Selasa, 17 September 2019


Pengelolaan Jembatan Timbang di Kalbar Dipertanyakan

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1625
Pengelolaan Jembatan Timbang di Kalbar Dipertanyakan

GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)

  PUTUSSIBAU, SP – Jembatan timbang mestinya berperan sebagai sarana menjaga keselamatan dan kelancaran operasional angkutan jasa dan barang. Nyatanya, penanganan jembatan timbang amburadul dan berantakan. Hal itu berimbas pada kondisi jalan yang harus diawasi di Kalbar.  

Penggunaan jembatan timbang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 5 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Di Kalimantan Barat keberadaan jembatan timbang terbagi dalam dua wilayah. Yakni Wilayah I dan II. Wilayah I meliputi Batulayang (Pontianak), Singkawang dan Sidu (Ketapang). Adapun Wilayah II meliputi, Sosok (Landak), Sekadau dan Sintang.


  Selain empat jembatan timbang di daerah tersebut, ada satu lagi jembatan timbang di Kecamatan Silat, Kapuas Hulu. Hanya saja, di daerah ini dilihat dari bentuk fisik, bukan jembatan timbang. Tetapi hanya pos jaga yang diisi personil Dinas Perhubungan.

  Tak adanya jembatan timbang membuat jalan di sekitar Kapuas Hulu, kerap kali rusak. Lihat saja kondisi jalan yang menghubungkan dua kecamatan ini, Badau dan Empanang. Kondisinya rusak berat. Kerusakan jalan karena sering dilewati truk perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT Kencana Group.  

Warga Sungai Tembaga, Kecamatan Badau, Abau mengatakan, kondisi jalan rusak tersebut sudah terjadi sejak lima tahun lalu.

Namun, sampai saat ini jalan tersebut belum juga diperbaiki pihak perusahaan maupun Pemda Kapuas Hulu.   "Jalan itu biasanya digunakan oleh truk perusahaan dalam melakukan berbagai aktivitas perkebunan mereka, termasuk mengangkut komoditas sawit ke negara tetangga Malaysia," katanya, akhir pekan lalu.  

Kerusakan jalan tersebut terbilang cukup parah. Jalan itu penuh lubang. Jika musim hujan, air memenuhi setiap lubang. Di bagian badan jalan, sudah seperti tempat kubangan hewan, sehingga tidak layak digunakan para pengguna jalan.  

“Tidak hanya itu, kerusakan lain juga terjadi. Seperti, jembatan kayu yang ada di sekitar jalan, juga mengalami kerusakan parah," katanya.  

Warga Nanga Kantu, Kecamatan Empanang, Paulus mengatakan, masyarakat sering mengeluhkan kondisi jalan yang rusak.

Namun, tidak pernah ditanggapi oleh pihak perusahaan.   "Jelas-jelas perusahaan yang lebih banyak menggunakan jalan itu. Truk mereka sering membawa angkutan melebihi batas tonase, sehingga jalan menjadi rusak," katanya.

  Akibat jalan rusak, para pengguna jalan sering alami kecelakaan karena terjatuh dari kendaraan yang digunakan. “Mereka kadang dalam posisi laju, mengelakkan lobang sampai akhirnya terjatuh. Apalagi jika musim hujan, lubang tidak tampak," katanya.  

Ia minta kepada Pemda Kapuas Hulu dan pihak perusahaan, segera memperbaiki jalan tersebut, agar tidak menimbulkan korban jiwa.   "Jangan sampai sudah ada yang mati baru dibetulkan jalannya. Seharusnya kita malu, jalan kabupaten sudah seperti jalan kebun. Apalagi kita ini dekat dengan negara tetangga Malaysia," katanya.

 
Tak hanya di Kapuas Hulu, kurang optimalnya pengelolaan jembatan timbang milik Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar di Jalan Ketapang-Siduk, Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU), juga terjadi di Kabupaten Ketapang.  

Anggota DPRD Ketapang, Irawan menilai, masyarakat mengeluhkan keberadaan jembatan timbang yang dinilai tidak optimal pengelolaannya.

"Kalau kita lihat tidak ada keseriusan Dinas Perhubungan Provinsi dalam mengelola jembatan timbang tersebut, karena memang banyak masyarakat mengeluhkan keberadaan jembatan timbang," ungkapnya.

Padahal, jembatan timbang dibangun untuk memberi azas manfaat bagi masyarakat. Kalau pengelolaannya tidak optimal, artinya, tujuan pembangunannya tidak tercapai. “Yang ada negara rugi, karena pembangunan yang ada tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal," ujarnya.

Hal ini tentu berdampak negatif bagi kinerja Pemda Kalbar, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi, kinerjanya tidak serius mengelola pembangunan jembatan timbang yang jadi wewenang Dishub provinsi.

Menurutnya, jembatan timbang dibangun untuk mengendalikan pengguna jalan, khususnya kendaraan bermuatan agar tidak melebihi kapasitas, dan berdampak pada keselamatan masyarakat maupun kerusakan jalan yang ada.

"Kalau pengelolaan tidak optimal, tentu yang dirugikan masyarakat. Selain karena kendaraan bermuatan lebih, jalan juga mudah rusak akibat kendaraan bermuatan lebih tidak terawasi dengan baik," katanya.

Ia menilai, seharusnya Dishub Provinsi dapat melakukan MoU (Memorandum of Understanding) atau kerjasama dengan Pemda Ketapang, melalui Dishub Ketapang.

Misalnya, kalau kekurangan petugas di lokasi jembatan timbang, bisa saja melakukan MoU petugas disediakan Dishub Ketapang, sedangkan perawatan alat dikelola pihak Dishub Provinsi.
 

Gagal Kelola


Anggota DPRD Kalbar, Markus Amid menyesesalkan, Dinas Perhubungan Provinsi yang dianggap gagal mengelola jembatan timbang di sejumlah daerah di Kalbar. “Jika alasan mereka kekurangan personil maupun akses gudang pembongkaran tidak representatif, mestinya mereka mengajukan anggaran untuk itu,” katanya.  

Selama ini tidak dilakukan. DPRD belum pernah menerima pengajuan anggaran untuk memaksimalkan jembatan timbang. “Ada kesan Dishub Kalbar berdian diri dengan masalah ini,” ujarnya.  

Syarif Abdullah Alkadri, anggota DPR RI Dapil Kalbar menyebutkan, penyebab kerusakan jalan negara di Kalbar, satu di antaranya adalah pengelolaan jembatan timbang yang tidak benar dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Seperti melakukan pembiaran, begitu diketahui ada kendaraan kedapatan membawa muatan melebihi kapasitas yang diangkut.   “Padahal, bila jembatan ini dikelola dengan baik, tidak ada lagi jalan rusak karena ada petugas yang mengawasi,” katanya, melalui akun Facebook-nya.  

Satu-satunya cara agar pengawasan di jembatan timbang difungsikan dengan baik, yakni dengan pengambilalihan jembatan timbang dari daerah ke pusat.  Wacana itu sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan. 
 

Tujuan pengalihan wewenang ini adalah,  pusat ada niat akan memperbaiki  SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas. Petugas yang akan berjaga nantinya memberikan pengawasan yang serius dan diharapkan bebas pungli.
 

“Wacana itu dalam waktu dekat akan direalisasikan dari Kementerian Perhubungan,” kata  Syarif.
 

Berbeda dengan Syarief, Anggota Komisi IV DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur menyatakan, memberikan pengalihan kewenangan tidak sepenuhnya menuntaskan masalah. Sebab, masih ada persoalan teknis terjadi di lapangan.

Prabasa mengatakan, masalah jembatan timbang tidak sedikit. Ia member contoh, angkutan kendaraan yang melebihi beban, ada kalanya tak punya areal parkir atau gudang penyimpanan yang luas. Ketika ada truk melebihi kapasitas, kendaraan itu tidak bisa ditahan dalam waktu cukup lama di wilayah jembatan timbang.

Ketika barang yang melebihi kapasitas diturunkan, tidak ada lokasi atau tempat menahan barang-barang itu. Juga tidak ada yang bertanggungjawab, bila kelebihan muatan rusak atau hilang, bila diturunkan di jembatan timbang. “Manajemen tempat penyimpanan dan fasilitas jembatan timbang masih minim,” ujarnya.

Praktik Pungli


Retno Pramudya, Ketua Umum DPW ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwader) Kalbar mengatakan, salah besar bila angkutan tronton maupun Fuso, faktor utama penyebab kerusakan jalan. Jembatan timbang tidak berfungsi dengan baik dan rawan terjadi praktik pungli, menjadi faktor penyebab jalan negara di sejumlah daerah alami kerusakan.
 

Truk kecil membawa muatan perkebunan, seperti buah sawit melebihi kapasitas. Akibatnya, jalan negara cepat rusak. “Jadi, salah besar jika tronton atau Fuso, menyebabkan jalan di daerah kita rusak,” tutur Retno.  

Perlu diketahui, angkutan trailer saja dengan muatan 20 feet, berat kendaraan mencapai 20 ton. Yaitu, berat kapasitas maksimal 18 ton ditambah beban mobil dua ton. Tapi daya beban 20 ton dari angkutan ini, justru tidak bisa dikatakan faktor merusak jalan negara, di saat jalan ini hanya bisa dilintasi beban 10 ton.  

Itu karena, truk ‘Fuso’ tronton (roda 12) maupun truk trintin (roda 10), terdapat dua sampai tiga  titik sumbu kendaraan. Sambungan itu bisa dilihat dari ban belakang, tengah maupun belakang. Nah, fungsi dari titik sambung adalah, membagi jumlah muatan yang akan diangkut.

  Artinya, bila beban kendaraan 20 ton, bila kendaraan tersebut memiliki dua titik sumbu saja, beban kendaraan menjadi terbagi dua. Artinya 10 ton di depan dan 10 di belakang. Jumlah beban ini, adalah jumlah standar untuk dilintasi jalan negara di daerah.      “Ibarat sepatu pria dengan sepatu wanita yang memiliki hak tinggi,” kata Retno.

  Kalau si pria membawa satu karung beras dengan beban 5 kilogram dibandingkan dengan wanita membawa beras dengan beban yang sama, tetapi sepatunya berbeda. Jelas saja, sepatu milik wanita yang paling duluan terbenam ke tanah, dimana hak tinggi cepat terbenam dalam tanah ketimbang dengan sepatu pria.  

Artinya, justru truk kecil tanpa sumbu, membawa muatan yang besar, menjadi penyebab utama jalan daerah rusak. Karena jenis angkutan ini tidak bisa membagi jumlah muatan yang dibawa. “Seperti truk membawa buah sawit di daerah, terkesan memaksakan angkutannya membawa muatan banyak tanpa mempertimbangkan faktor klasifikasi jalan yang dilintasi,” ujarnya.  

Selain jenis truk ini, faktor lainnya adalah, pemerintah pusat masih minim perhatian, meningkatkan kualitas jalan negara di Kalbar. Pasalnya, jalan negara yang dilintasi sekarang, diduga tidak dilakukan dengan pengerjaan yang baik.  

Seperti konstruksi lapisan paling dasar dianggap tidak kuat  untuk dilintasi kendaraan berat. Kondisi jalan Kalbar sangat jauh, bila dibandingkan dengan Pulau Jawa.

“Di Jakarta saja, truk dengan model gandeng dan daya angkut yang besar, bisa melintasi jalan negara,” tuturnya.

Bahkan, para supir dilayani dengan rute tol bebas macet dan hambatan.   Menurutnya, permasalahan ini, mestinya yang bisa menjawabnya adalah para anggota DPR Dapil Kalbar di Senayan. Mereka mesti memperjuangkan dengan memasukkan peningkatan kualitas jalan negara di daerah.  

“Kalau wakil rakyat asal Kalbar di Senayan kurang gereget menyampaikan aspirasi di sana, ya kondisi jalan negara di daerah kita ini, jangan heran rusak terus,” tuturnya.  

Perlu diingat, adanya truk tronton maupun trintin di Kalbar, justru berdampak baik pada peningkatan ekonomi di daerah. Karena, semakin banyak muatan yang diangkut dari jasa logistik dari ibukota ke daerah, kebutuhan masyarakat, seperti sembako misalnya, bisa murah begitu sampai ke daerah.  

“Jika harga kebutuhan pokok murah, otomatis daya beli masyarakat juga meningkat,” katanya.  
 

Sebaliknya, bila biaya angkutan mahal, daya beli menjadi menurun. Dampaknya terjadi inflasi di daerah. (teo/sap/pro/loh/lis/sut)