Kejari Kapuas Hulu Memburu Koruptor Proyek Kemenpera di Kecamatan Badau

Regional

Editor sutan Dibaca : 1994

Kejari Kapuas Hulu Memburu Koruptor Proyek  Kemenpera di Kecamatan Badau
ILUSTRASI (bisnis.news.viva.co.id)
PUTUSSIBAU, SP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas Hulu memburu Sinta Hutasoit. Sinta adalah koruptor proyek pembangunan rumah khusus dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.   Terhitung sudah delapan tahun jejak Sinta tidak diketahui keberadaannya.

Kejari bahkan sudah melacak petugas hingga ke Bandung, Jawa Barat.   Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Putussibau, Rudy Hartono mengatakan, sebelumnya Sinta divonis hukuman enam tahun dan denda sekitar Rp 1 miliar. Terpidana ini kalah pada saat kasasi dan bahan menyatakan menerima putusan.   

Sayang, Kejari Putussibau gagal mengeksekusi Sinta, sebab yang bersangkutan mencantumkan alamat palsu pada saat berperkara di pengadilan.   "Kita usulkan Sinta masuk Daftar Pencarian Orang (DPO),” tutur Rudy.  

Ia bersama penyidik Kajari Putussibau sudah turun langsung mencari Sinta sampai ke alamatnya di Bekasi, Jawa Barat. Sayang, di sana, Sinta ternyata mencantumkan alamat palsu.   Artinya, terhitung sudah delapan tahun kabur terpidana ini kabur dari kejaran Kajari.

Meski demikian, pihak Rudy tetap memburu Sinta. “Bila sudah tertangkap nanti tetap akan menjalani hukum pidana, walaupun putusannya hanya dua tahun saja,” tuturnya.   Karena setiap terpidana yang sudah dijatuhi hukum oleh Pengadilan Negeri mau pun Tinggi, atau Mahkamah Agung, tetap saja terpidana akan dihukum sesuai lamanya vonis hakim. “Sekarang ini saja sudah banyak koruptor di Kapuas Hulu yang di eksekusi. Dengan cara kabur dari vonis hakim itu tidak akan mengurangi hukuman yang dijalaninya nanti," katanya.  

Kasubid Fisik dan Sarana dan Prasarana, Bappeda Kapuas Hulu, Budi Prasetiyo mengatakan, pembangunan rumah tersebut diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI/Polri.  

Dalam proyek ini, Pemkab Kapuas Hulu hanya berkapasitas sebagai pendamping pembangunan proyek di bawah Deputi Bidang Perumahan Formal, Kemenpera RI. Adapun proyek ini sendiri dimulai pada tahun anggaran 2012.    "Kalau untuk pembangunan yang tahun 2013 ke atas, kami tidak tahu lagi prosesnya," kata Budi.  

Untuk jumlah dan pembangunan rumah yang dibangun umumnya terletak di perbatasan. Seperti di Kecamatan Badau sebanyak 50 unit rumah, Putussibau Selatan 26 unit rumah, Embaloh Hulu 15 unit rumah, Puring Kencana 30 unit rumah dan Kecamatan Batang lupar 50 unit rumah.   

"Bangunan itu berdiri di atas tanah milik Pemkab. Namun dari daerah titik pembangunan itu, terdapat di dua kecamatan yang tidak difungsikan sampai saat ini,” katanya.

Dua daerah tersebut yakni Kecamatan Badau dan Batang Lupar.   Dijelaskannya, dari pembangunan tersebut ada juga yang digunakan, seperti Putussibau Selatan dan Embaloh Hulu serta di Puring Kencana. "Kami selaku tim pendamping pernah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar, untuk diminta sebagai saksi saat persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak terkait pembangunan itu," katanya.  

Budi menjelaskan, dalam pelaksanaan pekerjaan, pihaknya tidak terlibat langsung, bahkan soal teknis kontrak dan pencairan dana oleh pihak ketiga, selaku pekerja proyek tanpa diketahui tim pendamping dari Bappeda Kapuas Hulu.   

"Kami tidak mengetahui berapa anggaran yang digunakan pemerintah pusat untuk membangun rumah itu. Mengenai proyek itu ditangani langsung oleh pemerintah pusat, untuk DIPA-nya di Satker Kementerian Perumahan Rakyat, PPK-nya juga dari pusat," jelasnya (sap/loh/sut)