Direktur YNDN: Masih Ada Korban Lain

Regional

Editor sutan Dibaca : 1557

Direktur YNDN: Masih Ada Korban Lain
ILUSTRASI (detik.com)
PONTIANAK, SP- Pemerhati anak di Kalbar mendorong kepolisian agar mampu mengembangkan kasus dugaan pencabulan siswa SMKN di Pontianak diduga dilakukan oleh DP, merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Untan. Pengembangan kasus yang dimaksud, tidak hanya cukup sampai pada pemeriksaan para saksi dan korban saja.

“Sebaliknya, polisi harus mampu mengembangkan kasus ini. Karena diindikasi masih ada korban-korban kejahatan seksual lain dilakukan oleh DP,” tutur Devi, Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara, kemarin.

Aksi pencabulan dilakukan sang oknum dosen bermula pada saat enam murid SMKN magang di salah satu lembaga kursus. Lokasinya di Jalan Sepakat II, A Yani Pontianak.

Diketahui lembaga sejenis kursus tersebut, ternyata milik DP. Di tempat inilah, Pada 20 Mei 2016, DP diduga melakukan aksi pencabulan kepada korban VS pada sebuah ruangan yang biasa untuk praktik hypnotherapy

Direktur YNDN, Devi menyebutkan, sejak aksi itu, korban bersama siswa lain yang magang enggan kembali ke lembaga kursus milik DP.
Usut punya usut, para siswa yang magang di lembaga milik DP, ternyata adalah permintaan pribadi DP, di mana DP meminta perantara Dinas Pendidikan mengirimkan surat kepada pihak sekolah korban, agar pihak sekolah mengirimkan siswa mereka magang ke lembaga ini.

Celakanya, ini adalah tahun ke tiga, pihak sekolah mengutus siswanya magang ke lembaga kursus DP. Bisa jadi, pada angkatan pertama dan kedua, ada korban yang mendapatkan perlakuan  pencabulan serupa diduga dilakukan oleh DP.
“Pada kasus ini, mestinya polisi melakukan pengembangan kasus,” tutur Devi.

Komisioner KPAID Kalbar, Alik R Rosyad juga berpendapat sama. Kasus siswa SMKN Pontianak, VS bisa menjadi pintu masuk kepolisian untuk mengembangkan kasus ini dan berindikasi ada korban lain yang mengalami nasib serupa dengan korban.

Dalam kesempatan itu, Alik menambahkan, dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, selain kasus hukum, ada persoalan lain yang harus juga menjadi perhatian, yakni bagaimana melakukan upaya pemulihan terhadap psikologis korban.

Perlu diketahui, di Kalbar angka kekerasan seksual anak terus mengalami peningkatan. Pada 2015 Ada sebanyak 104 kasus yang melibatkan anak yang ditangani dan dicatat KPAID Kalbar selama.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari kasus yang ditangani pada 2014 yang mencapai 83 kasus.
Ia mengungkapkan kasus yang terjadi dan menimpa anak-anak Kalbar tersebut beragam, di antaranya hak asuh anak atau penelantaran anak ada 48 kasus, kekerasan seksual 20 kasus dan kekerasan fisik ada 10 kasus.  

Belum Tetapkan Tersangka

Perlu diketahui, pasca korban VS melaporkan dugaan kasus pencabulan dilakukan oleh DP, 30 Mei 2016, hingga sekarang penyidik Polresta Pontianak belum menetapkan status tersangka kepada DP. Polisi beralasan masih mencari bukti kuat untuk menjerat pelaku.

Lamanya proses penanganan perkara lebih dari sepekan tersebut justru disesalkan oleh Devi. Ia punya alasan untuk itu. Itu karena, pasca laporan yang dibuat oleh korban, bersama YNDN dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAD) Kalbar, pada 30 Mei 2016 di Mapolresta Pontianak, hingga sekarang, penyidik belum menetapkan dugaan DP sebagai tersangka.

Bahkan menurut Kuasa Hukum DP, Zalmi Yulis, kepada Suara Pemred pernah  mengaku dirinya sudah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian terkait hasil visum. Hasilnya, ada luka di bagian kelamin F. Dari keterangan polisi, mungkin luka itu dari benda keras, bisa saja jari.

Meski Zalmi berdalih, hasil itu tidak bisa dijadikan bukti kuat terhadap kliennya.
Anehnya, alasan yang disampaikan kepolisian, dalam hal penanganan kasus ini dianggap tidak memuaskan. Misalnya, lamanya kepolisian mendapatkan hasil visum korban dari oleh tim dokter.

Meski pada Jumat (17/6), Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawesean menyebutkan pihaknya telah menerima hasil visum korban dari dokter. "Sudah diterima hasilnya kemarin (Kamis, 16 Juni) dari pihak RS," ujar Andi Yul, kemarin.

Andi boleh saja mengklaim hal itu. Tapi pihak YNDN justru mempertanyakan lamanya kepolisian memperoleh hasil visum. Pasca korban visum sekitar awal Juni 2016, lebih dari sepekan kepolisian mengaku belum mendapatkan hasil dari dokter. “Alasannya belum ada tanda tangan dari dokter,’ tutur Devi.

Wajar saja, Devi menuding, dalam penanganan kasus ini  ada kejanggalan.
Karena, dari banyak kasus pencabulan ditangani oleh YNDN, paling lambat dua hari surat visum sudah keluar. Dan untuk diketahui, keterangan visum sendiri ada limit batas waktunya.

Devi pun khawatir, lamanya surat visum keluar dengan waktu yang lama, kepolisian melakukan visum ulang. “Kalau terjadi visum ulang, objek visumnya jelas sudah berbeda,” tutur Devi.

Kendala lain, lamanya penanganan penyidikan dalam menangani kasus ini lantaran adanya perbedaan dokumen akta lahir milik korban. 

Hal itu dikatakan Kepala BPMPAKB Pontianak, belum lama ini.
Ia menjelaskan, pihaknya mendapat laporan, bahwa terjadi ketidakcocokan antara fakta yang ada dengan sejumlah dokumen terkait. 

Meski demikian, pihaknya melimpahkan secara penuh kasus ini ke kepolisian.
   “Menurut informasi (polisi) masih mencari bukti yang kuat, kalau seseorang menjadi tersangka itu tentu ada prosedurnya jadi lebih hati-hati,” terangnya.  

Kembali ke Andi Yul. Ia membantah kepolisian dianggap mengulur-ulur waktu untuk mengumumkan hasil visum. "Yang mengatakan ulur-ulur waktu siapa? Tidak ada polisi yang mengatakan akan melakukan visum ulang," tegasnya.

Kapolresta Pontianak AKBP Iwan Imam Susilo memastikan penanganan kasus ini harus lurus profesional. (umr/bls/loh/sut)