Bangun PLTN, Pemprov Kalbar Minta Revisi UU Ketenaganukliran Dipercepat

Regional

Editor sutan Dibaca : 1218

Bangun PLTN, Pemprov Kalbar Minta Revisi UU Ketenaganukliran Dipercepat
ILUSTRASI PLTN (kabarbisnis.com)
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tuntut tetap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN),  dengan mendesak otoritas berwenang mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

 “Ketentuan yang ada sudah tidak relevan, karena potensi Uranium di perut bumi tidak bisa digunakan untuk bahan baku PLTN. Sementara saat bersamaan, Indonesia defisit energi listrik 35 ribu megawatt,” kata Ahi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (11/10/2016).
 

Ahi mengatakan hal itu menanggapi Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)  Djarot Sulistio Wisnubroto, usai diskusi di Russian Center of Science and Culture, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016.
 

Batan mengungkapkan Indonesia memiliki kekayaan Uranium hingga 74 ribu ton di dalam tanah, tapi tak bisa diambil karena terhambat regulasi.


Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran melarang penambangan Uranium untuk tujuan komersial. Kini Batan sedang berupaya agar undang-undang dimaksud direvisi.

"Kita itu mempunyai 74 ribu ton uranium potensi di seluruh Indonesia. Jadi potensi itu ada. Sayangnya UU kita belum membolehkan eksploitasi secara komersial. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, sudah lama. Kita sekarang baru melalui Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) supaya undang-undangnya direvisi saja," kata Djarot.
 

Ahi mengatakan, Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam kedapatan mineral radioaktif Uranium dengan nilai sedikitnya 25 ribu ton.

"Hingga Mei 2014, terdapat 25.436 ton U3O8 di pehuluan Sungai Kalan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi saja. Belum di bagian hulu Sungai Melawi dan di Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkap  Ahi.

Angka tersebut terdiri dari 1.608 ton kategori terukur, 6.456 ton terindikasi, 2.648 ton kategori Tereka dan 14.727 ton Hipotetik.

Penyelidikan umum keberadaan mineral Uranium di Kalimantan, telah dimulai pada 1970 di wilayah sekitar 266 ribu kilometer persegi bekerja sama dengan The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) Perancis.

Tahap eksplorasi pada 1974 yang difokuskan pada daerah Kalan dan Melawi-Mahakam sekitar 30 ribu kilometer persegi hingga 1977.

Dari beberapa sektor potensial di Kalan, sekitar Eko-Remaja merupakan sektor yang paling potensial, sehingga dibuatlah terowongan eksplorasi untuk mengetahui jumlah sumber daya Uranium kategori terukur pada Januari 1981 - Agustus 1991.

"Bijih Uranium di sekitar Eko-Remaja berupa lempengan-lempengan dengan panjang dan lebar mencapai puluhan meter dengan tebal sentimetrik hingga metrik yang saling sejajar memotong bukit Eko-Remaja," sebut Ahi.

Selain di Kalan, lanjut Ahie, Batan menyelidiki daerah lainnya seperti di Desa Rangkung dan Pangkalan Batu, Kecamatan Rangkung yang selain Uranium, ditemukan juga mineral radioaktif Kalium dan Thorium.

Thorium ini penting, karena merupakan sumber energi nuklir utama di masa depan,  karena memiliki banyak keunggulan dibanding Uranium seperti kelimpahan hingga lima kali lipat.

Di Kalimantan Barat, ungkap Ahi, Thorium terdapat pada mineral monasit yang dikenali keberadaannya bersama Zirkon, Ilmenit dan mineral berat lainnya pada endapan plaser sungai atau pantai, seperti di Kabupaten Ketapang, Nanga Tayap, Tumbang Titi dan Marau.
 

Di Jakarta, Djarot mengusulkan agar kegiatan pertambangan Uranium mulai diizinkan selama proses revisi undang-undang ketenaganukliran.

"Sementara kita berproses UU-nya, saya ingin dibuka saja kalau memang ada investor mau mengeksploitasi Uranium,  biar bisa memanfaatkan untuk pembangunan atau operasi PLTN  kelak di Indonesia," cetus Djarot.

Rencanannya, naskah akademik untuk revisi undang-undang ketenaganukliran akan diserahkan pada akhir Oktober 2016. 

"Oktober ini mau masuk naskah akademi, moga-moga masuk prolegnas (program legislasi nasional) sehingga bisa dipercepat. Itu keinginan kita," tutup Djarot.

Selain terhambat UU Ketenaganukliran yang melarang eksploitasi Uranium, pembangunan PLTN juga belum dapat dilakukan di Indonesia,  karena Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang disusun pemerintah menyebutkan bahwa nuklir adalah sumber energi pilihan paling terakhir, baru dikembangkan bila sumber-sumber energi lain tidak memungkinkan. (aju/sut)