Pemprov Kalbar Salurkan Dana BOS

Regional

Editor sutan Dibaca : 1282

Pemprov Kalbar Salurkan Dana BOS
ILUSTRASI (antarafoto)
PONTIANAK, SP - Setelah menjadi pertanyaan sebagian besar pihak sekolah se-Kalbar, akhirnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa dicairkan. Pencarian tersebut usai dikeluarkannya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan dana itu langsung disalurkan ke setiap sekolah di kabupaten dan kota dengan nilai sekitar Rp 200 miliar.

"Setelah mendapat surat tertulis dari Kemendagri Nomor 240/2711/SE yang dikeluarkan tanggal 25 Juli, jam 11 siang kemarin, dana BOS tersebut langsung kita salurkan," ujar Gubernur Kalbar, Cornelis kepada jurnalis, Rabu (27/7).

Cornelis menjelaskan, penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah. Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 591/BPKAD/2016, tentang Penetapan Penerimaan Jumlah BOS di Wilayah Kalbar Triwulan II, tahun anggaran 2016.

Selain keputusan gubernur, telah juga dikeluarkan Surat Nomor 592/BPKAD/2016 tentang Penetapan Selisih Kurang Salur dan Tambahan Penerima Jumlah BOS Triwulan I, tahun 2016 di Kalbar.

"Dengan ini kita meminta ke setiap bupati dan wali kota untuk memantau dan mengawasi penyaluran dan pemanfaatan dana teesebut, sesuai dengan peruntukannya dan mengacu pada peraturan serta ketentuan yang berlaku," terangnya.

Guna bisa bekerja secara profesional dan memanfaatkan dan sebagaiman mestinya, Gubernur berharap satuan pendidikan penerima dana BOS mengikuti aturan yang berlaku, dan segera membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana itu sendiri.

Cornelis kembali mengingatkan, bahwa sebetulnya dana BOS sebelumnya sudah ada di kas daerah, hanya tinggal disalurkan. Lantaran sebelumnya payung hukum penyaluran belum ada, maka pemprov tetap menunggu hingga adanya legalitas penyaluran dana BOS dari Mendagri.

   Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Alexius Akim meminta para pengguna dana BOS memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah. “Setelah kebutuhan real sekolah terpenuhi, tentu kami mengharapkan pihak sekolah untuk segera membuat LPJ-nya, agar tidak terjadi temuan pada kemudian hari,” katanya.

Dia mengatakan, selama ini bukannya pemprov Kalbat menahan dana tersebut, namun belum berani menyalurkan BOS, lantaran harus sesuai Permendagri 62/2011. Permendagri itu sudah dicabut. “Jadi kita tidak ada payung hukum, tidak berani kita menyalurkannya,” katanya.

Dia mengemukakan, Pemprov Kalbar menemukan sejumlah pasal di petunjuk teknis (Juknis) BOS yang harus diubah. Contohnya, setiap pembelian komputer tidak boleh lebih dari Rp 6 juta per unit dan harus di toko resmi.

“Pertanyaan saya, di 14 kabupaten/kota ini di mana toko resmi. Ini terjebak lagi kita. Artinya yang dibeli sekarang ini bisa melanggar hukum karena bukan di toko resmi,” katanya.

Lalu monitoring evaluasi yang dilaksanakan tiga kali setiap penyaluran pra, saat dan pasca-penyaluran itu ‘kan harus sampai ke lapangan sekolah. “Ini ‘kan tidak mungkin, karena di Kalbar ini ada 22.000 lebih sekolah. Itu baru sekali penyaluran, kalikan empat kali, tidak pulang-pulang orang Dinas Pendidikan kalau melakukan peninjauan dan ini yang kita minta diubah,” tuturnya.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga meminta pemerintah pusat tidak perlu mengatur hal-hal teknis seperti. Percayakan saja ke daerah dan sekolah.

“Makanya, kita minta agar BOS masuk dalam program strategis nasional, biar ke depan kita bisa lebih aman dalam penggunaannya,” kata Akim. (umr/ant/lis/sut)