Syarif : Surat Tilang Dikirim ke Pengadilan Negeri

Regional

Editor sutan Dibaca : 1156

Syarif : Surat Tilang Dikirim ke Pengadilan Negeri
ILUSTRASI Jembatan Timbang (indonesiana.tempo.co)
PONTIANAK, SP- Dalam pemberitaan yang pernah terbit di Suara Pemred sebelumnya, setiap kali melintas di jembatan timbang, supir harus merogoh kocek Rp 8.000-20.000. Jumlah itu bisa lebih, jika ada petugas “jahil”. Yang seakan-akan menerapkan pemberlakuan tilang kepada sejumlah supir truk.  

Proses tilang di sini beda dengan tilang di kepolisian. Biasanya petugas di jembatan timbang menerapkan tilang, jika supir membawa angkutan berlebih.

Seperti, ketinggian muatan melebihi satu setengah meter dari batas bak muatan. Jika sudah begini, supir harus merogoh kocek lebih. Yakni, berkisar Rp 50.000-70.000 sekali tilang.  

“Kesannya saja tilang, tapi petugas tidak mengeluarkan surat tilang,” kata supir truk kepada Suara Pemred. “Uangnya juga kita tidak tahu untuk apa,” tambahnya.  

Data Organisasi Kendaraan Beroda (Organda) Kalimantan Barat menyebutkan, jumlah truk ekspedisi sebanyak 5.000 unit lebih. Sedangkan jenis truk tronton berjumlah 114 unit.  

Asumsinya, satu unit truk ekspedisi melintas di jembatan timbang harus menyetor Rp 10.000. Setengah dari jumlah kendaraan itu saja yang melintas, jumlah upeti yang dikumpulkan berkisar Rp 25 juta per hari.

Bila dikalikan 360 atau setahun, bisa mencapai angka Rp 9 miliar. Jumlah yang cukup fantastis.   Celakanya, jumlah pendapatan di atas ternyata tak masuk ke kas daerah.

Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur, supir truk yang membawa kelebihan muatan harus menyetor sejumlah uang kepada petugas di jembatan timbang.  

Kepala Unit Pelayanan Lalu Lintas dan angkutan Wilayah I, Syarif Johan mengatakan, Perda Nomor 3 Tahun 2006, tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, sama sekali tidak menerapkan sanksi kepada supir yang melanggar aturan.

Sementara untuk sanksi tilang, petugas jaga hanya mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

“Bila supir truk kedapatan membawa muatan lebih, kita langsung layangkan surat tilang. Si supir disidang dan membayar denda ke Pengadilan Negeri Pontianak,” kata Syarif. “Kalau tidak salah, setiap Jumat sidang berlangsung,” tambahnya.

 Sayangnya, Syarif tidak bisa menyebutkan data jumlah pelanggaran yang dilakukan supir truk di jembatan timbang. “Waduh, datanya sama staf saya. Kebetulan sedang keluar,” katanya.  

Syarif hanya bisa merinci, rata-rata setiap minggu petugas jembatan timbang mengeluarkan 9-11 surat tilang kepada supir yang melanggar aturan. “Surat tilangnya langsung kita kirimkan ke Pengadilan Negeri,” katanya.  

Menanggapi adanya pungutan liar di wilayah kerja jembatan timbang di Wilayah I Batulayang, Syarif membantah hal itu.

 Ia menegaskan, seluruh supir truk yang membawa muatan diwajibkan masuk ke jembatan timbang dan tidak dipungut biaya.   “Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tarif masuk di jembatan timbang,” katanya.  

Meski begitu, ia tidak menampik bahwa di wilayah kerjanya ditemukan para supir memberikan setoran kepada petugas jaga. Tapi dalam hal ini sifatnya bukan pungli, melainkan sukarela.  

Syarif menyatakan, selama ini pihaknya masih memberikan toleransi kepada supir truk yang membawa muatan dengan kapasitas di bawah 50 persen, dari jumlah angkutan barang yang diizinkan. Mereka hanya diberikan surat peringatan dari petugas di lapangan.  

“Tapi kalau muatannya mencapai 20 ton ke atas, tidak ada toleransi. Tetap akan kita tilang,” katanya. (loh/lis/sut)