Gubernur Kalbar Sesalkan BUMN Tidak Bayar Pajak ke Daerah

Regional

Editor sutan Dibaca : 1299

Gubernur Kalbar Sesalkan BUMN Tidak Bayar Pajak ke Daerah
Gubernur Kalbar, Cornelis (kiri) berbicara saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubenur Kalbar, Senin (1/8). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
PONTIANAK, SP - Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Barat, Senin (1/8). Dalam kunjungan tersebut dibahas beberapa persoalan perekonomian dan keuangan yang terjadi di Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan yang digelar hari itu, Gubernur Kalbar, Cornelis, menyampaikan kekecewaanya terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pengerjaan proyek pembangunan di Kalimantan Barat.

   Pasalnya, dalam pengerjaan proyek yang dilakukan, pemerintah Provinsi Kalbar sama sekali tidak mendapatkan perolehan hasil pajak dari pengerjaan proyek yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

"Mereka kerja di Kalbar, cari makannya di Kalbar, tapi pajak yang dihasilkan dari pengerjaan malah dibayarkan ke pemerintah pusat, tidak di Kalbar. Kami tidak dapat apa-apa," katanya.


Selain itu, Cornelis juga menyesalkan terkait aturan delegasi pertambangan yang ditetapkan pemerintah harus melalui perizinan dari gubernur.

"Selain tidak dibolehkan untuk mengekspor bahan tambang mentah, aturan pusat juga mengharuskan delegasi wilayah pertambangan hatus melalui gubernur, ini jadinya merepotkan kami yang ada di daerah," katanya.

Dalam dengar pendapat tersebut, Cornelis juga menyampaikan beberapa kendala lain seperti penyerapan anggaran di Kalbar yang tidak terserap maksimal.


"Salah satunya adalah terkait penyaluran dana BOS, akhirnya kami pending (tunda, red) karena undang-undang yang tidak memenuhi unsur tata keuangan yang benar. Ini juga yang menjadi alasan, serapan anggaran di Kalbar tidak maksimal," katanya.


Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi XI, Achmad Hafisz Tohir mengingatkan, akan membawa permasalahan  kepada instansi terkait setingkat pusat, dalam hal ini Dirjen Pajak.

"Kita akan bawa kepada Dirjen Pajak, apakah ada regulasi yang mengatur tentang pembayaran pajak BUMN yang bekerja di daerah, dan tentunya ini adalah masukan yang berharga," katanya.


Anggota Komisi XI DPR RI daerah pemilihan Kalbar, Sukiman menambahkan, Komisi XI dalam waktu dekat juga akan membahas terkait pembayaran pajak perusahaan yang melaksanakan pekerjaan di daerah.


"Kita akan membajas masalah ini, dan akan kita sampaikan ke mitra kerja kami, karena sekarang akan membahas APBN 2017," jelasnya. (jee/lis/sut)