerah untuk melakukan audit organisasi.

Sementara itu, Kepala BKD Kalbar, Kartius belum bisa dikonfirmasi, terkait temuan adanya PNS siluman, apakah ditemukan di Kalbar. (umr/abd/ant/det/cnn/lis)