Program Indonesia Mengajar di Kalbar, Putra Daerah Jadi Penonton

Regional

Editor sutan Dibaca : 1736

Program Indonesia Mengajar di Kalbar, Putra Daerah Jadi Penonton
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP –  Program  Sarjana Mengajar di Daerah Terluar, Terdepan dan Terpencil (SM3P) serta Program  Indonesia Mengajar dan Program Guru Garis Depan (GGD) harus dihentikan. Kedua program  ini dianggap menjadi modus pendatang untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, bahkan  diangkat menjadi PNS.  

Kedua program ini juga dinilai menafikan keberadaan kalangan sarjana di wilayah perbatasan. Kalangan yang notabene putera daerah ini hanya menjadi penonton. Lebih ironisnya,  guru dari luar Kalbar ini akan diangkat  sebagai PNS di tempatnya mengabdi.

  
“Program ini tidak efektif, karena kurang berlandaskan rasa keadilan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Syarat yang digariskan membuat para sarjana di kawasan perbatasan tidak bisa berpartisipasi,” kata Aleksius Akim, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat kepada Suara Pemred di Pontianak, Rabu (17/8).

Menurutnya, memaksakan program SM3P dan GGD dinilainya hanya akan menimbulkan masalah baru. Masalah ini, yakni kecemburuan sosial di kalangan masyarakat di kawasan terdepan, terluar, dan terpencil. Ditambahkan,  Kemendikbud  pada 2016 menargetkan 3.500 guru PNS maupun tenaga kontrak untuk mendukung program SM3P dan GGD.

Dengan demikian, masyarakat di wilayah perbatasan hanya bisa menjadi penonton.
“Sebab syaratnya,  para pelamar terlebih dahulu harus memiliki sertifikasi mengajar, setelah menyelesaikan pendidikan sarjana. Warga di Provinsi Kalimantan Barat yang sudah mengantongi sertifikasi mengajar, hanya bisa dihitung dengan sebelah jari. Sedangkan program sertifikasi guru sekarang ini menjadi serba tidak jelas,” kata Akim.  

Menurut Akim,  implikasi dari program SM3P dan GGD tidak lebih dari menjual kemiskinan, kebodohan,  dan keterbelakangan masyarakat di perbatasan, untuk dijadikan kedok pihak tertentu mendapat pekerjaan layak. Pemberlakuan kedua program ini hanya melecehkan sumberdaya masyarakat di kawasan perbatasan, termasuk di Kalbar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menegaskan, kedua program ini harus lebih memprioritaskan putra daerah. "Putra-putra daerah kita banyak yang berkualifikasi bagus. Seharusnya diberi kesempatan untuk mengikuti program tersebut," ujarnya secara terpisah di Pontianak.

Suriansyah menambahkan, sedikitnya putra daerah mengikuti program tersebut, bisa jadi lantaran kurangnya informasi dan penyebarannya yang tidak merata sehingga tidak diketahui oleh masyarakat. "Itu yang kita sesalkan. Kita harapkan untuk tahun berikutnya, harus sampai ke warga kita hingga pelosok. Masalahnya, banyak warga kita yang ingin berpartisipasi dalam program tersebut," tambahnya.  

Suriansyah menyebutkan, pada 2018 mendatang dan tahun selanjutnya, banyak guru yang akan masuk masa pensiun. Selain itu, kekurangan guru honorer mencapai sekitar angka tiga ribuan. Ini karena kebijakan penambahan guru berada di tangan pemerintah pusat sehingga Kalbar masih menunggu kebijakan tersebut.

"Program (program pendidikan di wilayah perbatasan, terdepan, terluar dan tertinggal) ini sebetulnya salah satu solusi untuk mengisi kekurangan guru. Dan, masyarakat di Kalbar banyak yang siap. Bahkan kalau full day school kemarin jadi diterapkan, warga kita sudah siap untuk mengisi formasi guru tersebut," jelasnya.  

Program SM3P dan GGD sendiri merupakan  strategi untuk meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar atau guru di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). "Pada prinsipnya, sarjana guru yang ingin melamar menjadi PNS,  wajib lulus program pendidikan profesi guru (PPG)," tegas Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirdiktendik) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Supriadi Rustad. di Jakarta.
   

"Nah program PPG ini wujudnya adalah praktek mengajar di daerah pedalaman (SM3T)  dan pendidikan di asrama. Selama ini, untuk menjadi PNS guru, tidak ada seleksi. Yang diseleksi adalah CPNS baru, bukan seleksi guru," lanjut   Guru besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini.
 

Dengan sistem baru rekrutmen guru ini, lanjutnya, pemerintah akan memetakan kebutuhan guru baru secara nasional. Kemudian Kemenristekdikti melalui kampus lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) membuka seleksi peserta PPG. Jumlah yang diterima PPG ini disesuaikan dengan kebutuhan nasional.  

Ditegaskan, sarjana pendidikan maupun sarjana nonpendidikan, seperti lulusan politeknik, boleh mendaftar seleksi PPG. Khusus untuk sarjana program diploma IV dari politeknik, diproyeksikan menjadi guru produktif di SMK sesuai dengan bidangnya.  

Supriadi mengklaim, sistem baru rekrutmen guru ini mendapat sambutan positif dari kepala daerah. Sejumlah kepala daerah yang menjadi tuan rumah SM3T, membuka formasi PNS guru untuk alumni SM3T.

Menurutnya, meskipun program SM3T dijalankan oleh pemerintah pusat, namun status guru PNS tetap ada di pemerintah daerah setempat.     Hanya saja, klaim bahwa program-program itu diterima seluruh kepala daerah, ternyata tak terbukti. Banyak kepala daerah di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil di Indonesia, menolak program itu karena menafikan putera daerah.    

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot menyatakan, sampai sekarang belum ada warga asli dari daerahnya yang melamar. " Persyaratan untuk mengikuti dua program itu sangat berat," katanya secara terpisah di Bengkayang.  

Menurut Gidot, Bengkayang bersama empat kabupaten lainnya di Kalbar, yakni Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, masuk dalam kategori 151 daerah yang mendapat jatah program SM3P dan GGD.   “Soalnya,  selesai kuliah atau menjadi sarjana di bidang pendidikan, calon pelamar mesti mengantongi sertifikasi guru. Ini sulit untuk kawasan perbatasan," ungkap Gidot.     

Dari 151 daerah yang menjadi sasaran program GGD,  terdiri dari 123 kabupaten yang tergolong daerah 3T, plus 28 kabupaten yang sebelumnya sudah tercakup dalam program itu. Tahun ini ditargetkan 3.500 guru mengikuti program Sarjana Mendidik di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (SM-3T).
   

Pada 28 Mei lalu, Mendikbud Anies Baswedan kala itu menyatakan, pemerintah membutuhkan
ribuan guru untuk ditempatkan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil di Indonesia. ?Untuk menarik itu, pemerintah menyatakan siap menghadiahi satu petak tanah.

  Karena itu Kemendikbud sudah tmenandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 93 pemerintah kabupaten dan kota terkait kebijakan itu.

 "Jadi kita akan berikan mereka kesempatan tanah, tanahnya dari pemda. Baru nanti tanah itu bisa dipakai untuk bangun rumah, baru rumahnya bisa kredit di perbankan, kreditnya bukan dari pemda," kata Anies di Jakarta.
   

Selain mendapatkan gaji Rp 8 juta per bulan, fasilitas tanah ini menjadi kelebihan yang termasuk dalam program Kemendikbud yang dinamakan Guru Garis Depan. ?Dengan fasilitas ini diharapkan para guru bisa memulai hidup baru di wilayah terpencil itu.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan insentif tambahan bagi siapa saja yang ingin mendaftar dalam program tersebut. Jika sebelumnya guru hanya menerima gaji dan tunjangan sertifikasi, maka dalam program ini guru akan ditambahkan tunjangan khusus.

Menurut Anies, para guru yang lulus seleksi untuk ditempatkan di garis depan, akan langsung dijadikan PN di pemda terkait.(aju/sin/umr/bob/pat/sut)