Sabtu, 07 Desember 2019


Pemkot Pontianak Akan Bantu Dana Damkar Swasta

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 2133
Pemkot Pontianak Akan Bantu Dana Damkar Swasta

Damkar Swasta di Pontianak, Kalbar (SUARA PEMRED)

PONTIANAK, SP- Usai kerusuhan tahun 1967, warga Tionghoa di Pontianak umumnya tinggal berkelompok di pemukiman padat wilayah Pontianak Utara dan Pontianak Selatan. Pemukiman ini rentan kebakaran yang kerap mengorbankan harta bahkan nyawa mereka.  

Belakangan, timbul kesadaran kolektif untuk mendirikan komunitas pemadam kebakaran (damkar) milik marga.  Sebutlah Than Theng Khun alias Ateng Tanjaya (65 tahun), yang mendirikan Badan Pemadaman Api Siantan (BPAS) sekaligus ketuanya.
 

Berdiri  di
 wilayah Pontianak Timur, Ateng tercatat sebagai salah satu inisiator pendirian yayasan damkar swasta di Kota Pontianak.  BPAS berdiri pada 13 Februari 1949.
 

“Di awal tahun 1970-an, lembaga pemadam kebakaran milik pemerintah belum maksimal. Kami putuskan melakukan kegiatan mandiri sehingga sekarang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk membangkitkan peran serta masyarakat di bidang pemadaman kebakaran,” kata Ateng kepada Suara Pemred di Pontianak, baru-baru ini.
 

Sampai sekarang, badan damkar  swasta dikelola warga Tionghoa di Pontianak dan sekitarnya. 
 Belakangan,  nasib damkar swasta ini memprihatinkan. Mereka dibutuhkan, tapi diacuhkan.  

Ketua Damkar Swadesi Borneo, Romi menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak tak pernah memberikan apresiasi kepada damkar swasta.
 

"Kami sebagai relawan sosial, bekerja tanpa tendensi kepentingan apapun. Jangankan membicarakan pendanaan, ucapan terima kasih pun tidak.  Bansos tidak ada sama sekali beberapa tahun terakhir ini, saya rasakan selama pemerintahan Wali Kota Sutarmidji," ujarnya terpisah di Pontianak.
   

"Sewaktu zaman pemerintahan Pak  Buchari, ada yang namanya Jamsesko, dan setelah itu tidak ada. Adanya Jamsesko luar biasa untuk kawan-kawan damkar swasta,” ujarnya.


Pihaknya beberapa waktu lalu memang mendengar kabar adanya dana bantuan sosial dari pemkot. Namun, bansos itu diberikan kepada Asosiasi Pemadam Kebakaran Kalimantan Barat.

“Ini kekeliruan. Namanya sudah jelas,  Kalimantan Barat, provinsi, dan bukan kota. Ini harus dipertanyakan sama Pak Sutarmidji,” terangnya.
 

Damkar Swadesi Borneo yang berdiri sejak Juni 2011 diklaimnya tak pernah merasakan bantuan tersebut. Padahal, biaya operasional yang dibutuhkan ketika memadamkan kebakaran,  berkisar Rp500-1 juta. Dana lebih besar pasti keluar jika memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi berjam-jam.
 

Operasional tersebut menyangkut kebutuhan pembiayaan untuk alokasi bahan bakar minyak, serta makan-minum relawan damkar. Pembiayaan operasional pemadaman selama ini diterima pihaknya dari  uluran tangan para donatur.
 

Namun, Sutarmidji terpisah menyatakan, pihaknya akan memberikan bantuan pendanaan kepada pihak damkar swasta.  "Kami akan bantu dari dana hibah untuk pemadam kebakaran swasta dalam membantu pemerintah memadamkan kebakaran lahan di Pontianak dan sekitarnya," katanya.
   

 Sutarmidji menjelaskan, bantuan dana tersebut, kemungkinan tidak terlalu besar, karena akan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Pontianak.

Selama ini,
walau sejatinya tugas damkar swasta hanya untuk memadamkan kebakaran bangunan.
  "Tapi  mereka dengan hati nurani dan tanpa paksaan mau berjibaku ikut memadamkan kebakaran lahan yang jumlahnya semakin hari terus bertambah," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suryansyah menyatakan, Satgas Karhutla Manggala Agni yang telah dibentuk pemerintah, kurang mengedepankan tindakan antisipatif.
 

“Sebelum terjadi kebakaran hutan, seharusnya dilakukan pendekatan dan penyuluhan ke desa-desa dengan melibatkan kepala desa, camat, babinsa, kapolsek dan lain-lain. Sehingga mereka bertanggungjawab mengantisipasi kebakaran hutan di wilayahnya," ungkapnya secara terpisah di Pontianak.

Menurutnya, tindakan represif perlu dilakukan untuk karhutla yang diinisiasi oleh korporasi.  “Penegakan hukum jangan seperti pisau. Tajam ke bawah,  tumpul ke atas,” tambahnya.


Suryansyah juga menuturkan,  operasional pemadaman api harus diberi anggaran yang cukup, dan tim yang teroganisir secara baik.  “Penanggung jawab harus jelas, dan dipegang oleh petugas yang memang punya kemampuan dan punya kekuasaan,” tuturnya.(tim/aju/pat/sut)