Presiden MADN: Praktik Bisnis Hukum Adat Langgar Nilai Adat

Regional

Editor sutan Dibaca : 1414

Presiden MADN: Praktik Bisnis Hukum Adat Langgar Nilai Adat
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar, Cornelis, menegaskan, praktik bisnis hukum adat atau ritual adat, merupakan pelanggaran terhadap nilai adat. Hal itu dikatakan Cornelis, di sela-sela seminar internasional di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Rabu (20/7).

Pernyataan Cornelis yang merupakan Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), menanggapi maraknya bisnis haram hukum adat dan atau ritual adat, oleh sejumlah oknum Dayak akhir-akhir ini.

Terakhir, ritual adat di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya (KKR), tanpa koordinasi dengan Dewan Adat (DAD) Provinsi Kalbar, DAD KKR dan DAD Kecamatan Kubu, di atas lahan kelapa sawit bersertifikat Hak Guna Usaha (GHU) seluas 11 ribu hektare milik PT Sintang Raya, Jumat, 24 Juni 2016.

Ritual adat Dayak dikoordinasi Simson Mihai dari Singkawang dan dikait-kaitkan dengan Petrus Sindong Ajan asal Kabupaten Bengkayang, dianulir DAD Provinsi Kalbar, DAD Kabupaten Kubu Raya dan DAD Kecamatan Kubu, Selasa, 12 Juni 2016.

Keputusan anulir, karena ritual adat disalahgunakan untuk urusan perdata, penentuan patok tapal batas, konflik lahan yang tidak ada hubungan dengan adat istiadat Dayak. "Bisnis hukum adat dan atau ritual adat Dayak untuk kepentingan pribadi, tidak bisa dibenarkan. Harus dihentikan," kata Cornelis.

Dikatakan Cornelis, penerapan hukum adat dan adat istiadat pada dasarnya bertujuan mengedepankan nilai-nilai kesopanan, kesantunan, kedamaian, ketentraman di masyarakat, bukan bertujuan membuat takut orang lain.

Cornelis dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalbar, Ketua DAD Provinsi Kalbar dan Presiden MADN, mengatakan, setiap orang Dayak akan marah dan tersinggung dengan praktik bisnis hukum adat dan atau ritual adat Dayak.

Cornelis berjanji akan membicarakan pada satu forum khusus, agar praktik bisnis haram hukum adat dan atau ritual adat, tidak terus-terusan membuat resah masyarakat. “Tidak etis kalau bicara terlalu teknis masalah itu di sini. Nanti akan ada forum khusus membiacarakan masalah ini,” kata Cornelis.

Ketua Temenggung Dayak Provinsi Kalbar, Sanusi Rino mengatakan, praktik bisnis hukum adat dan ritual hukum adat, bentuk pelecehan terhadap Dayak secara keseluruhan.

"Hanya Temenggung dan tetua adat berwenang menggelar peradilan adat dan atau ritual adat. Tidak bisa digelar sembarangan orang Dayak karena sifatnya sakral dan religiomagis,"' kata Sanusi.

Peradilan adat dan atau ritual adat, hanya bisa digelar setelah terlebih dahulu dapat persetujuan dari DAD setempat. Lagi pula Simson dan Petrus Sindong Ajan tidak punya kapasitas menggelar maupun merancang peradilan adat dan atau ritual adat, karena bukan Temenggung atau tetua adat. Peradilan adat dan atau ritual adat di Desa Dabung, Jumat, 24 Juni 2016, tanpa sepengetahuan DAD setempat, sehingga sangat tepat dibatalkan.

Sanusi berjanji akan menghukum adat kepada siapapun yang terbukti membisniskan hukum adat dan atau ritual adat. “Akibatnya menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat di Desa Olak-olak Kubu dan Desa Dabung. Nanti kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sebagai akibat dari pemasangan tempayan adat di Desa Dabung, siapa yang mesti bertanggungjawab,” kata Sanusi Rino.

Tambuk Bow, praktisi adat Dayak di Pontianak mengatakan, praktik bisnis haram hukum adat dan atau ritual adat, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena bisa merusak nama baik masyarakat Suku Dayak secara keseluruhan.

Dikatakan Tambuk Bow, investor akan berpikir panjang melakukan investasi di Kalbar, akan merasa tidak akan melakukan aktivitas bisnis, lantaran maraknya komersialisasi hukum adat dan atau ritual adat.

“Jangan dianggap sepele. Adat jangan dipermainkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, karena nanti pasti akan ada karmanya, karena adat sifatnya sakral,” ujar Tambuk Bow.

Simson Mihai Klaim Sesuai Aturan  

SIMSON Mihai asal Singkawang, mengklaim ritual adat Dayak yang digelar di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Jumat, 24 Juni 2016, sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan atas permintaan warga Dayak setempat.  

Hal itu dikemukakan Simson Mihai, Rabu (20/7), dalam kapasitasnya sebagai Panglima Perang Suku Dayak Provinsi Kalimantan Barat.   Diungkapkan Simson Mihai, saat menggelar ritual adat, dihadiri sejumlah warga Dayak setempat. Sedangkan Petrus Sindong Ajan, saat bersamaan masih berada di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.  

“Selaku Panglima Perang Suku Dayak, tidak ada aturan mesti berkoordinasi dengan Temenggung Adat Dayak, Dewan Adat Dayak Kecamatan Kubu dan Dewan Adat Dayak Kabupaten Kubu Raya, karena aktifitas ritual yang saya lakukan, sama sekali tidak mengatasnamakan Dewan Adat Dayak dan Ketemenggungan Dayak,” kata Simson Mihai.  

Simson Mihai mengatakan, antara Panglima Perang Suku Dayak dan Dewan Adat Dayak (DAD), tidak bisa saling mengintervensi maupun membatasi ruang gerak satu sama lain.   “Apalagi membatasi kewenangan Panglima Perang Suku Dayak yang dilakukan Temenggung Adat Dayak dan DAD, sama sekali tidak bisa diterima,” ungkap Simson Mihai.  

Simson Mihai mengingatkan semua pihak di kalangan internal Suku Dayak, untuk mengurus diri sendiri, karena dalam berbagai aktivitas ritualnya, Panglima Perang Suku Dayak bersifat otonom.   Diakui Simson Mihai, selama melakukan aktivitas ritualnya, tidak pernah menjual tanah Dayak, karena murni urusan pribadi dengan pihak pengundang di seluruh wilayah Provinsi Kalbar.   “Saya berwenang mengangkat seseorang di salah satu wilayah sebagai Panglima Perang Suku Dayak, apabila dinilai memenuhi kualifikasi, dan tidak ada kewajiban mesti disetujui terlebih dahulu DAD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Kalbar,” kata Simson Mihai.  

Diungkapkannya, baru di Desa Dabung, aktivitas ritualnya disorot kalangan internal. Sedangkan aktivitas serupa di wilayah lain di Kalbar, sama sekali tidak dipersoalkan.   Simson Mihai mengatakan, kedudukan sebagai Panglima Perang Suku Dayak, karena situasi menuntut selama kerusuhan rasial di Kalbar tahun 1997.  

Apalagi semenjak salah satu familinya menjadi korban di Peniraman, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah dalam kerusuhan tahun 1997, Simson Mihai merasa terpanggil menjadi Panglima Perang Suku Dayak, karena banyak diminta kalangan internal Suku Dayak.  

Karena mendapat sambutan positif di kalangan internal Suku Dayak, Simson Mihai membentuk badan hukum kelembagaan Panglima Perang Suku Dayak.   Semenjak itu, Simson Mihai, mengklaim selalu diminta bantuan warga Suku Dayak di seluruh wilayah di Provinsi Kalbar, termasuk permintaan menggelar aktifitas ritual di Desa Dabung, Kecamtan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Jumat, 24 Juni 2016.  

Tentang ancaman Ketua Tumenggung Dayak Provinsi Kalbar, Sanusi Rino akan menghukum adat dirinya dan Petrus Sindong Ajan, dengan diplomatis Simson Mihai, mengatakan, dalam konteks apa dulu.   “Tugas saya selaku Panglima Perang Suku Dayak tidak salah, karena ritual yang saya gelar, tidak sama dengan yang dilakukan Ketemenggungan Adat Dayak atau tetua Dayak,” kata Simson Mihai.  

Anggota Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Lembaga Majelis Adat Dayak Provinsi Kalbar, Yohanes Nenes menilai, argumentasi Simson Mihai sama sekali tidak masuk akal.  

Diungkapkan Nenes, apa pun alasannya, peradilan adat dan atau ritual adat, harus mendapat persetujuan DAD. Kalau tidak dikoordinasikan terlebih dahulu, nanti siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.   “Apaan Panglima Perang Suku Dayak? Mau perang dengan siapa? Sudah ada Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Apa pun alasannya, aktivitas Simson Mihai sama sekali tidak sah dan ilegal, selagi mengatasnamakan Suku Dayak,” ungkap Yohanes Nenes.  

Dikatakan Nenes, kendati pun mengklaim dirinya tidak terlibat di dalam ritual adat di Desa Dadung, Jumat, 24 Juni 2016, tapi ada bukti Petrus Sindong Ajang ikut merancang kegiatan dimaksud.
(aju/lis/sut)