AQMS Milik BLH Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar Rusak

Regional

Editor sutan Dibaca : 1475

AQMS Milik BLH Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar Rusak
ILUSTRASI Air Quality Monitoring System.(cas-en.com)
PONTIANAK, SP – Setiap musim kemarau, Kota Pontianak dan Kalbar umumnya  menjadi langgaran kabut asap. Bencana ini berdampak serius dalam berbagai hal, terutama kesehatan.

Namun sayangnya, alat pengukur Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) atau Air Quality Monitoring System (AQMS) milik Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pontianak  rusak.


Keberadaan alat ini sangat vital untuk memberikan informasi yang akurat pada masyarakat terkait kualitas udara, terlebih saat kabut asap sudah mulai terasa. Dengan alat ini, kadar pencemaran udara dapat diketahui, sehingga masyarakat atau pun pemerintah dapat mengambil keputusan terkait hal-hal yang mempengaruhi kesehatan.

Kepala BLH Kota Pontianak, Multi Junto mengungkapkan, saat ini, alat pengukur kualitas udara milik BLH Pontianak kembali rusak. Alat itu merupakan pemberian Pemerintah Pusat dengan taksiran harga sekitar Rp 10 miliar, namun usianya sudah 20 tahun.

“Usianya sudah tua dan seharusnya diganti dengan yang baru. Kita sudah usulkan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tapi juga tidak kunjung dapat,” katanya.

Alat tersebut sempat diperbaiki pada September 2015 lalu, namun kembali rusak pada Februari 2016. Kini alat itu kembali dikirim ke pusat untuk diperbaiki.

Multi mengatakan, kondisi daya listrik kota yang tidak stabil, turut berpengaruh pada kerusakan alat tersebut. “Alat ini sangat sensitif, karena penuh dengan sensor dan alat elektronik, dalam satu kesatuan sistem. Sehingga jika satu terganggu maka akan rusak. Sekarang kita berusaha kirim ke Jakarta, dan itu pun belum tentu dibetulkan karena komponennya ada di luar negeri,” jabarnya.

Kondisi ini membuat pihaknya harus mengambil data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Siantan, agar tetap dapat memantau kualitas udara di Kota Pontianak.  “Kita mengambil data tiap hari dari BMKG Siantan,” jawabnya.

Menurut Junto, sudah saatnya Kota Pontianak dan kabupaten/kota lain di Kalbar memiliki alat ISPU besar serupa papan reklame. Sebagaimana yang terdapat di Palangkaraya dan Pekanbaru. Terutama daerah dengan titik hotspot yang banyak. Sehingga masyarakat mendapat informasi seluas-luasnya.


Seperti diketahui, di Pekanbaru, Riau yang juga merupakan daerah langganan kabut asap, sudah terpasang dua papan reklame (public data display) yang berguna untuk menampilkan data kualitas udara (data ISPU) hasil dari pemrosesan data. Kualitas udara di kota tersebut pun dapat terpantau oleh publik.
“Pengajuan sudah rutin sejak dua tahun yang lalu, tapi mungkin ada prioritas yang lain,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada 2015 lalu, rusaknya AQMS bertepatan dengan datangnya bencana kabut asap, sehingga tidak dapat memberikan data yang akurat. Informasi terkait kualitas udara, hanya dilihat secara kasat mata, melalui ketebalan kabut asap.

Saat itu diperkirakan dapat diperbaiki dan kembali digunakan setelah dua pekan setelah dikirim ke Singapura. AQMS produk Jerman tersebut dibeli bersamaan dengan AQMS untuk BLH Provinsi Kalbar pada tahun 1997.

Ironisnya, AQMS milik BLH Propinsi Kalbar juga bernasib serupa. Kerusakan telah terjadi sejak lama dan terkesan dibiarkan. Alat yang berada di Komplek Kantor Gubernur Kalbar itu kondisinya memprihatinkan. Disimpan dengan pengamanan pagar besi dalam kondisi rusak dan berkarat.

Beberapa instalasi kabel listriknya juga sudah terputus. Bahkan terdapat sarang tawon berukuran besar di atas antena tak jauh dari alat itu. Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar mengakui, dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara di Kota Pontianak terasa kurang baik untuk kesehatan.

Kondisi seperti ini merupakan siklus tahunan. Biasa terjadi di musim kemarau. "Badan Lingkungan Hidup kita harap senantiasa siap dengan agenda tahunan yang pasti terjadi. Untuk itu kesiapan BLH jadi sangat penting," kata Herman Hofi, Jumat (12/8).

Kesiapan itu menyangkut sumber daya manusia (SDA) dan fasilitas pendukung. Salah satunya adalah alat ukur ISPU yang perbaikannya tak kunjung berbuah. BLH menurutnya instansi yang sangat strategis untuk meminimalisir dampak negatif dari perubahan lingkungan.

"Seharusnya BLH terus didorong agar kualitas dan kuantitasnya meningkat, baik SDM serta fasilitas pendukung," tambahnya. Terkait pengajuan ISPU yang tak kunjung membuahkan hasil, Herman berharap alat tersebut dapat segera dianggarkan.

Sementara, anggota DPRD Pontianak lainnya, Beby Nailufa justru mempertanyakan siapa pihak yang menolak pengajuan alat ISPU tersebut. Menurutnya, bila hal itu penting untuk masyarakat Pontianak, harus jadi prioritas dan tidak ada alasan tidak setuju dan ditunda. "Jika itu penting, sebagai kepala badan harus bisa berargumen. Karena beliau yang nanti akan bertanggungjawab," pungkasnya.  (bls/ind/sut)