Pro Kontra Pembubaran PDAM Kalbar

Regional

Editor sutan Dibaca : 1247

Pro Kontra Pembubaran  PDAM Kalbar
GRAFIS (SUARA PEMRED/ KOKO)
PONTIANAK, SP - Pemprov Kalbar dianggap gagal menangani permasalahan air bersih di daerah. Padahal pelayanan publik seperti ketersediaan air bagian dari tolak ukur keberhasilan suatu daerah, selain fasilitas pendidikan dan kesehatan. Bukti kegagalan tersebut,

Keputusan Pemprov Kalbar membubarkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik Pemprov sendiri, di tengah masyarakat Kalbar sedang krisis air bersih.
Pendirian PDAM Kalbar sudah tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2006, tentang Pendirian PDAM. Perda ketuk palu,

Pemprov kemudian mengucurkan dana penyertaan modal Rp 1 miliar. Hanya saja, dalam  perjalanannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuan pada hasil pemeriksaan 2010. Isinya, penyajian saldo penyertaan modal Pemprov  kepada PDAM Kalbar per 31 Desember 2010, sebesar Rp 1 miliar tidak andal.

"Temuan itu bukan main-main. Harus diusut tuntas. Karena tidak ada asap tanpa ada api," kata Bistok Nadap-dap,

Pengamat Hukum Kalbar. Apalagi dilihat azaz pemanfaatan bisa dibilang mubazir. Karena di tiap kabupaten/kota, sebenarnya sudah ada PDAM.

"Mestinya daerah yang memiliki PDAM  dibantu pendanaannya dari Pemprov. Tentunya penggunaan dana juga harus transparan dan terbuka," katanya.
 

Secara umum, permasalahan PDAM di Indonesia hampir semuanya bermasalah. Mulai dari temuan proyek fisik hingga model pertanggungjawaban secara teknis, dalam praktiknya tidak pernah dibenahi. PDAM marak terlilit utang.   Lantaran banyaknya permasalahan tadi, sampai-sampai pemerintah menghapus utang 117 PDAM di seluruh Indonesia.

Tujuannya, menyehatkan kembali arus kas perusahaan milik negara (BUMN) tersebut, sehingga dapat mendukung target pemerintah. Yaitu, sambungan air bersih kepada 10 juta rumah tangga pada tahun 2019 mendatang.
  "Pemprov harusnya belajar dari permasalahan manajemen PDAM di daerah," kata Bistok.  

Misalnya, pada saat melakukan perekrutan direktur PDAM, harus ada komitmen dari direksi yang hendak dipilih. Mulai dari program peningkatan pelayanan hingga perbaikan manajemen.   "Jangan sampai direksi yang dipilih hanya orang titipan dan bukan berdasarkan pengalaman memimpin perusahaan," kata Bistok.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menyebutkan, alasan Pemprov menghapus PDAM Kalbar, karena sejak dibentuk 2006 sampai sekarang dinilai tidak efektif dan tidak sesuai dengan fungsinya. Berbagai rencana yang disusun oleh perusahaan plat merah ini dianggap tidak berhasil diwujudkan.

 Sehingga tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dan memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat Kalbar tidak tercapai. “Pada akhirnya, masalah ini jadi temuan dari BPK, merekomendasikan Perda ini dikaji ulang atau dibubarkan,” ujarnya.

Pilihan pembubaran pun menguak. Pemprov bersama DPRD Kalbar sedang melakukan pembahasan rancangan Perda Pencabutan dari Perda Nomor 2 Tahun 2006, tentang Pendirian PDAM.

Dana Tak Cukup


Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Markus Amid mengatakan pencabutan Perda PDAM atas rekomendasi BPK. Perda PDAM ini tidak layak diteruskan lantaran Pemrov tidak ada anggaran untuk mendirikan PDAM ini, dengan besaran dana modal berkisar Rp 5 -6 triliun. Dana sebesar itu sebanding dengan APBD Kalbar Rp   5 triliun per tahun. 

  
“Daripada mati segan, hidup tidak mau. Lebih baik kita hentikan saja. Tetapi, nunggu nanti seperti apa. Kalau ada investor yang mau membiayai akan dipikirkan lagi,” ungkapnya.

Adapun proses rencana pencabutan Perda ini sudah melewati berbagai rapat, studi banding dan juga dilakukan konsultasi. Hingga ada satu tahap terakhir yang akan dilalui, ialah akan diadakan rapat pada awal Oktober ini. Ini adalah rapat gabungan untuk memutuskan dari hasil.

Tinjau Ulang


Langkah Pemprov dan DPRD justru beda pandangan dengan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Kalbar. Melalui sekretarisnya, Urai Wisata mengatakan, sebelum mengambil keputusan, pihaknya meminta semua pihak dipanggil dan diajak duduk bersama membahas hal itu.  

Bagi Perpamsi, selama ini, lembaganya sama sekali belum pernah diajak berkoordinasi membahas hal pembubaran PDAM.   “Lebih baik kita tidak usah terlalu terburu-buru. Kita harus ada pembicaraan dengan semua pihak. Kita libatkan para ahli yang ada," kata Wisata.  

Pihak itu antara lain, pengurus DPD Perpamsi, perguruan tinggi, dan direktur seluruh PDAM di Kalbar. Pendapat mereka mesti didengarkan.   Jika suatu institusi sudah dibuat, yang perlu dilakukan adalah menjaganya agar keberlangsungan institusi itu tetap berjalan.

 Apalagi ini menyangkut air bersih yang merupakan hajad hidup orang banyak. Apalagi pendistribusian air bersih di Kalbar masih belum merata.  

"Jadi keputusan itu harus dipikirkan kembali. Jangan sampai nanti kebijakan yang diambil malah jadi bumerang," tutur Wasita.  

Kasub Auditorat Kalbar 2, BPK Kalbar, Joni Rindra Putra menegaskan, rekomendasi dari BPK kepada Pemprov Kalbar, terkait penyertaan modal dan Perda Pendirian PDAM, adalah meninjau ulang kembali dan tidak mendorong untuk dibubarkan.   "Kita masalah PDAM di daerah kebanyakan manajemennya yang kurang baik," kata Joni.  

Mestinya, hal ini yang diperbaiki dari jajaran direksi PDAM. Mulai dari manajemen perencanaan, keuangan, program dan lainnya.     
  "Kalau untuk kerugian negara, di sini kami tidak menemukan. Tapi kami rekomendasi Pemprov meninjau kembali," kata Joni.
Berita selengkapnya pada Harian Suara Pemred Edisi Senin 10 Oktober 2016 (tim sp/sut)