Pengamat: Pergolakan Politik di Sarawak Picu Instabilitas Keamanan di Kalimantan

Regional

Editor sutan Dibaca : 1276

Pengamat: Pergolakan Politik di Sarawak Picu Instabilitas Keamanan di Kalimantan
PETA SARAWAK, MALAYSIA (mappery.com)
PONTIANAK, SP - Pengamat hukum dan kebijakan publik Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Herman Hofi Munawar menilai pergolakan politik di Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia, bisa memicu instabilitas keamanan wilayah Indonesia di Kalimantan.

"Pergolakan politik di Sarawak yang dimotori kalangan elit Suku Dayak. Suka atau tidak suka, bisa jadi inspirasi gerakan serupa oleh berbagai komunitas tradisional di Kalimantan. Hati-hati," kata Herman Hofi Munawar di Pontianak, Senin (24/10/2016).

Pernyataan Herman Hofi Munawar tersebut menanggapi Ketua Mentri Sarawak, Tan Sri Adenan Satem yang akan menggugat perjanjian pembentukan Federasi Malaysia oleh Inggris tahun 1963.

Sebagaimana dilansir Kantor Berita Bernama, Minggu, 23 Oktober 2016, Ketua Mentri Sarawak, Adenan Satem, telah menugaskan dua mentri seniornya untuk berkoordinasi dengan Dewan Undangan Negeri (DUN). DUN atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Negara Bagian Sarawak akan bersidang periode 21 - 30 November 2016, untuk merumuskan tuntutan terhadap Federasi Malaysia di Kuala Lumpur, di kawasan Semenanjung.

Kendati Adenan Satem tidak menegaskan akan memisahkan diri dari Federasi Malaysia, tapi permasalahan perjanjian tahun 1963, sangat sensitif dibicarakan di Malaysia. Dalam berbagai kesempatan, baik di Sabah maupun di Sarawak, kalangan elit politik menuding  praktik hegemoni semenanjung yang terintegrasi dalam kebijakan negara, telah menenggelamkan hak-hak khusus dan istimewa warga lokal sebagaimana diatur perjanjian pembentukan Federasi Malaysia yang difasilitasi Inggris tahun 1963.

Dalam pembentukan forum solidaritas masyarakat Suku Dayak Indonesia - Malaysia di Kuching, Sarawak tanggal 9 Agustus 2010, terungkap berbagai kekecewaan karena implementasi perjanjian tahun 1963 tidak lebih dari praktik penipuan elit politik Semenanjung  terhadap rakyat di Sarawak dan Sabah di Pulau Kalimantan.

Namun Herman menegaskan sejauh ini Suku Dayak di wilayah Indonesia di Kalimantan tidak memiliki potensi serupa untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asumsinya, lanjut Herman Hofi, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) sudah menyatakan kesetiaan bergabung dengan NKRI, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan dari kalangan komunitas Dayak.

Tapi ada potensi ikutan lain dari berbagai gejolak politik di Sarawak yang bisa menginspirasi gerakan serupa secara kolektif di Kalimantan, karena faktor kesamaan budaya yang harus diwaspadai. "Potensinya berupa gerakan kumulatif semua elemen di Kalimantan, mesti diwaspadai. Contohnya masalah transmigrasi yang selalu dituding praktik Jawanisasi terselubung di Kalimantan," ungkap Herman Hofi.

Sekretaris Jenderal MADN, Jacobus Kumis, mengimbau masyarakat Dayak di Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi pergolakan politik di Sarawak.  "NKRI adalah harga mati', katanya. (aju/sut)