Serbu Abu Sayyaf, Kodam XII Tanjungpura Siaga

Regional

Editor sutan Dibaca : 1552

Serbu Abu Sayyaf, Kodam XII Tanjungpura Siaga
LATIHAN KOPASSUS (ist)
PONTIANAK, SP -  Aksi penculikan terhadap tiga warga negara Indonesia (WNI) di perairan Sabah, Malaysia pada Sabtu (9/7) malam, memicu murka Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Sepak terjang gerombolan teroris Filipina, Abu Sayyaf yang diduga kuat menculik itu dianggap tak bisa ditoleransi lagi.  

Menyikapi kemarahan Panglima TNI, satuan-satuan tempur dari dua markas Komando Daerah Militer (Kodam) di Kalimantan mulai pasang ancang-ancang jika muncul perintah 'serbu' dari Mabes TNI.   "Kami siap mem-back up Kodam VI Mulawarman jika ada perintah dari Panglima TNI," tegas Kapendam Kodam XII/Tpr, Kolonel (Inf) Tri Rana Subekti kepada Suara Pemred lewat ponselnya,  Senin (11/7).  

Di Kalimantan sendiri terdapat dua Kodam, yakni Kodam VI/ Mulawarman yang berdekatan dengan Filipina dan perairan Sabah. Berkedudukan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, teritorial Kodam VI/Mulawarman mencakup tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, selain Kalimantan  Timur.
 

Sedangkan wilayah teritorial Kodam  XII/Tpr yang berkedudukan di Pontianak, mencakup dua provinsi lain di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Jika muncul perintah dari Mabes TNI maka satuan-satuan tempur dari Kodam XII/Tpr dipastikan akan segera merapat untuk mem-back up pasukan dari Kodam  VI/Mulawarman.


Menurut Anggota Komisi I Bidang Hukum dan HAM DPRD Kalbar Subhan Nur, diplomasi merupakan tindakan yang efektif untuk membebaskan para sandera ini.  

Menurutnya, pengiriman pasukan TNI dinilainya tidak efektif lantaran sandera berada di luar teritorial Indonesia. "Penyanderaan ini kan di Filipina, di luar wilayah Indonesia. Jadi, cara yang tepat dengan diplomasi," ujar Subhan secara terpisah di Pontianak.  

Subhan menambahkan, jika Pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara militer tanpa sebelumnya berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina, maka bisa saja ini dianggap melanggar kedaulatan negara lain. "Kalau dengan melakukan operasi militer, itu sulit. Sama saja bertindak militer di wilayah orang lain," katanya.

Subhan mengungkapkan, kunci menyelesaikan masalah ini ada di tangan Pemerintah Filipina. Hanya saja sangat disayangkan karena Pemerintah Filipina sendiri saja belum mampu menyelesaikan masalah tersebut secara militer. "Baiknya memang dengan cara diplomasi. Kan modus operandinya tidak lain faktor ekonomi," jelasnya.

Kepada pemerintah, Subhan berharap, selain penangan masalah ini, tindakan penting yang mesti dilakukan adalah pencegahan. "Pencegahan yang dimaksud adalah memberikan imbauan agar tenaga kerja Indonesia lebih berhati-hati lagi jika bekerja di luar negeri. Selain pemerintah juga harus memberikan rasa aman kepada TKI kita," tuturnya.  

Adapun murka Jenderal Gatot ini, sangat masuk akal karena deretan penculikan terhadap anak buah kapal asal Indonesia selama tiga bulan terakhir ini sudah masuk taraf yang sangat mengkhawatirkan.
  "Karena itu,  TNI siap melakukan apa pun untuk membebaskan ABK yang disandera, termasuk dengan operasi militer," tegasnya di Istana Negara, Jakarta.

Hanya saja, menurut Jenderal Gatot, niat menggelar operasi militer terbentur pada perizinan. Pemerintah Filipina belum mengeluarkan izin bagi militer Indonesia untuk masuk ke wilayah mereka.
 

Padahal pada akhir Juni lalu, Pemerintah Filipina sudah mengizinkan TNI masuk ke wilayahnya untuk mengejar kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Sikap Filipina ini menunjukkan ketidakmampuannya menangani kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

Izin ini diberikan sesuai salah satu poin kesepakatan antara Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia Ryamizard Ryacudu dengan Menhan Filipina Voltaire T Gasmin.


“Hambatannya perizinan saja. Kami terus berusaha (mendapatkan izin). Begitu diizinkan, kami masuk dan apa pun akan kami lakukan untuk pembebasan. Apa pun caranya,” lanjut Jenderal Gatot.
 

Jika izin tak juga diberikan pihak Filipina, dan warga Indonesia yang disandera tak juga berhasil dibebaskan, maka Indonesia tak akan mencabut moratorium ekspor batu bara ke Filipina. “Biarkan saja Filipina mati lampu karena 96 persen batu bara mereka dari Indonesia,” kata Jenderal Gatot.

Mayoritas ABK Indonesia diculik dari kapal pembawa batu bara. Tujuh WNI yang disandera pada 20 Juni lalu misalnya,  diambil dari kapal yang mengangkut batu bara dari Tagoloan Cagayan, Mindanao, Filipina, menuju Samarinda, Kalimantan Timur.

Selama ini Indonesia memasok kebutuhan batu bara Filipina hampir 96 persen. Perdagangan antara kedua negara mencapai 4,6 miliar dolar AS dengan keuntungan 3,19 miliar dolar AS bagi Indonesia.

Namun, penyanderaan berulang yang menimpa ABK Indonesia membuat Pemerintah RI menerapkan moratorium pengiriman batu bara ke Filipina.
  Serentetan aksi penculikan oleh gerombolan tersebut   membuat Jenderal Gatot menduga,  motif utama penyanderaan adalah mendapatkan uang tebusan.

Menurutnya,  kondisi seperti ini menjadikan Indonesia bagai sapi perah dari gerombolan Abu Sayyaf.
"Kalau kita membayar terus, diminta uang terus, itu sama saja negara kita ini sapi perah,"  kecamnya.

Menurut Jenderal  Gatot,  ucapannya tersebut bukan menandakan bahwa selama ini pemerintah Indonesia membayar tebusan untuk menyelamatkan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Dia berpatokan pada keterangan Presiden Joko Widodo yang menyatakan,  Indonesia tak akan pernah membayar tebusan kepada pihak Abu Sayyaf.

Namun,  dirinya tak tahu seandainya tebusan itu dibayar oleh perusahaan swasta tempat bekerja para WNI korban sandera.  "Saya tak tahu kalau swasta, tapi Presiden sejak awal menyatakan tak ada negosiasi dan saya berpedoman pada itu," kata Jenderal Gatot.


Sebagaimana dilansir  The Star berdasarkan keterangan Komisaris Polisi Sabah Abdul Rashid Harun,  tiga ABK asal Indonesia yang berada di kapal berbendera Malaysia itu,  diculik oleh kelompok yang diduga kuat sebagai militan Abu Sayyaf.
 

Menurutnya,  gerombolan bersenjata api ini memerintahkan semua orang di kapal untuk berkumpul di geladak dan mengeluarkan paspor.  Tiga di antara mereka yang membawa paspor Indonesia langsung dibawa, sedangkan sisanya dibebaskan.
Ketiga WNI yang diculik ini berasal dari wilayah timur Indonesia, Lorence Koten (34), Teo Dorus Kopong (42), dan Emanuel (46)

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono selaku inspektur upacara HUT ke-64 Kopassus pada 16 April lalu menyatakan, pasukan elite ini selalu siap melakukan operasi pembebasan sandera WNI oleh kelompok Abu Sayyaf.  

Menurutnya, Kopassus selalu siap maju jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada akhir Maret lalu misalnya, Mulyono menyatakan sangat mengapresiasi kecepatan prajurit Kopassus yang dalam waktu singkat siap laksanakan pembebasan 10 sandera Indonesia.   "Meskipun pemerintah Filipina masih mengambil langkah internal. Namun Kopassus selalu siap maju jika sewaktu-waktu dibutuhkan," kata Mulyono.

Berbagai kalangan di dalam dan luar negeri meniulai, gugurnya 18 tentara militer Filipina yang melawan Abu Sayyaf  ketika berusaha membebaskan tujuh WNI pada Juni lalu, mengartikan bahwa kelompok tersebut memiliki kemampuan yang tak bisa diremehkan. Karena itu, operasi pembebasan lainnya yang pernah dilakukan Kopassus menjadi modal bagi operasi pembebasan sandera Abu Sayyaf.

"Setiap tugas adalah kehormatan bagi Kopassus. Hal ini dipelihara dengan terus berlatih meningkatkan kemampuan setiap prajurit Kopassus. Pada momentum ini (HUT ke-64 Kopassus), saya ingin mengingatkan bahwa sebagai pasukan elite, Kopassus dibentuk untuk menjalani operasi khusus terhadap sasaran strategis terpilih," kata Mulyono.(cnn/viv/aju/umr/pat)