Selasa, 15 Oktober 2019


Guyonan Kapolda Kalbar kepada Perwakilan Ormas Islam

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 1457
Guyonan Kapolda Kalbar kepada Perwakilan Ormas Islam

Suasana pertemuan Kapolda Kalbar Irjen Musyafak dengan Perwakilan Ormas Islam di Mapolda Kalbar, (4/11). (SP/ YODI)

PONTIANAK, SP- Bila di Jakarta, perwakilan Ormas menemui pemerintah di Istana Negara dalam raut wajah tegang, di Kalbar justru terbalik. Perwakilan Ormas Islam yang demo di Mapolda Kalbar, Jumat (4/11) justru dibikin tertawa ngakak dibuat Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak. Cerita kocak itu bermula, satu di antara perwakilan demo, diajak berjumlah langsung dengan Kapolda.

 Ketua HMI Pontianak, Fazlur Rahman Lubis tampak berapi-api mengeluarkan unek-uneknya.
Sesaat setelah ia duduk, kembali Kapolda bertanya terkait aksi mereka pada 28 Oktober, tepat Hari Sumpah Pemuda. "Kalian yang aksi 28 Oktober kemarin ya?" tanya Kapolda.

Lubis pun menjawab, "iya." "Saya mendapat laporan dari bagian Kesekretariatan DPRD, bahwa papan nama di gedung DPRD ada yang hilang pada saat kalian orasi?" semprot Kapolda. Lubispun menjawab."Habis waktu itu anggota DPRD tidak ada di tempat dan kami kemudian mengelar aksi di depan" kilah Lubis.

Kapolda menambahkan. "Berarti kamu mengakui kamu mencopot tulisan nama itu. Ini pelanggaran hukum lo dan kamu bisa ditangkap," ancam Kapolda. Dengan gagap Lubis menjawab. "Bukan saya pak, mungkin teman-teman yang waktu itu memang banyak dan dari berbagai OKP," katanya. "Lha tadi kamu bilang, gara-gara anggota dewan tidak ada. Bagaimana ini bapak dewan?" tanya Kapolda.

Kebetulan saat itu ada seorang anggota dewan yang kebetulan ikut menghadiri pertemuan tersebut. "Kalau saya ada di situ sudah saya pukul orangnya," kata anggota dewan tersebut. "Lha berarti kamu juga melakukan pelanggaran hukum," kata Kapolda sambil tertawa.

Semua yang ada di ruangan tak bisa menahan tawa, melihat dua orang tersebut diguyoni Kapolda. Kapolda selanjutnya menerangkan bahwa pada saat aksi tidak boleh merusak fasilitas umum, termasuk mencopoti tulisan nama di depan Kantor DPRD.  "Undang-undang memang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat dengan cara berdemo, tapi merusak fasilitas jelas melanggar hukum, apalagi fasilitas negara. Itu kan dibuat dari uang kita yang dibayar lewat pajak" kata Kapolda. (nan/loh/sut)