68 Perda di Provinsi Kalbar Dicabut

Regional

Editor sutan Dibaca : 2129

68 Perda di Provinsi Kalbar Dicabut
ILUSTRASI PERDA (bekasiurbancity.com)
PONTIANAK, SP - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya mempublikasikan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dicabut atau direvisi oleh pemerintah. Mayoritas Perda yang dicabut terkait investasi. Untuk Kalbar, ada 68 Perda bermasalah, dan itu hampir ada di seluruh kabupaten dan kota, terkena imbas dari pencabutan produk hukum bermasalah tersebut.

   Sejumlah kepala daerah sepakat dengan kebijakan pusat tersebut, namun dari pihak DPRD, keputusan ini justru dianggap sepihak. “Kita mau lihat dulu, pencabutan itu apa alasannya. Jangan sampai pemerintah mencabut hanya untuk kepentingan investor besar, tapi ada masyarakat dan investor kecil tidak terlindungi,” kata Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah, Selasa (21/6).

Menurutnya, bisa saja saat ini, pemerintah menilai aturan yang sudah dibuat tidak lagi relevan untuk saat ini, tetapi tidak untuk masa mendatang. Suriansyah berpandangan, Kemendagri seharusnya tidak bertindak sepihak dengan membatalkan setiap Perda begitu saja.

Harusnya melalui persetujuan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Atas pembatalan Perda yang dinilai sepihak itu, Suriansyah mengatakan, DPRD tingkat provsinsi maupun kabupaten/kota akan mengkaji kembali setiap Perda yang telah dibatalkan.

Menurut Suriansyah, setiap Perda yang diterbitkan tentulah terlebih dulu dikonsultasikan pada Mendagri. Dengan pembatalan yang dilakukan Kemendagri, ada kesan yang janggal dengan kebijakan ini. “Kita mau lihat dulu, pencabutannya apa alasannya. Jangan sampai pemerintah mencabut hanya untuk kepentingan investor besar, tapi ada masyarakat dan investor kecil tidak terlindungi,” ujarnya.

Suriansyah mengungkapkan, pembatalan Perda juga berimplikasi pada kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah, biaya dalam pembahasan hingga berlakunya suatu Perda jadinya sia-sia saja. “Bisa sampai ratusan juta. Kisarannya sebesar itulah (ratusan juta). Jadi memang merugikan juga, karena kita sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menerbitkan Perda itu,” tuturnya.

Imbas Besar


Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menerangkan, sudah sejak lama pemerintah kota Pontianak menghapus berbagai kebijakan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Salah satunya, Perda yang berkaitan dengan investasi. “Kalau peraturan investasi belum dibatalkan, kita sudah batalkan dulu. Kan kita kemarin 99 izin kita padatkan tinggal 14,” ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Pemangkasan Perda tersebut berimbas besar. Sejak dimulai pemangkasan pada 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pontianak terus meningkat. Peningkatan ini merupakan dampak bawaan dari pemangkasan izin investasi. “Hitung saja, sejak dipangkas 2009, PAD dari Rp 63 miliar sekarang menjadi Rp 370 miliar, itu aja. Sampai sekarang PAD masih terus meningkat, cuma diperkirakan tahun depan PAD turun karena kondisi ekonomi,” paparnya.

   Kemudahan investasi di Pontianak dipermudah dengan penghapusan sejumlah retribusi perizinan. Dari 14 perizinan yang masih ada pun, hanya empat di antaranya yang masih ditarik retribusi. Sisanya gratis. Seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP).

Menurutnya, kemudahan tentang perizinan usaha, orang usaha tentu bayar pajak. “Kita dapatnya dari pajak. Mungkin retribusi dari perizinan itu dihapus, tapi dapatnya dari pajak, dan dampak ikutannya yang kita kejar, bukan keuntungan sekali,” jelas Bang Midji, panggilan akrabnya.

Ditanya perihal Perda lain yang mungkin dihapus, Sutarmidji menjawab tidak ada. Belum lama ini pihaknya memang menghapus satu Perda yang dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Namun Perda persisnya, ia lupa. Penyebab munculnya banyak Perda yang dihapus menurut Sutarmidji diakibatkan karena sistem perundangan.

Dulu setiap kali ada kebijakan pusat, yang berbentuk dalam peraturan menteri, implementasinya dituangkan dalam Perda. Namun, sejak Perda masuk dalam tata urutan perundangan, Perda yang mengadopsi aturan-aturan menteri pun otomatis tidak berlaku. “Tapi karena sekarang kedudukan Perda lebih tinggi daripada peraturan menteri, saya yakin tidak akan banyak Perda,” ucapnya.

Hanya saja, dirinya menginginkan hal itu tak akan menjadi pisau bermata dua. Apalagi Presiden Jokowi mengintruksikan agar tidak perlu ada banyak Perda. Penilaian terhadap DPRD mesti konsekuen. “Jangan sampai kinerja DPRD nanti dipertanyakan. Kalau cuma menghasilkan 5-7 Perda, nanti dinilai rendah produktivitas pembuatan Perda, itu yang susah,” tutupnya.

T
ekan Suap


Kemendagri menyatakan, pembatalan  3.143 Perda bermasalah ditujukan untuk mengurangi praktik ekonomi berbiaya tinggi. Perda yang dihapus itu adalah, terkait dengan investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan.   Tjahjo mengatakan, penghapusan ribuan Perda bermasalah itu berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dia yakin, investasi tak akan lagi terhambat dan program pembangunan pemerintah akan berjalan optimal.

"Penghapusan Perda jelas akan berdampak pada berkurangnya ekonomi biaya tinggi yang membebani dunia usaha. (Juga) Penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri di sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan," kata Tjahjo, Selasa (21/5).

Dia mengatakan ekonomi biaya tinggi juga akan berkurang pada sektor sekunder seperti industri manufaktur, listrik, bangunan, konstruksi atau infrastruktur. Selain itu, juga pada sektor tersier, seperti Perdagangan, transportasi, telekomunikasi, keuangan dan jasa.
Menurutnya, pertumbuhan investasi pada sektor primer, sekunder dan tersier akan meningkat seiring berkurangnya ekonomi biaya tinggi.

Hal itu juga akan dapat membuka lapangan kerja.
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, Perda yang dicabut dianggap menghambat proses perizinan dan investasi, serta menghambat kemudahan berusaha. "Peraturan-peraturan itu juga bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi," ujar Jokowi.

Ia menegaskan, pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar. “Yang toleran dan memiliki daya saing," kata Jokowi. Pemerintah daerah hanya memiliki waktu 14 hari, untuk mengajukan keberatan kepada pemerintah pusat, terkait pembatalan Perda tersebut. (umr/bls/ant/cnn/lis)