Selasa, 12 November 2019


BNP2TKI dengan KPK Gelar Rakor, Program Poros Perbatasan di Entikong, Sanggau Dipercepat

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1497
BNP2TKI dengan KPK  Gelar Rakor, Program Poros Perbatasan di Entikong, Sanggau  Dipercepat

Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi pemerintah Malaysia berada di atas mobil truk milik TNI AD untuk diangkut menuju penampungan di Kalimantan Utara, Kamis (9/6). (ANTARA FOTO/M Rusman)

PONTIANAK, SP – Percepatan implementasi Program Pusat Pelayanan Terpadu Poros Perbatasan di Entikong, Kabupaten Sanggau, terus dilakukan. Program ini rencananya akan diterapkan di Entikong dan Batam tahun ini untuk menangani permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/6), menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan instansi terkait di Kantor Gubernur Kalbar.

“Kita membahas tentang tata kelola layanan TKI di Kalbar dengan agenda khusus percepatan implementasi program Poros Perbatasan,” ujar Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI Pontianak, As Syafii.

Dikatakan Syafii, sebelum Rakor dimulai, Tim BNP2TKI dan KPK mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kalbar Cornelis, guna menjelaskan permasalahan yang dihadapi TKI di wilayah perbatasan Entikong.

“Solusi yang ditawarkan terhadap problem TKI di wilayah perbatasan Entikong sampai dukungan kementerian dan lembaga Negara pada program tersebut, termasuk di dalamnya harapan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalbar,” katanya.

Sementara itu, Ketua Strategic Management Office (SPMO) BNP2TKI, Dedi Noor Cahyanto menyampaikan, rencana implementasi program Poros Perbatasan di Entikong tahun ini yakni permohonan ijin terkait teknis pelaksanaan seperti perpindahan penduduk secara online atau Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) dan penyesuaian Pergub tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Harapannya, gubernur dapat memberikan dukungan penuh.
“Dalam pertemuan tadi, bapak gubernur menyatakan mendukung penuh program ini dan berharap bukan hanya Entikong tetapi juga daerah lain yang memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di antaranya Aruk (Sambas), Nanga Badau (Kapuas Hulu), Jagoi Babang (Bengkayang), dan Kabupaten Sintang, bisa diwujudkan dalam dua sampai tiga tahun ke depan,” terangnya.

Di samping itu, lanjutnya, Gubernur Cornelis juga berharap ada kewenangan yang diberikan kepada Pemprov dalam memberikan perlindungan TKI di luar negeri.  Program ini direncanakan akan di mulai dan dilakukan penandatanganan komitmen bersama setelah Hari Raya Idul Fitri.


“Akan dihadiri oleh Pimpinan KPK, Menteri Ketenagakerjaan, Kepala BNP2TKI, Gubernur Kalbar, Bupati Sanggau dan pimpinan instansi terkait,” beber Noor.

Satu di antara Tim dari KPK, Asep Suwanda menyampaikan, hadirnya KPK dalam tata kelola TKI dimulai sejak 2013. Awalnya karena adanya sejumlah penelitian atas informasi yang berkembang di masyarakat tentang pelayanan TKI yang buruk selama ini.

“KPK hadir untuk memastikan layanan terhadap TKI bisa berjalan dengan baik dan terhindarkan dari unsur-unsur korupsi pada setiap tahapan proses pelayanan TKI,” kata Asep.

Asep juga mengatakan, korupsi itu bersifat aditif sehingga sekali saja melakukan korupsi, maka akan menimbulkan ketagihan. “Untuk itu kami berpesan agar menjauhi korupsi dan perilaku korup,” ucapnya.

Asep menuturkan, pihaknya mengapresiasi program Poros Perbatasan sebagai satu di antara program layanan terhadap TKI yang dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi antar instansi terkait. “Sehingga bisa menghadirkan pelayanan yang mudah, murah dan aman bagi TKI,” sebutnya.

Program Poros Perbatasan ini digagas sebagai program nasional dengan Nunukan sebagai pilot project dan tuntas pada 2015 lalu. Kemudian akan dilanjutkan di Entikong dan Batam pada tahun ini serta pada daerah perbatasan lainnya tahun 2017 secara serentak.

Harapannya, program ini mampu menekan angka buruh migran ilegal yang selama ini cukup tinggi.
Program ini juga merupakan program One Stop Services lantaran terintegrasi dengan Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, RSUD dan instansi lainnya.

Dengan adanya program ini, para TKI yang nantinya mengurus dokumen, termasuk paspor, juga diberikan pelatihan kerja dan wawasan kebangsaan. Selain itu, juga ada pelatihan kewirausahaan bagi TKI yang dideportasi dari Sarawak, Malaysia.

Program dijalankan dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu mengedepankan prinsip empati dan capacity building dalam menyelesaikan masalah TKI perbatasan melalui layanan dokumen dan pelatihan secara gratis disertai dengan penyaluran kerja ke perusahaan yang membutuhkan.

Sejak diluncurkan sampai dengan 16 April 2016, program ini sudah melayani 1.328 TKI deportasi dengan pelayanan penyaluran kerja sebanyak 116 orang, dipulangkan ke daerah asal 244 orang dan dijemput keluarga 534 orang. Sementara itu, pelayanan dokumen TKI bermasalah saat ini sudah 104 orang yang dalam posisi foto paspor. (umr/ind/sut)