Kajati Kalbar Warih Sadono Digugat Praperadilan

Regional

Editor sutan Dibaca : 2187

Kajati Kalbar Warih Sadono Digugat Praperadilan
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Warih Sadono. (Dok Suara Pemred)
PONTIANAK, SP- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar Warih Sadono digugat praperadilan lantaran dinilai terlalu prematur menetapkan Adi Suyanto sebagai tersangka.   Adi Suyanto adalah Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Kalbar.

Ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan pupuk Nitrogen Posfat Kalium (NPK) dan urea.   Adi Suyanto ditetapkan tersangka oleh Kejati  Kalbar pimpinan Warih. Mantan jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut menetapkan Adi sebagai tersangka.

Kapasitasnya adalah Ketua Kelompok Kerja (Pokja) petani dalam distribusi pupuk subsidi petani pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.   Penetapan orang nomor dua di Dinas Pertanian Kalbar terebut  lantaran dinilai ersama-sama merugikan keuangan negara Rp13,6 miliar dari pagu dana keseluruhan Rp76,3 miliar.  

Dewi, kuasa hukum Adi Suyanto, di Kantor Suara Pemred Minggu (12/6), menjelaskan, gugatan praperadilan digelar perdana di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (13/6) hari ini.   Adi Suyanto, satu di antara lima tersangka yang ditetapkan oleh Kejati. Adi sendiri kini ditahan penyidik Kejati pada Rabu, 8 Juni 2016, bersama Yuni Sikala Kope (makelar proyek), Jamaludin Rambe (Direktur CV Berkas Usaha Mandiri).  

Kamis, 9 Juni 2016, giliran dua tersangka lain ditahan, yaitu Muji Kusno Utomo, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Dinas PTPH Kalbar dan Junaidi Wongso (Direktur CV Wijaya Mandiri).   Lima tersangka diancam pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Noomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.   Dewi menjelaskan, ada beberapa aspek dijadikan dasar dilayangkan gugatan praperadilan.

Di antaranya, di dalam dokumen pemanggilan pemeriksaan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati, Bambang Sudrajat, 24 Mei 2016, disebutkan, Adi Suyanto, telah ditetapkan sebagai tersangka terhitung 23 Mei 2013.   “Proyek yang dipersoalkan penyidik Kejati adalah pengadaan pupuk NPK dan urea subsidi bagi petani di dalam APBN-P 2015. Tapi Adi Suyanto malah ditetapkan tersangka sejak 23 Mei 2013, dan surat perintah penyidikan baru dikeluarkan setelah hampir tiga tahun kemudian, yakni 4 April 2016. Ini fatal,” ujar Dewi.  

Menurut Dewi, bicara masalah hukum, adalah fakta. Penetapan seseorang dijadikan tersangka, mesti berdasarkan dokumen administrasi penyidik yang benar dan valid.   Tahun 2013 masih di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo baru jadi Presiden terhitung 20 Agustus 2014.  

Sangkaan korupsi pupuk di Dinas PTPH Kalbar, ujar Dewi, dipersoalkan di era Menteri Pertanian Amran Sulaiman, bukan di era Menteri Pertanian Suswono ketika Susilo Bambang Yudhoyono jadi Presiden.   Aspek lain, lanjut Dewi, jaksa dalam kapasitasnya sebagai pengacara negara, di mana Warih Sadono, mengabaikan perannya di dalam menyelamatkan keuangan negara, dan semata-mata dilihat dari kacamata hukum.  

Mestinya Warih Sadono, sesuai permintaan Kepala Dinas PTPH Kalbar  terlebih dahulu mengajukan klaim tagihan kepada PT Asuransi Asoka Mas yang telah menandatangani kontrak penjamin dalam pengucuran proyek.
  Pihak rekanan, ujar Dewi, telah menyetor premi kepada PT Asuransi Asoka Mas, dengan perjanjian, apabila terjadi wanprestasi terhadap kucuran dana sebesar 20 persen dari pagu dana Rp76,3 miliar, yakni sebesar Rp13,6 miliar, maka asurani penjamin diwajibkan membayar kerugian ke kas negara.  

“Sekarang sudah ada surat dari manajemen PT Asuransi Asoka Mas untuk tidak mau membayar klaim asurani, lantaran obyek dimaksud tengah dalam proses perkara di Kejati,” tutur Dewi.  

Faktor lain dilayangkan gugatan praperadilan, sampai sekarang Dewi mengklaim, penyidik Kejati tidak bisa menyebutkan alat bukti yang bisa mentersangkakan Adi Suyanto, karena aktor intelektualnya sebetulnya Nur Fachri, Kepala Seksi Pupuk Dinas PTPH Kalbar.  

Diungkapkan Dewi, pihak Kejati mesti tahu duduk persoalan distribusi pupuk subsidi jenis NPK dan urea yang dianggarkan di dalam APBN-P 2015.   “Selama proses pengadaan dan distribusi, Pemprov Kalbar telah mengundang Kejati dan Kepolisian Daerah Kalbar untuk bersama-sama melakukan monitoring,” ungkap Dewi.  

Kepala Dinas PTPH Provinsi Kalbar, Hazairin, menegaskan, sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan, seingga tidak bersedia memberikan komentar lebih lanjut.  

Sebelumnya, Hazairin menjamin, kalaupun terjadi wanprestasi terhadap kucuran dana proyek 20 persen, maka logikanya tidak akan berimplikasi hukum, karena asuransi penjamin sebagai penanggungjawabnya, sesuai ketentuan wajib membayar klaim. 

 “Proyek APBN-P 2015 dirancang Kementerian Pertanian dengan sudut pandang terlalu Jawasentris.  Estimasi ongkos angkut disamakan di seluruh Indonesia, sehingga ditolak hampir semua provinsi di Papua dan Kalimantan yang wilayahnya bermedan berat, karena ongkos angkut terlalu kecil, disamakan dengan Jawa,” ungkap Hazairin.  

Menurut Hazairin, akibatnya seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menolak berperan serta. Adapun di Kalbar sendiri ternyata hanya dua perusahaan lokal berminat, yakni CV Wijaya Mandiri dari Kabupaten Bengkayang dan CV Berkas Usaha Mandiri dari Kabupaten Sanggau.  

Dalam perjalanannya, ujar Hazairin, setelah kucuran termen pertama sebesar 20% dari pagu Rp 76,3 miliar dicairkan, CV Berkas Usaha Mandiri dan CV Wijaya Mandiri, belum sepenuhnya mampu menyediakan pupuk NPK dan urea sesuai permintaan.  

Implikasinya kontrak pengadaan dibatalkan pihak Dinas PTHP Provinsi Kalimantan Barat. Dalam proses administrasi pengajuan klaim pembayaran asuransi kepada PT Asuransi Asoka Mas, penyidik Kejati langsung menetapkan lima tersangka.  

Hazairin mengatakan, kucuran dana terlanjur cair 20 persen sebesar Rp13,6 miliar yang sedianya mesti dibayar perusahana asuransi PT Asuransi Asoka Mas itulah yang dipersoalkan penyidik.   Sedangkan sisanya sebesar 65 persen yakni senilai Rp 52,7 miliar langsung dikembalikan ke kas negara, karena rekanan dinyatakan wanprestasi, dan kontrak kerja sudah diputus. (aju/hd/lis/loh/sut)