Banyak Kades di Kabupaten Melawi Takut Gunakan Dana Desa

Regional

Editor sutan Dibaca : 1689

Banyak Kades di Kabupaten Melawi Takut Gunakan Dana Desa
ILUSTRASI (merdeka.com)
NANGA PINOH, SP – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPMPD-Kesbangpol) Kabupaten Melawi mengatakan pengelolaan dana desa di daerahnya masih berpotensi terjadi penyimpangan.

“Sampai sekarang banyak kades yang tak pernah dilatih soal pengelolaan dana desa. Jadi banyak dari mereka yang tidak paham. Bahkan pengadaan barang dan jasa juga sama sekali mereka tidak tahu,” kata Junaidi, Rabu (11/5) saat  ditemui dalam sosialisasi TP4D bersama Kejaksaan Negeri Sintang.

Menurut Junaidi, masih belum jelasnya aturan,  serta minimnya pelatihan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan banyak aparatur desa,  yang kemudian akan terjerat persoalan hukum.  Selain itu, mereka juga lemah dalam penguasaan berbagai perangkat teknologi informasi.

“Tahun lalu, kalau mereka di desa mau buat jalan, ya dibuat begitu saja. Tak pakai bentuk panitia. Padahal secara aturan kan harusnya ada panitia. Kita takutnya nanti ada laporan ke kejaksaan karena melanggar aturan tersebut,” terangnya.

Junaidi memaparkan, sejak pengucuran dana desa tahun lalu, pemerintah pusat memang tidak serta merta memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna anggaran yakni kades. Begitu pula dengan pendamping desa,  yang justru baru ada pada tahun ini.

“Sekarang ada pendamping lokal desa sebanyak 66 orang. Katanya juga belum pernah dilatih. Bagaimana mereka mau mendampingi kepala desa,” keluhnya.

Akibat takut salah dalam penggunaan dana, sejumlah kepala desa tak mau menerima dana desa dengan alasan takut menggunakan atau takut masuk penjara.

“Tahun lalu ada beberapa desa yang sama sekali tak mau mencairkan dana desa karena alasan takut. Walau dana tersebut sudah ada di rekening desa,” kata Junaidi.

Terkait ihwal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Riyono Budi Santoso mengakui banyak kades tidak memahami cara mempertanggungjawabkan penggunaan dana serta teknis pelaporan.

Mereka juga diketahui belum mendapatkan bimbingan teknis yang cukup.
“Ini adalah tugas pemerintah saat menggelontorkan uang miliaran ke desa, seharusnya diiringi bimbingan dan pelatihan, bahwa dana dipergunakan untuk pembangunan,” katanya.

Pihaknya siap membantu, dan menyarankan kepada pemda agar kades ini dikumpulkan bersama pendamping desa. Sehingga kades juga paham dalam penggunaan anggaran dan tidak salah atau dipersalahkan.

“Sudah ada laporan tentang pengelolaan dana desa ini. Hanya kami masih meneliti, ada yang nilai kerugiannya sangat kecil. Karena kalau diteruskan melalui jalur pidana juga tidak efisiensi,” ujarnya.


Laporan penggunaan dana, menurutnya lebih banyak pada persoalan administratif, ketimbang niat jahat dari kades bersangkutan untuk memperkaya diri sendiri. Hanya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait laporan yang telah masuk ke Kejari Sintang. (eko/and
/sut)