Senin, 21 Oktober 2019


Gembong-gembong Kriminal di Kalbar Tantang Musyafak

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 2352
Gembong-gembong Kriminal di Kalbar Tantang Musyafak

Kapolda Jambi Brigjen Pol Musyafak, yang menggantikan Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto. (SUARA PEMRED)

PONTIANAK, SP- Desas- desus kapan pindahnya  Kapolda Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto dari Kalimantan Barat,  terjawab lewat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor ST/1314/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016.   Arief dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Manajemen (Sahlijemen) Kapolri.

Jabatannya di Polda Kalbar digantikan oleh Kapolda Jambi,  Brigjen Musyafak.
Posisi Musyafak diisi oleh Brigjen Yazid Fanani, Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri.
"Kapolda Kalbar dapat promosi bintang dua," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Jakarta, Jumat (27/5).

Sejak dua tahun tongkat mandau satu di pegang Kapolda Arief,  sempat terjadi pro dan kontra kepentingan. Arief dinilai berani melawan arus dengan menyikat segala bentuk kejahatan, dan bisnis besar yang dibekingi aparat, pejabat dan pengusaha hitam.

Mulai dari perdagangan ilegal antar negara, minyak siluman, tambang, hingga mafia tanah. " Semua beliau sikat termasuk anggota yang terlibat narkoba, termasuk anak  buahnya di tes urine  dan diumumkan ke publik," kata Joko Susanto, aktivis anti narkoba Kota Pontianak.
 

Dari penelusuran Suara Pemred dilapangan, berita pindahnya Kapolda Arief sudah diketahui  banyak orang dan menyebar pada hari Jumat malam. 
"Hampir semua orang mendikusikan perpindahan itu, diberita online Jakarta sudah menyebar.
Padahal koran lokal, Sabtu pagi kemarin belum terbit, kita semua sudah tau," ungkap Denny Purwanto, Ketua Harian Generasi-AK.  

Dari pengamatan Suara Pemred di sejumlah media sosial,  sebagian besar masyarakat sangat berharap kapolda yang baru dapat  meneruskan kinerja Arief yang dinilai banyak melakukan perubahan. 
  Kapolda  Arief  kepada Suara Pemred mengakui bahwa dirinya akan pindah ke Mabes Polri. " Ya mas, betul apa yang diberitakan, sesuai dengan TR," katanya  singkat kepada Suara Pemred.  

Selama hampir dua tahun, menahkodai Mapolda Kalbar, Arief juga  
dianggap sukses mengungkap kasus-kasus kriminal besar di Bumi Khatulistiwa. Di antaranya,  menggagalkan masuknya ratusan kilogram narkoba asal Malaysia,  sehingga Polda Kalbar menjadi satu diantara lima polda yang mendapat perhatian serius Mabes Polri.
 

Spesialis reserse yang suka menyamar ketika masih bertugas di lapangan ini,  bahkan berhasil menindak kasus korupsi internal. Hal ini ditandai  lewat kasus AKBP ET yang terlibat korupsi anggaran komunikasi Polda Kalbar senilai Rp 6,5 miliar.
Catatan keberhasilan ini menjelma menjadi promosi pangkat bintang dua bagi Arief,  dari brigadir jenderal menjadi inspektur jenderal (Irjen) di tempat tugasnya yang baru di Mabes Polri.  

Tour of duty
tiga kapolda dan sejumlah Pati Mabes Polri,  juga menandai tugas baru yang menanti mereka. Brigjen Pol Musyafak misalnya, bakal menghadapi tantangan lebih berat di Kalbar dibandingkan tempat tugas lamanya di Jambi.
  Berbagai kalangan di Kalbar menilai, luasnya wilayah Kalbar ditambah posisinya berbatasan langsung dengan Malaysia,  menjadi tantangan bagi Musyafak.

Sederet kasus harus dihadapinya. Di antaranya, Musyafak masih akan ditantang oleh para pelaku kriminal lintas negara,  semisal narkoba maupun penyelundupan berbagai produk lain.
  Kasus lainnya, penambangan emas tanpa izin (PETI), illegal logging, dan sederet kasus korupsi. Tak kalah pentingnya, Kapolda Kalbar yang baru dituntut untuk menuntaskan kasus-kasus perkosaan. Terutama yang menimpa anak-anak,  termasuk kasus seks sedarah (incest) yang kerap terjadi di Bumi Khatulistiwa.  

Namun, karakter kejahatan di Kalbar ini setidaknya dianggap oleh pihak Mabes Polri sebagai bukan masalah bagi seorang Brigjen Musyafak. Setidaknya, kasus narkoba, illegal logging dan PETI sudah menjadi 'santapan sehari-hari'  Musyafak selama memimpin Mapolda Jambi selama hampir setahun.


Menjelang dirotasi ke Kalbar, Musyafak baru saja melaporkan ke Kapolri,  tentang dua  kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di antaranya, melibatkan  bandar narkoba atas nama Agus Baithori alias Agus Wo,  dan Diding.

"Dalam kasus TPPU tersangka bandar narkoba, Polda Jambi merupakan satu dari lima Polda se-Indonesia yang dipantau Mabes Polri dan kasus itu sudah kami laporkan kepada Kapolri dan akan ditangani serius," katanya di Jambi, baru-baru ini.

Menurut Musyafak, kasus TPPU dua bandar narkoba itu sudah menjadi perhatian Kapolri. Dengan demikian, apa pun yang akan dilakukan penyidik Polda Jambi akan terpantau di Mabes Polri.

Kasus TTPU atas nama Agus dan Diding tetap berlanjut hingga ke persidangan walaupun dirinya sudah meninggalkan Polda Jambi. Sebagaimana ditegaskannya,  pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi sejauh ini masih melakukan penyidikannya dan terus melengkapi berkas perkara kedua tersangka itu.

Polda Jambi Amankan 15 Kg Sabu-SabuMusyafak menjelang akhir tugasnya  di Jambi, cukup sukses ketika menggelar  Operasi Bersinar 2016 pada 21 Maret- 19 April 2016. Jajarannya berhasil menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,5 kilogram. Disita pula  4.477 butir pil ekstasi, 706 gram ganja kering, uang tunai senilai Rp 69,4 juta,  dan 207 orang tersangka dalam 116 kasus.
 

Kepada wartawan di Jambi, Musyafak mengklaim, hasil-hasil tangkapan yang dilakukan anggotanya, cukup besar. "Hal itu tentunya tidak lepas dari informasi masyarakat kepada kepolisian," katanya.

Operasi Bersinar 2016 di era Musyafak di Jambi juga sudah merehabilitasi sebanyak 44 pengguna narkoba yang murni sebagai korban atau pemakai bukan pengedar atau lainnya. Mereka direhabilitasi dan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi.  

Penegakan hukum di wilayah tugas lama Musyafak di Polda Jambi, masih sangat berat. Sebagaimana tercantum  dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025,  upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan.
 

Di antaranya, banyaknya masalah sosial yang dapat menjadi faktor kriminogen bagi timbulnya gangguan trantibmas, masih tingginya kriminalitas yang terjadi di wilayah yang sulit dijangkau oleh penegak hukum, seperti di hutan berupa illegal logging dan PETI. 

Begitu juga dengan gangguan kamtibmas di laut, seperti perambahan kekayaan laut maupun aksi bajak laut.
  (RPJP) Provinsi Jambi dalam situs Pemrov Jambi ini,  juga menyebutkan, peningkatan kualitas dan kredibilitas aparatur penegak hukum merupakan faktor penting dalam penegakan pengembangan budaya dan penegakan hukum.

Namun,  belum banyak kemajuan yang tercapai terkait kualitas dan kredibilitas aparat penegak hukum.
(det/pas/pat/hd/sut)