Selasa, 17 September 2019


Ada Mafia Proyek di LPSE

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 2523
Ada Mafia Proyek di LPSE

ILUSTRASI (diskominfo.jabarprov.go.id)

PONTIANAK, SP - Kebijakan pemerintah menghapus sistem lelang manual ke sistem elektronik, tak menjamin sistem canggih ini bebas dari kecurangan dalam melayani pengadaan barang dan jasa dari pemerintah daerah.

Di Kalbar, sistem lelang E-Procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) justru dituding sudah lama terjadi, di mana petugas LPSE dianggap bermufakat jahat untuk melakukan korupsi bersama, terutama kepada distributor barang atau kontraktor dengan pihak pengguna barang.

Bahkan, pemilik proyek disinyalir banyak PNS yang merangkap sebagai kontraktor terselubung.


Sebut saja Alr, pengusaha pengadaan barang dan jasa asal Pontianak, yang enggan disebut namanya ini, menyebutkan praktik persekongkolan, antara kontraktor dan petugas LPSE itu sudah lama terjadi di tiap daerah.

Hanya saja, tak banyak pelaku usaha berani membongkar praktik yang telah merugikan keuangan negara tersebut. “Mungkin ada pelaku usaha yang berkepentingan, jadi tidak banyak yang berani membongkarnya,” tuturnya, Senin (9/5).

Ia membeberkan, sebenarnya untuk melihat sistem tender secara online ini bebas kecurangan atau tidak, bisa dilihat pada saat pengumuman pemenang tender. Kebanyakan, mereka yang menang proyek adalah mereka yang melakukan penawaran terendah.

Misalnya, ada proyek pengadaan alat kesehatan, di mana salah satu perusahaan menawarkan dengan harga rendah, tetapi dengan kualitas yang belum tentu terjamin, alias barang yang dibeli dengan kualitas rendah.

“Padahal penawaran harga tinggi, dengan kualitas bagus justru digugurkan. Alasan petugas LPSE, harga terendah bisa menghemat anggaran,” tuturnya.

Ini baru masuk sistem penawaran. Contoh kasus proses lelang LPSE yang bermasalah di Kalbar, seperti kasus pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Universitas Tanjungpura (Untan), dimana pemenang tender justru dipilih perusahaan yang melakukan penawaran terendah dengan kualitas barang rendah.

Pada akhirnya, pihak perusahaan dan panitia lelang justru telah ditetapkan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Pontianak. Heryadi, satu di antara kontraktor Sintang, mengatakan  pelaksanaan sistem lelang secara elektronik, (LPSE) memang tidak bisa dipungkiri masih banyak kekurangan  yang kadang mengecewakan.

“Bahkan, masih ada praktik 'Tuan ke Tuan' modusnya biasanya bermain  di persyaratan-persyaratan.  Sehingga orang-orang tertentu bisa digugurkan dalam proses tender,” kata Eeng, panggilan akrabnya.

Namun, memang praktik itu sulit untuk dibuktikan.
Terlepas dari itu, sistem lelang yang menggunakan sistem online tersebut, juga tidak bisa dipungkiri sudah lebih baik dari proses lelang secara manual.
"Kalau manual dulu, itu kental dengan sistem premanisme. Kalau sekarang sudah enak. Hanya saja memang masih perlu pembenahan," katanya.


Sayang, saat dikonfirmasi, Ketua LPSE Sintang tidak bisa ditemui. Sebelumnya, pada Maret 2016, Kejaksaan Negeri Sintang melakukan penggeledahan di kantor LPSE Sintang. Pengeledahan tersebut terkait lanjutan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan hand tracktor.

Petugas kejaksaan memeriksa dua ruangan yang ada di LPSE dan Pengolahan Data Elektronik (PDE).


Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sintang, Coki Sianipar mengatakan, penggeledahan LPSE tersebut dilakukannya untuk mencari dokumen baru, sesuai dengan petunjuk yang dipinta oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Sejauh ini, modus kecurangan pada LPSE memang tidak banyak terungkap. Tapi sejumlah  modus kerap tercium, yaitu dengan cara mengurangi bandwidth atau kapasitas server.


Dalam modus tersebut, peserta lelang akan kesulitan untuk mengupload dokumen penawaran. Kalau pun peserta sudah mengunggah, dokumen penawaran mereka akan cacat dan ujung-ujungnya tidak menang. Nah, untuk pemenang yang sudah ditentukan, mereka ‘dikode’ agar mengupload dokumen pada jam tertentu.

Menurut sumber Suara Pemred, praktik semacam itu sudah lama terjadi di Kalbar. Hanya belum mencuat ke permukaan, seperti di daerah lain.
Sebanyak 38 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah pakai skema online atau menggunakan E-Procurement. Namun sistem yang bertujuan menekan potensi penyimpangan ini, bukan berarti bebas dari praktik kecurangan.

Buktinya, tahun lalu ada 6 LPSE di daerah tak diizinkan melakukan transaksi pengadaan secara online. Alasannya, karena mereka sudah terbukti melakukan penyimpangan.


Dibekukan Sementara
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo mengatakan, ?tahun lalu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) terpaksa membekukan sementara transaksi di beberapa LPSE, karena terindikasi melakukan kecurangan.

"Ada 627 LPSE di seluruh Indonesia. Ada beberapa daerah yang di-suspend, Anda nggak boleh transaksi," kata Agus di Jakarta.

Ia mengatakan, modus yang dilakukan adalah mengubah server dari LPSE tersebut. Saat proses tender, LPSE yang melakukan kecurangan itu diduga dengan sengaja mengatur proses tender, dengan cara mematikan server atau bandwidth internet. LKPP bisa memonitor semua kegiatan tersebut.

"Kalau lelang itu tiga peserta, setelah jagoannya masuk, server dimatikan atau bandwidth dikecilkan, sehingga yang lain nggak bisa nawarkan," kata Agus.

Akhirnya, LPSE di daerah tersebut tak lagi diizinkan melakukan transaksi sementara. “Jadi kalau kabupaten itu mau transaksi, sekarang lewat LPSE sebelahnya," tutupnya.


Cyber War


Direktur Sahabat Intitute Achmad Syahril mengatakan, memang tidak menutup kemungkinan bahwa di suatu tender proyek rentan akan adanya permainan oleh oknum tertentu. Namun, untuk memastikan itu mestilah diperkuat dengan bukti.

"Ya, permainan seperti itu bukan sesuatu yang baru. Tapi memang tidak bisa serta merta menuduh adanya kongkalikong antara oknum LPSE dengan kontraktor. Perlu bukti yang kuat," katanya di Pontianak.

Melihat mekanisme yang ada, sistem pelelangan di LPSE lumayan canggih. Pasalnya sudah menggunakan sistem online.

Namun begitu, Syahril sempat mendengar kabar kalau untuk memenangkan suatu proyek, ada yang melakukannya dengan cara beradu strategi melalui cyber. "Itu pernah saya dengar, istilahnya cyber war. Agar kontraktor lain tidak bisa masuk ke websitenya LPSE, saat akan mengakses," sebutnya.

Terkait dengan penawaran tender, tidak mesti penawaran yang lebih tinggi itu selalu menang. Sebab, LPSE akan melihat track record para kontraktor dalam melakukan proyek.
"Tidak mesti yang tinggi penawarannya itu selalu menang. Selama mengikuti aturan dan dalam pengadaan barang contohnya, jika sesuai dengan standar, maka tidak mustahil bisa memenangkan proyek. Ya, kontraktor kan ingin cari untung," terangnya.

Kendati demikian, memang ada oknum kontraktor dan LPSE yang ingin mendapat untung besar, sehingga penawaran kecil pun dimenangkan. "Objektif saja, tidak mustahil pemenang tender dengan penawaran rendah, ternyata realitanya barang yang diadakan kualitasnya jelek. Terbukti kok, seperti proyek peningkatan jalan, tidak lama kondisinya rusak," tuturnya. (abd/umr/det/lis)