Senin, 16 Desember 2019


Bupati Gidot Optimis Pembangunan Kabupaten Bengkayang Maju

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 2239
Bupati Gidot Optimis Pembangunan Kabupaten Bengkayang Maju

Bupati Bengkayang Suryadman Gidot. . (antara.com)

BENGKAYANG, SP - Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, merasa optimis menuju arah pembangunan Kabupaten Bengkayang maju tahun 2021, dengan terwujudnya masyarakat sejahtera, cerdas, sehat dan berdaya saing.  

Hal itu dikemukakan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, Selasa (26/4), menyambut Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Bengkayang ke-17, Rabu (27/4) atau hari ini.   “Usia tujuh belas tahun, sudah sangat siap bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berpacu dengan waktu untuk maju di dalam berbagai aspek pembangunan,” kata Gidot.  

Menurut Gidot, menuju Kabupaten Bengkayang maju tahun 2021, merupakan penjabaran teknis visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang periode 2016 – 2021.  

 Visi Kabupaten Bengkayang maju 2021, tindaklanjut Kabupaten Bengkayang baru 2015, sebagai penjabaran teknis visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang periode 2010 – 2015.  

Gidot mengatakan, keberhasilan yang telah dicapai, tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, terutama para pendahulunya Jacobus Luna, Bupati Bengkayang periode 1999 – 2010 dan Moses Ahie, Wakil Bupati Bengkayang, 2000 – 2005.  

Sebelum menjadi Bupati Bengkayang periode 2010 – 2021 berpasangan dengan Agustinus Naon, Wakil Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, dicatat sebagai Wakil Bupati Bengkayang periode 2005 – 2010.  
Para senior saya telah meletakkan landasan yang cukup kuat di dalam membangun Kabupaten Bengkayang,” kata Gidot.  

Diungkapkan Gidot, salah satu tolok ukur keberhasilan, sehingga optimis menuju Kabupaten Bengkayang maju tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat drastis yang sedianya ranking 11 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010, menjadi rangking 4 pada tahun 2016.  

Mengacu kepada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkayang tahun 2015, menurut Suryadman Gidot, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkayang atas dasar harga berlaku terakhir Rp5,061 juta dan meningkat Rp6,56 juta tahun 2014.  

PDRB Kabupaten Ketapang atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2013 Rp4,229 juta pada tahun 2014.  
“Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, perekonomian Kabupaten Bengkayang 2014 sebesar 4,02 persen,” kata Gidot.  

Dampak perkembangan perekonomian nasional yang semakin membaik, pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) cukup mengesankan dalam tiga tahun terakhir.  

Apabila APBDP Kabupaten Bengkayang tahun 2014 sebesar Rp749,976 miliar, APBD-P tahun 2015 senilai Rp972,768 miliar, maka APBD murni 2016 tembus Rp1,034 triliun.  

Sumber pendapatan Kabupaten Bengkayang, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU).  
“PAD terbesar Kabupaten Bengkayang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan,” ujar Gidot.  

Kemajuan yang telah dicapai pula, ujar Gidot, berkat dukungan maksimal semua pihak, baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat yang sangat respons terhadap pembangunan yang dijabarkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.  

“Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Pelayanan kepada masyarakat mesti terus ditingkatkan, agar distribusi anggaran pembangunan, betul-betul dirasakan berbagai lapisan masyarakat,” ungkap Gidot.  

Diungkapkan Gidot, untuk sukses mencapai Kabupaten Bengkayang maju, salah satu skala prioritas ditangani, infrastruktur dan pembangunan Sumber Daya Danusia (SDM).   Infrastruktur, kata Gidot, merupakan kebutuhan utama.

Faktor pendorong kebutuhan infrastruktur, antara lain adanya pertambahan penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat.   “Terutama untuk kebutuhan pokok, antara lain makanan, pakaian, dan perumahan. Maka dari itu pemenuhan sarana prasarana sangat diperlukan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat,” ujar Gidot.

Pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur.
  Khusus infrastruktur jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan.  

“Pembangunan jalan paralel di sepanjang perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengedepankan Detasemen Zeni Tempur TNI AD, ternyata sangat efektif, efesiden, murah dan cepat,” kata Suryadman Gidot.  

Menurut Gidot, Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu dari lima kabupaten di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, merasakan manfaat langsung pelibatan Detasemen Zeni Tempur TNI AD di dalam membangun jalan paralel di perbatasan.  

Gidot mengatakan, panjang perbatasan di wilayah Kabupaten Bengkayang mencapai 72 kilometer dan sekarang pembukaan ruas jalan dilakukan Detasemen Zeni Tempur TNI AD tengah berjalan sekitar hampir dua tahun.  

“Semuanya lancar-lancar saja. Saya sekarang tengah meminta pendapat kepada otoritas berwenang, agar khusus pembangunan jalan dan jembatan, di luar kawasan perbatasan, kalau bisa, cukup menggandeng Detasemen Zeni Tempur TNI AD,” ungkap Gidot.  

Diungkapkan Gidot, alasan pelibatan Detasemen Zeni Tempur TNI di dalam membangun jalan dan jembatan, karena dijamin aman selama proyek berjalan dan kualitas pekerjaan sudah tidak diragukan lagi.  

Gidot menuturkan, koordinasi dengan TNI AD akan lebih mudah jika dilibatkan di dalam membangun jalan dan jembatan, karena Detasemen Zeni Tempur Kodam XII/Tanjungpura, sudah memiliki markas di Kabupaten Bengkayang.  

Di bidang pembangunan SDM, Kabupaten Bengkayang, banyak mengirim mahasiswa tugas belajar di berbagai perguruan tinggi, baik di Pontianak, Jawa hingga Bali.   “Mahasiswa tugas belajar dipersiapkan menjadi guru, dokter. Khusus calon dokter hewan, dari 15 mahasiswa tugas belajar, 7 orang di antaranya telah menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor,” kata Gidot.  

Mensikapi regulasi terbaru, Pemerintah Kabupaten Bengkayang, mengkhawatirkan nasib 220 tenaga Guru Kontrak setelah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diserahkan penangannya kepada Pemerintah Provinsi.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, digariskan per 1 Januari 2017, penanganan SMA dan SMK beserta mobilisasi guru menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.  

Dituturkan Gidot, ada 4.333 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bengkayang. Sebagian besar PNS sebagai guru. Khusus guru kontrak mencapai 220 orang, dan sebagian di antaranya berupa guru kontrak yang diperbantukan di SMA dan SMK.

 “Penggajian tenaga Guru Kontrak selama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang,” kata Gidot.  

Menurut Gidot, seluruh guru kontrak di Kabupaten Bengkayang, sebagian besar dari mereka yang pernah mengikuti tugas belajar yang dibiayai APBD Kabupaten Bengkayang.  

Setelah tamat, para penerima beasiswa, langsung dipekerjakan ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bengkayang, sambil menunggu formasi penerimaan PNS baru.  

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Agustinus Yan, mengatakan, di satu sisi, beban keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, relatif ringan dengan diserahkan penanganan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 1 Januari 2017.  

Masalahnya kemudian, ujar Agustinus, siapa nantinya yang akan menggaji Guru Kontrak di Kabupaten Bengkayang yang jumlahnya mencapai 220 orang yang bekerja di SMA dan SMK.

 “Mestinya beban penggajian guru kontrak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tapi apa mampu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggaji semua tenaga guru kontrak SMA dan SMK se Kalimantan Barat?” tanya Agustinus.  

Agustinus mengharapkan ada solusi yang berpihak kepada rasa keadilan dan faktor kemanusiaan, sehubungan implikasi penyerahan kewenangan penanganan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (cah/aju)